BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengimbau kedua pihak yang bersengketa di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, untuk menaati setiap proses hukum yang sedang berjalan.

Permintaan tersebut disampaikan Dadang saat memediasi kedua belah pihak pada 22 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dadang meminta pandangan dari masing-masing pihak mengenai langkah ke depan.

"Seandainya, kedua belah pihak tidak mau berdamai dan lebih mengedepankan upaya hukum, saya tidak mempersoalkan," ujar Dadang saat ditemui di Kecamatan Arjasari pada Jumat (25/4/2025)..

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas agar situasi di Kecamatan Cicalengka tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya sebagai Bupati tidak mempunyai kewenangan memutuskan. Karena semua sudah melakukan proses hukum," tambahnya.

Dadang mengonfirmasi bahwa pada 15 April 2025, Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung berencana melakukan eksekusi terhadap beberapa rumah warga serta sebuah bangunan SDIT Bina Muda di Desa Tenjolaya.

Ia meminta agar eksekusi tersebut ditunda untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Kalau proses pengadilan atau eksekusi itu memang akan dilakukan kemarin. Supaya tidak ada gejolak, saya meminta untuk ditahan dulu," ujarnya.

Meskipun demikian, Dadang belum memutuskan apakah akan memberikan kompensasi kepada pihak tergugat, yaitu warga yang terdampak, mengingat ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah dan memasuki tahap eksekusi.

"Tetapi, dalam perjalanannya, pihak tergugat menemukan adanya kejanggalan. Maka, kami meminta semua pihak menempuh jalur hukum," jelasnya.

Sebelumnya, ribuan warga Desa Tenjolaya berkumpul di sepanjang Kapten Sangun untuk menolak eksekusi ratusan rumah dan bangunan sekolah dasar.

Warga memasang spanduk dan tulisan berisi kecaman di hampir seluruh rumah dan bangunan di lokasi tersebut, serta secara bergantian berorasi di depan Kantor Desa Tenjolaya sejak pagi.

Eksekusi ratusan rumah dan bangunan SDIT Bina Muda tersebut direncanakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Selasa (15/4/2025), berdasarkan Penetapan Ketua PN Bale Bandung: 29/Pdt.Eks/PUT/2017/PN.Blb Jo. 39/Pdt.G/2011/PN.BB Jo. 159/Pdt/2012/PT.Bdg Jo. 458 K/Pdt/2013 Jo. 312 PK/Pdt/2023, yang ditetapkan pada 5 Desember 2023.

Sebanyak 231 jiwa dari 83 Kepala Keluarga (KK) di RT 01 dan RT 05 terancam terdampak akibat eksekusi tersebut.

MEDAN, iNewsMedan.id – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut mengusulkan penundaan eksekusi terhadap 17 rumah warga di Jalan Gandhi, Medan, sembari menunggu proses hukum kasasi yang diajukan oleh warga terdampak. Hal ini menjadi kesimpulan mediasi yang digelar di gedung DPRD Sumut, Sabtu (14/12/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Gerindra Sumut yang juga anggota DPR RI, Ade Jona Prasetyo, Bendahara Partai Gerindra Sumut Merry Amelia Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Gerindra Benny Hariyanto Sihotang, dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya seperti Aripay Tambunan, Pintor Sitorus, dan Budi. 

Dari pihak warga terdampak, hadir kuasa hukum mereka, Bobi Lim, Sri Hayati, dan Alvin Stanly, bersama sejumlah perwakilan warga Jalan Gandhi. Sementara itu, pihak pemohon eksekusi diwakili oleh kuasa hukum mereka, Juara Amin Tua Hasibuan dan Chandra Galingging. 

Turut hadir tokoh masyarakat seperti Ketua Roda Kebajikan Sumut, Fenny Goh, serta perwakilan dari tim Dharmapala Sumut dan Medan. 

Dalam mediasi yang dipimpin Benny Hariyanto Sihotang, Fraksi Gerindra mengedepankan dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Benny menyarankan agar kedua pihak menurunkan tensi ketegangan sambil menunggu hasil kasasi yang diajukan warga, serta membuka peluang solusi di luar jalur hukum. 

Benny juga mengusulkan pembentukan tim kecil untuk mendalami solusi terbaik, meskipun situasi pertemuan sempat diwarnai perdebatan.

“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. 

Jika solusi di luar jalur hukum tidak tercapai, Fraksi Gerindra akan membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat bersama pimpinan DPRD Sumut. Dalam rapat tersebut, rencananya akan melibatkan pihak terkait seperti Ketua Pengadilan Medan, Kepala BPN, dan Pemko Medan. 

Kuasa hukum pihak pemohon eksekusi, Juara Amin Tua Hasibuan, menyatakan bahwa mereka menghormati upaya mediasi yang dilakukan, tetapi keputusan akhir terkait eksekusi tetap berada di tangan klien yang mereka wakili. 

“Kami hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, dan langkah selanjutnya bergantung pada keputusan klien kami,” ujarnya. 

Di sisi lain, kuasa hukum warga, Bobi Lim, menyambut baik langkah Fraksi Gerindra dan menyatakan kesiapannya jika persoalan dibawa ke rapat dengar pendapat. 

"Kami memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendukung posisi kami," tegas Bobi. 

Mediasi ini menjadi tindak lanjut dari mediasi lapangan sebelumnya pada Kamis (12/12/2024), yang berhasil menunda eksekusi sementara. Fraksi Gerindra berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat.

Editor : Ismail