Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, seluruh dokumen yang diminta Otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos, sudah lengkap.

Dia mengatakan, proses hukum Paulus Tannos di Singapura tinggal menunggu persidangan.

"Paulus Tannos tinggal tunggu sidang, semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada Otoritas Singapura," kata Supratman, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Meski demikian, Supratman mengatakan, pemerintah berharap Paulus Tannos secara sukarela pulang ke Indonesia untuk menghadapi proses hukumnya.

"Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini," ujar dia.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses persidangan tersebut akan berjalan di Singapura.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum," kata Tessa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," ujar dia.

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah melengkapi dokumen tambahan terkait ekstradisi buronan Paulus Tannos.

Supratman menjelaskan, permintaan dokumen tambahan itu dilakukan oleh Pemerintah Singapura untuk buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP) tersebut.

Adapun dokumen tambahan itu, kata Supratman, tengah diurus oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

"Saat ini, direktur OPHI di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura, dan Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman usai menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).



Direktorat OPHI, kata dia, juga berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin menyiapkan dokumen tersebut.

"Benar-benar setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa? Nanti teman-teman boleh tanyakan ke pendidik ya di KPK," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan oleh Pemerintah Singapura terkait ekstradisi Paulus Tannos, buron kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Supratman saat konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa, mengatakan dokumen tambahan tersebut diurus oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

“Saat ini, direktur OPHI di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan insyaallah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim,” kata dia.

Menurut Supratman, Direktorat OPHI juga berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin menyiapkan dokumen dimaksud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengatakan bahwa dokumen tambahan tersebut merupakan permintaan dari Kamar Jaksa Agung (AGC) Singapura.

Dokumen tersebut, jelas dia, terkait dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia.

“Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal perlu mungkin penekanan dari beberapa alat bukti, ya, terkait dengan afidavitnya dan lain sebagainya,” kata Widodo.

Dia menjelaskan sidang kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan digelar pada bulan Juni 2025. Ia pun meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi, mengingat adanya perjanjian hukum timbal balik (MLA) yang dijalin dengan Indonesia.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi), cepat. Jadi, karena ini kan sudah menyangkut yurisdiksi kewenangan hukum nasional Singapura, kita tidak bisa campur tangan. Kita hanya menunggu hasil putusannya,” ucap Widodo.

Diwartakan sebelumnya, Singapura telah menerima permintaan ekstradisi pertama dari Indonesia untuk Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po (Tannos) berdasarkan perjanjian ekstradisi buronan Indonesia-Singapura yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

Pemerintah Singapura berkomitmen penuh untuk memerangi kejahatan dan menjunjung tinggi perannya sebagai mitra ekstradisi yang bertanggung jawab, yang dengan sangat serius menangani kasus tersebut dan akan melakukan semua kemungkinan sesuai hukum untuk memfasilitasi permintaan ekstradisi Tannos.

Dilansir dari laman Kementerian Hukum Singapura, Senin (10/3), permintaan ekstradisi tersebut saat ini sedang diproses sesuai dengan Undang-Undang Ekstradisi Singapura 1968 dan ketentuan dalam perjanjian ekstradisi. Proses hukum telah dimulai dengan mengedepankan supremasi hukum dan praktik internasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, Otoritas Singapura meminta dokumen tambahan kepada Pemerintah Indonesia untuk memulangkan atau ekstradisi buron, kasus E-KTP Paulus Tannos.

"Sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh Otoritas Singapura," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Tim Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi dokumen tersebut.

Dia mengatakan, dokumen tersebut akan dikirim ke Otoritas Singapura sebelum 30 April 2025.

"Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim. OPHI dalam hal ini itu tetap setiap saat berkomunikasi dengan KPK," ujarnya.

"Dokumennya seperti apa? Tanyakan ke KPK," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej atau biasa disapa Eddy mengatakan, Kementerian Hukum sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses ekstradisi buron, kasus E-KTP Paulus Tannos kepada Otoritas Singapura pada pekan lalu.

Eddy mengatakan, Otoritas Singapura masih mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

"Itu (dokumen) sudah diserahkan ke pihak Singapura Minggu lalu, Singapura akan meneliti, dia akan ini kan mempelajari dulu," kata Eddy saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Eddy berharap sejumlah dokumen yang telah diserahkan tidak memiliki kekurangan sehingga pemulangan Paulus Tannos dapat segera dilakukan.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kurang," ujarnya.

Eddy mengatakan, Otoritas Singapura akan memutuskan proses ekstradisi pada bulan Maret setelah memeriksa dokumen.

"Iya betul (bulan Maret ekstradisi), tergantung dia (Singapura) periksa dulu baru dia putuskan. Nanti yang kurang akan sampaikan kepada kita," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos sudah dikirim ke Otoritas Singapura pada pekan lalu.

"Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," kata Setyo saat dihubungi, Senin (24/2/2024).

