Banyak Kementerian/Lembaga Beda Pemahaman soal Efisiensi Anggaran
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan ada perbedaan pemahaman soal efisiensi anggaran di kementerian/lembaga, yang bisa berdampak pada sektor tertentu. Halaman all [410] url asal
#sri-mulyani #efisiensi-anggaran #efisiensi-anggaran-di-kementerian #beasiswa-kip #phk-tenaga-honorer #efisiensi-anggaran-kementerian-dan-lembaga
(Kompas.com) 14/02/25 15:00
v/76095/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui adanya perbedaan pemahaman di antara kementerian dan lembaga mengenai instruksi efisiensi anggaran.
Hal ini berpotensi berdampak pada sektor-sektor tertentu yang seharusnya tidak terpengaruh.
“Memang kan kita butuh (penghematan), ini kan baru pertama kali kita lakukan kebijakan efisiensi ini, semangat dari bapak presiden. Tentunya banyak teman-teman K/L bukan salah tafsir, tidak, tetapi memahami masih agak berbeda gitu loh,” ungkap Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).
Prasetyo menekankan bahwa perbedaan persepsi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran adalah hal yang wajar, mengingat kebijakan ini baru diterapkan.
Ia memberikan contoh mengenai anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ikut dipangkas, meskipun program tersebut tidak termasuk dalam pos anggaran yang harus dikurangi.
“Menurut saya sih wajar ya, kita kan proses, terus kita berikan penjelasan kan. Seperti yang sekarang terjadi pagi ini, yang ramai diviralkan adalah KIP tidak ada lagi, enggak begitu, makanya penting untuk kita berikan penjelasan,” tambah dia.
Dalam konferensi pers yang digelar bersama Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prasetyo menegaskan kembali bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian dan lembaga.
Sri Mulyani menjelaskan hal ini menyusul banyaknya informasi mengenai PHK tenaga honorer akibat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
"Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk KIP Kuliah tidak dipotong ataupun dikurangi sedikit pun.