Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari Hak Asasi atau HAM Sedunia 2024, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat memerangi praktik-praktik korupsi. Menurutnya tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

"Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat," kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

"Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," lanjutnya.

Hari Antikorupsi Sedunia atau Hari Antikorupsi Internasional (International Anti-Corruption Day) diperingati setiap tanggal 9 Desember yang ditetapkan melalui Konvensi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada tahun 2005.

Pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema 'Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity' atau 'Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan' untuk peringatan Hakordia. Sedangkan Indonesia melalui KPK mengambil tema 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju' pada Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

Kembali ke Abdullah. Dia menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa memberi dampak keadilan sosial dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya korupsi tidak hanya melukai keuangan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang tajam.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," sebut Abdullah.

Selain itu, ia juga menyebut korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlanjutan bangsa. "Perilaku korupsi tidak hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat," imbuh dia.

Menurut Abdullah, Hakordia harus menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen melawan korupsi. Tentunya melalui pendekatan hukum yang tegas, berkeadilan, dan efektif.

"Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karenanya, penegakan hukum harus berorientasi pada efek jera, tetapi tetap berlandaskan prinsip keadilan," tutur dia.

Sementara Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Dalam momen Hari HAM Sedunia, Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan karena tindak-tindak korupsi.

"Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara," ucap Abdullah.

Desember diperingati sebagai Bulan Hak Asasi Manusia Universal (Universal Human Rights Month). Bulan ini memperingati disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM oleh Majelis Umum PBB.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu di seluruh dunia. Tanggal penetapan deklarasi ini, yakni 10 Desember kemudian diperingati sebagai Hari HAM Sedunia (World Human Rights Day).

Sejarah dan Latar Belakang

Mengutip dari Days of The Year, selama Perang Dunia II, ada empat tujuan dasar yang dinyatakan oleh Sekutu, bahwa setiap pria dan wanita harus mengetahui dan mengalami empat kebebasan. Kebebasan Berbicara, Kebebasan Beragama, Kebebasan dari rasa takut, dan Kebebasan dari kekurangan. Gagasan-gagasan ini telah ditetapkan dan ditegakkan, tetapi seperti yang diperjelas oleh kekejaman yang dilakukan oleh Hitler, gagasan-gagasan ini sangat tidak memadai untuk menjamin dan menegakkan kebebasan yang diwakilinya.

Maka terjadilah pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan 30 pasal yang mencakup segala sesuatu mulai dari hak-hak atas pendidikan, kebebasan, kesehatan, dan banyak lagi. Sejak saat itu, pasal-pasal tersebut telah membantu melindungi warga sipil pada masa perang atau kediktatoran, membantu memulangkan tawanan perang, dan memastikan bahwa setiap orang di mana pun dapat hidup dengan bebas dan aman. Pasal-pasal tersebut termuat dalam Deklarasi Universal HAM.

30 Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, ada 30 jenis hak asasi manusia yang telah diterima dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu:

1. Kebebasan dan kesetaraan
2. HAM untuk semua
3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
4. Hak untuk bebas dari perbudakan
5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
7. Hak akses terhadap hukum
8. Hak mendapat pendampingan hukum
9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
10. Hak diadili secara adil dan terbuka
11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
12. Hak atas privasi
13. Bebas berpindah tempat
14. Berhak mendapatkan perlindungan
15. Hak atas kewarganegaraan
16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat
17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
18. Tatanan sosial dan internasional
19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
20. Hak mendapatkan Pendidikan
21. Hak jaminan kesehatan
22. Hak istirahat
23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
24. Hak mendapat jaminan sosial
25. Berpartisipasi dalam demokrasi
26. Kebebasan berkumpul secara damai
27. Kebebasan berekspresi
28. Hak memeluk agama
29. Hak atas properti pribadi
30. Hak menikah dan membangun keluarga

Lihat juga video: Peringati Hari HAM Sedunia, Aktivis 98 Beri Pesan Jelang Pilpres

[Gambas:Video 20detik]