Setyo mengatakan, sejumlah dokumen yang diminta dalam proses ekstradisi di antaranya, surat permintaan dari Menteri Hukum, sertifikat legalisasi, aturan perundang-undangan edisi bahasa Inggris, dan surat dari Kejaksaan Agung.

"Kemudian identitas, resume, dan affidavit," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, seluruh syarat ekstradisi Paulus Tannos sudah dilengkapi.

Ia mengatakan, KPK dan aparat penegak hukum yang terlibat menunggu kabar baik dari Singapura dalam waktu dekat.

"Syarat sudah kita lengkapi, tinggal nunggu hasil dari pihak Singapura, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada info positif," kata Fitroh.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucap dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja sama Indonesia dan Swiss melalui Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), merupakan hal yang baik dan dapat ditingkatkan.

Dari IE-CEPA, Kemenkum berperan menyiapkan regulasi terkait cara Indonesia bisa menerima semua investasi yang masuk secara aman dan memberikan kepastian hukum terkait perizinannya.

Supratman berharap, dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan Swiss, Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar di sisi perdagangan dan industri di Indonesia.

"Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman melanjutkan.

Menanggapi pernyataan Menkum RI, Dubes Swiss Oliver Zehnder berharap pihaknya dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri, berdiskusi terkait investasi yang sangat produktif.

"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver dalam kesempatan yang sama.

Turut hadir mendampingi Menkum RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Swiss, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas membuka peluang untuk Swiss dalam perluas kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) secara komprehensif, terutama di bidang ekstradisi.

"Walaupun saat ini tidak ada masalah, kita menjaga kemungkinan-kemungkinan ke depannya karena apa pun bisa terjadi," kata Supratman saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss di Jakarta, Rabu (26/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan Indonesia dengan Swiss sudah menandatangani perjanjian MLA sejak tahun 2019. Ke depannya, diharapkan kerja sama kedua negara bisa diperluas lagi, tak hanya di bidang hukum.

Supratman pun menghargai apa yang sudah terjalin di antara Indonesia dengan Swiss selama ini, sehingga diharapkan pemerintah Swiss bisa lebih jauh lagi mengembangkan berbagai sektor, terutama hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mereformasi tentang perizinan dalam berusaha agar bisa satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang akan memudahkan para negara sahabat untuk mendapat kepastian soal perizinan.

"Kami bertekad pada tahun 2026, 500 layanan di Kementerian Hukum (Kemenkum) semuanya dilakukan by digital. Tentunya itu akan memudahkan Swiss dalam berinvestasi," ucap dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja sama Indonesia dan Swiss melalui Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), merupakan hal yang baik dan dapat ditingkatkan.

Dari IE-CEPA, Kemenkum berperan menyiapkan regulasi terkait cara Indonesia bisa menerima semua investasi yang masuk secara aman dan memberikan kepastian hukum terkait perizinannya.

Supratman berharap, dengan hubungan yang baik antara Indonesia dan Swiss, Swiss dapat menjadi salah satu investor terbesar di sisi perdagangan dan industri di Indonesia.

"Kami punya produk bahan mentah dengan kualitas yang sangat baik, kami yakin Swiss bisa menjadi pintu masuk produk pertanian Indonesia dan membuat produk itu diterima secara baik bahkan di Eropa," kata Supratman melanjutkan.

Menanggapi pernyataan Menkum RI, Dubes Swiss Oliver Zehnder berharap pihaknya dapat berinvestasi dengan mudah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Luar Negeri, berdiskusi terkait investasi yang sangat produktif.

"Kami juga membahas tentang roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga kami berharap Swiss menjadi lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Oliver dalam kesempatan yang sama.

Turut hadir mendampingi Menkum RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Swiss, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI Andry Indrady, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI Ronald Lumbuun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan perkembangan terbaru mengenai proses ekstradisi Paulus Tannos di Singapura. Seluruh dokumen permohonan buron kasus korupsi e-KTP itu telah diterima otoritas Singapura.

"Semua surat yang dibutuhkan untuk permintaan ekstradisi telah saya tandatangani dan lewat Kementerian Luar Negeri itu sudah mengirimkan karena yang mengirim Kementerian Luar Negeri," kata Supratman saat dihubungi detikcom, Kamis (27/2/2025).

Supratman mengatakan seluruh dokumen itu telah dikirim ke Singapura pada pekan ini. Pemerintah Indonesia kini menunggu hasil sidang di Singapura terkait kepastian untuk memulangkan Paulus Tannos ke Tanah Air.

"Saat ini kita tinggal menunggu karena sepengetahuan saya suratnya sudah diantar kepada pihak berwenang di Singapura. Yang pasti kan karena lagi berproses di sana sekarang dan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum tentu pasti akan dilakukan proses sesuai aturan hukum yang ada di Singapura," jelas Supratman.

