SUBANG, investor.id - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang saat ini tengah dibahas di DPR tidak akan mengkhianati semangat reformasi.

Keduanya memastikan, tidak ada satu pun pasal dalam revisi tersebut yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Pernyataan kedua kader PAN ini menanggapi polemik mengenai revisi UU TNI yang tengah dibahas DPR. Masyarakat khawatir revisi ini mengembalikan dominasi militer seperti halnya terjadi pada era Orde Baru. Ada Kekhawatiran revisi tersebut dapat mengancam prinsip reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

“Sebagai partai yang lahir di era reformasi, (PAN) akan terus mengawal revisi UU TNI agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi,” ujar Eddy di sela acara Bazar Murah Ramadhan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Subang, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025).

Dia menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap akan menjunjung tinggi supremasi sipil.

Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menyatakan, dirinya terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil yang merasa khawatir dengan pembahasan revisi UU TNI.

Ia menjamin bahwa dalam revisi tersebut tidak ada pasal yang memberikan keleluasaan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Selain membahas revisi UU TNI, acara Bazar Murah Ramadhan di Subang juga menyediakan 500 paket sembako bagi warga. Eddy Soeparno juga mengumumkan bahwa pihaknya akan menyediakan program mudik gratis bagi 2.000 warga yang ingin pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

"Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

"Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

"Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik," pungkas dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembinaan mental dan moral aparat penegak hukum merupakan upaya berkelanjutan yang harus terus dilaksanakan.

Hal itu disampaikannya menanggapi dua kasus penembakan oleh anggota Polri yang terjadi dalam waktu berdekatan beberapa waktu lalu.

"Masalah pembinaan mental, moral, saya kira merupakan suatu upaya berkelanjutan yang harus tetap dilaksanakan untuk seluruh aparat penegak hukum," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebab, kata dia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugasnya dengan didukung beberapa perangkat, termasuk persenjataan, sehingga dapat berakibat fatal apabila disalahgunakan.

Dia menuturkan bahwa di samping aksi main hakim sendiri dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, terdapat pula permasalahan tambang ilegal yang menyulut aksi penembakan tersebut.

Dia pun mengimbau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penindakan secara serius terhadap maraknya tambang-tambang ilegal di sejumlah wilayah.

"Karena maraknya illegal mining apalagi ada indikasi bahwa adanya kekuatan besar yang melindungi illegal mining tersebut ya tentu itu merupakan program tersendiri terpisah yang memang harus ditangani," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada hari Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Polda Sumatera Barat menjerat Kabag Ops Kepolisian Resor Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan pasal pembunuhan berencana.

Lalu yang terbaru, seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang tewas akibat tertembak diduga oleh oknum polisi, Minggu (24/11) dini hari. Sejauh ini belum diketahui detail kronologi dari kejadian tersebut, namun pihak Polrestabes Semarang menyebut insiden terjadi saat aksi tawuran antarkelompok berlangsung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024