Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa program Silaturahmi Kebangsaan merupakan pendekatan humanis yang sangat relevan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mendukung deradikalisasi.

Dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (7/5), Direktur Perlindungan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Imam Margono menyampaikan program Silaturahmi Kebangsaan merupakan kegiatan rekonsiliasi yang dapat memberikan ruang pemulihan bagi para korban melalui dukungan psikologis.

"Kegiatan ini sekaligus mengoptimalkan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme agar mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Irjen Pol. Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Imam, kegiatan silaturahim tersebut erat kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Apalagi di sela kegiatan, pihaknya mengajak para peserta untuk semakin memperkuat komitmen terhadap Negara.

Disebutkan bahwa dari sisi penyintas, kegiatan itu memberikan dampak psikologis positif, sehingga mereka bisa lebih menerima dan saling memaafkan.

Sementara itu, salah seorang penyintas aksi teror di Polsek Astana Anyar, Ajun Komisaris Polisi Upa Suparya berharap kegiatan rekonsiliasi dapat terus dilanjutkan agar perdamaian antara penyintas dan mantan narapidana terorisme tetap terjaga.

Ia juga berharap agar para mantan narapidana terorisme tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal karena dampaknya sangat merugikan korban dan keluarga.

“Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter," tutur AKP Upa dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, mantan narapidana terorisme Dwi Surya Putramantan menyatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap para penyintas serta ajakan untuk bersama-sama melawan terorisme.

“Saya sebagai mitra deradikalisasi merasa penting hadir di sini untuk menunjukkan empati dan simpati kepada para korban serta memberikan semangat agar kita tetap bersama-sama melawan terorisme,” ujar Dwi.

Silaturahmi Kebangsaan tersebut juga diisi dengan Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan oleh para penyintas dan mantan narapidana terorisme, yang berisi seruan untuk mencegah terorisme dan setia pada ideologi bangsa.

Selain itu, turut diselenggarakan kegiatan pelatihan di dalam ruangan (inbound training) psikologis dan kegiatan di luar ruangan (outbound) untuk mempererat ikatan antarpeserta.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang mempertemukan penyintas aksi terorisme dari kalangan anggota Polri dengan mantan narapidana terorisme, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digelar pada 5–7 Mei 2025.

Kegiatan itu menjadi sarana rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak terorisme dalam rangka membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias serta perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mendorong peningkatan kesejahteraan mantan narapidana terorisme (eks napiter) atau mitra deradikalisasi melalui sejumlah program kewirausahaan.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono usai menghadiri acara halalbihalal dengan puluhan mantan napiter di Surabaya, Rabu (16/4/2025).


Dia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 20-an mitra deradikalisasi yang ikut dalam program kewirausahaan ini.

?Dalam melaksanakan program kewirausahaan ini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemkot Surabaya dan Kementerian Sosial,? katanya.



Eddy menyatakan, pihaknya juga menyediakan bantuan permodalan bagi mitra deradikalisasi yang ikut dalam program kewirausahaan ini. Modalnya tersebut salah satunya didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Pihaknya ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat.

?Harapannya, mitra deradikalisasi ini dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri,? ujarnya.

Menurutnya, seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan sejahtera.

Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

?Adanya efisiensi dari pemerintah tidak berdampak terhadap program-program kami karena kami mengerjakan program secara gotong royong dengan lembaga lain,? terangnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini program kewirausahaan berjalan lancar. Jika ada kendala, maka itu pun bisa diatasi berkat kolaborasi dengan kementerian sosial dan juga kementerian agama. Salah satu kendalanya adalah, tidak semua mitra deradikalisasi memiliki minat untuk berwirausaha.

?Kalaupun minat berwirausaha, terkadang kurang cocok dengan bidang yang digeluti. Seperti kurang cocok berdagang atau kurang cocok bertani. Tapi apapun yang mereka inginkan kami akan tetap fasilitasi,? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu yang juga hadir dalam acara ini menyatakan, dalam melaksanakan program deradikalisasi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan.

?Dalam pelaksanaan program deradikalisasi ini, kami memberikan bantuan sosial, bea siswa hingga layanan kesehatan,? jelasnya.

Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama untuk rehabilitasi dan integrasi mantan napi kasus terorisme atau napiter serta korban kasus terorisme, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan dan mencintai negara kita ini dengan sungguh-sungguh," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan BNPT di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Mensos mengapresiasi Kepala BNPT Eddy Hartono atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan mendorong peningkatan kerja sama dalam program-program yang sesuai dengan kondisi serta tantangan hari ini dalam melakukan rehabilitasi dan upaya integrasi.

Dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas penguatan layanan dan program yang sebelumnya belum dapat diakselerasi karena beberapa keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terus dilakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, dalam program radikalisasi kedua pihak, dengan konteks pertemuan hari diperkuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.

"Baik dalam lapas maupun di luar lapas konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," kara Eddy.

Sasarannya adalah korban-korban terorisme dan mantan narapidana terorisme, tambahnya. Selain Kemensos, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri serta Kementerian Agama. Dalam hal untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta toleransi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.

(idn/idn)

Itu sudah ada syarat-syaratnya

Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025