"Prinsipnya kalau ada yang kurang pasti disampaikan ke kita tetapi sepengatahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua," sambungnya.

Supratman juga menjamin kesiapan otoritas Indonesia dalam menjemput Paulus Tannos jika permohonan ekstradisi itu telah disetujui pengadilan Singapura. Dia mengatakan tim penjemputan Paulus Tannos akan menjadi kewenangan dari KPK dan Hubinter Polri.

"Silakan tanya KPK dan Hubinter Mabes Polri. Itu KPK yang punya ranah kalau soal itu (penjemputan Paulus Tannos)," jelas Supratman.

Dihubungi terpisah, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan pihaknya saat ini menunggu kabar baik dari pemerintah Singapura terkait permohonan ekstradisi Paulus Tannos.

"Sampai saat ini kami dibantu rekan-rekan kementerian/lembaga terkait sudah menyampaikan dokumen kelengkapan ke Singapura dan sudah diterima. Adapun perkembangannya menunggu hasil proses hukum di Singapura, doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan usahanya," ujar Widodo.

Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Dia menjadi buron KPK sejak tahun 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Dia ditangkap oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

(ygs/dnu)

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyatakan dirinya telah menandatangani dokumen ekstradisi tersangka buron kasus korupsi E-KTP yang saat ini ditahan di Singapura, Paulus Tannos.

"Menteri hukum juga saya sudah menandatangani surat permintaan ekstradisi yang bersangkutan," kata Supratman dalam rapat di Komisi XIII DPR, Senin (17/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku pemulangan Tannos menjadi salah satu isu perhatian di Kementerian Hukum, khususnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Selain telah meneken tanda tangan, Supratman menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak mulai KPK, Polri, hingga Kejaksaan. Dia bilang semua dokumen sudah klir.

"Dan alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik ke KPK kemudian juga kejaksaan agung begitu pula dengan Polri kami bersama-sama, semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya dan alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insyaAllah secepat mungkin," katanya.

Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po adalah buron KPK dalam kasus proyek e-KTP. Paulus Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas telah menandatangani dokumen ekstradisi buron KPK atas kasus e-KTP Paulus Tannos dari Singapura. Supratman mengatakan pihaknya terus berupaya melengkapi dokumen tersebut.

Hal itu disampaikan Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Mulanya Supratman mengatakan dokumen itu akan segera rampung.

"Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) terutama terkait permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos)," kata Supratman.

"Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH (aparat penegak hukum) baik KPK, Kejagung dan Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," sambungnya.

Supratman pun mengatakan sudah menandatangani dokumen ekstradisi tersebut. Diketahui, dokumen itu harus disampaikan paling lama 3 Maret 2025.

"Dan alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya Insyaallah sesegera mungkin. Saya juga sudah mendatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan," imbuh dia.

Pemerintah Indonesia diketahui berupaya untuk ekstradisi terhadap Paulus Tannos dari Singapura. KPK mengatakan Singapura meminta jaminan terkait penuntutan Paulus Tannos jika diekstradisi.

"Ada permintaan, salah satunya pernyataan dari Indonesia dalam hal ini saudara PT (Paulus Tannos), bila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan, itu salah satunya," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (14/2).

Tessa mengatakan ada perbedaan sistem hukum antara RI dan Singapura. Dia mengatakan seseorang baru bisa diadili di Indonesia jika berkas perkaranya telah tuntas.

"Perbedaan sistem hukum, di mana di negara Singapura dan Indonesia ini, kita bisa menyatakan bahwa seseorang itu dituntut tentunya setelah ada P21 ya dari jaksa penuntut umum," ujarnya.

(amw/rfs)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan sudah menandatangani berkas surat terkait permintaan ekstradisi buronan kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos kepada pemerintah Singapura.

"Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan (Paulus Tannos)," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menkum mengatakan pihaknya telah berkomunikasi pula dengan aparat penegak hukum lain untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta pemerintah Singapura untuk ekstradisi Paulus Tannos.

"Baik KPK, kemudian Kejaksaan Agung, begitu pula Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," ucapnya.

Lebih lanjut saat ditemui usai rapat kerja, Supratman mengatakan telah berkonsultasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melengkapi dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos yang dibutuhkan.

"Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan letter confirmation dan Pak Jaksa Agung sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya," katanya.

Menkum berharap dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos tersebut dapat segera dilayangkan kepada pemerintah Singapura.

"Segera mungkin surat yang dimaksud, yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim," tuturnya.

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu optimistis permohonan ekstradisi Paulus Tannos pada akhirnya akan dikabulkan oleh pemerintah Singapura.

Supratman meyakini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura, serta perjanjian ekstradisi RI-Singapura pada akhirnya mampu menjadi landasan dikabulkannya permohonan ekstradisi Paulus Tannos.

"Kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi, namun demikian kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025