Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga berinisial ED (40) mengaku dimintai uang oleh adiknya yang kini menjalani masa tahanan di lapas tersebut.

Kepada awak media, ED menuturkan setiap warga binaan baru dikenakan biaya hingga Rp 3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas.

"Minggu pertama masuk keluarga dihubungi sama yang ditahan di lapas, katanya minta di-transfer Rp 3 juta. Katanya untuk bayar utang sama kebutuhan-kebutuhan lapas. Semuanya hampir sama kasusnya, ketika pertama masuk diminta Rp 3 juta," ujar ED, Minggu (27/4/2025).

ED menyebut adiknya menghubungi keluarga melalui wartel lapas. "Alasannya katanya untuk kebutuhan selama di lapas, biar aman," tambahnya.

Selain itu, ED mengungkapkan, setiap tiga hari sekali, ia juga harus mentransfer uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kadang Rp 200 ribu, kadang Rp 150 ribu. Jadi setiap tiga hari sekali saya harus transfer ke adik saya," ucapnya.

Meskipun di area lapas terdapat spanduk bertuliskan layanan gratis, menurut ED, para pembesuk tetap diminta membayar Rp 100 ribu saat ingin menjenguk warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Warungkiara Kurnia Panji Pamekas angkat bicara. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan cerita lama. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan internal untuk memastikan kebenarannya.

"Udah saya tanya pada teman-teman, kan itu cerita lama. Makanya saya ketika mendengar berita itu saya cek kebenarannya, bagaimana jalur ceritanya. Kenapa kok berita-berita lama diangkat di saat zamannya saya? Itu yang saya tanya dengan teman-teman, apakah benar ada kejadian seperti itu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik-praktik seperti itu bukan zamannya lagi dan akan diberikan tindakan tegas jika memang terbukti melibatkan oknum pegawai. "Kalau memang terjadi ya mohon untuk dirubah. Kalau memang itu berita terjadi seperti itu dan terlibat dari oknum pegawai saya, akan saya tindak," tegasnya.

Ia memastikan saat ini seluruh aktivitas di Lapas Warungkiara telah diarahkan pada pembinaan, termasuk penegakan kedisiplinan seperti keharusan apel pagi bagi seluruh staf dan pejabat struktural.

"Jangankan staf, pejabat struktural termasuk saya, itu diwajibkan apel pagi. Saya sebagai KUPT harus melaksanakan apel pagi, karena saya sebagai pembina apel. Jangan sampai saya merintah saya leha-leha," katanya.

Selain itu, Kurnia menambahkan, dirinya juga fokus meningkatkan ketertiban dan kebersihan blok hunian, memperbaiki pasokan air, hingga mendorong warga binaan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan.

"Alhamdulillah, sekarang teman-teman keluarga di dalam dari mulai kebersihannya, kebersihan badan, kamar, blok, sampai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid juga penuh sekarang. Sampai salat Jumat saja sampai ke sela-sela selasar," ungkapnya.

Kurnia yang baru menjabat selama kurang dari empat bulan ini menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan praktik pungutan liar terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jadi saya informasikan kepada teman-teman, khususnya para pejabat struktural, staf, sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan. Karena dari 27 April 74 itu penjara itu dirubah jadi pemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada unsur pembinaan, bukan penjeraan," tuturnya.

Ia berharap, seluruh pembinaan di Lapas Warungkiara bisa menjadi bekal positif bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Contoh sekarang banyak kegiatan di luar melibatkan warga binaan, melalui sidang TPP. Kegiatannya di bengkel kerja, pembuatan peti, besek, hidroponik, jamur, pertanian, peternakan ayam, sampai budidaya buah-buahan. Hal-hal seperti itu sudah sebisa mungkin dihilangkan banget," ucap Kurnia.

Terakhir, Kurnia mengapresiasi peran media dalam mengawal kinerja lapas.

"Saya sangat senang kenal dengan media, karena salah satu faktor maju mundurnya instansi atau yang saya pegang ini, ya tidak terlepas dari media. Kalau baik saya tingkatkan, kalau jelek saya akan evaluasi," pungkasnya.

Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Petugas dan pelapor telah diperiksa Propam Polda Jateng.

"Perkembangannya kita masih melakukan pendalaman. Kita saat ini sedang mengambil keterangan dari petugas jaga yang ada di tahanan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto saat dihubungi awak media, Jumat (11/4/2025).

"Kemudian, kita berkomunikasi dengan yang meng-upload konten tersebut dan yang menyampaikan informasi di konten tersebut," lanjutnya.

Artanto menegaskan, jika nantinya ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan petugas tahanan Rutan Polda Jateng, pihak kepolisian akan langsung memberikan sanksi tegas. Ia belum bisa menjelaskan kemungkinan sanksi, karena hal itu tergantung dengan jenis pelanggaran dan pasal yang digunakan.

"Apabila ditemukan, kalau ada anggota tersebut salah atau terbukti melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Polda Jateng juga telah menerima laporan resmi dari pembuat konten yang mengungkap adanya dugaan pungli, intimidasi, serta kekerasan yang ada di Rutan Polda Jateng. Pihak kepolisian juga langsung jemput bola dengan mendatangi pria dalam video yang sebelumnya ditahan 20 hari atas kasus judi.

"Sudah (laporan), prinsipnya sudah ketemu (dengan pelapor) dan prinsipnya kita akan memproses laporan yang bersangkutan," paparnya.

"Yang bersangkutan pernah ditahan di Rutan Polda Jateng. Kurang lebih 20 hari ya. Kasusnya judi, (Pasal) 303 (KUHP)," lanjutnya.

Terkait tudingan bahwa CCTV sempat dimatikan agar aktivitas ilegal itu tidak terekam, Artanto menyatakan, hal itu sedang didalami Propam Polda Jateng bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti).

"Ya, ini kan SOP ya. SOP dari proses pelayanan jaga tahanan ya. Apabila ada SOP yang dilanggar itu menjadi menjadi temuan juga bagi penyidik," tegasnya.

"Kita akan mengevaluasi apa yang telah menjadi penyampaian masyarakat tersebut dan itu akan menjadi pembenahan ke depan apabila memang betul-betul terjadi kesalahan terhadap anggota," imbuh dia.

Ia menjelaskan, Polri tak anti kritik dan mengapresiasi keberanian pelapor dalam membuat konten tersebut. Jika pelapor membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian disebut akan siap memberi perlindungan.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan, kita hargai penyampaian tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, video wawancara yang memperlihatkan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial usai diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Ia mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar dan kekerasan di Rutan Polda Jateng.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp 25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria tersebut, dilihat detikJateng, Kamis (10/4).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa hp. Sewa hp Rp 150 ribu per jam. Malam Rp 350 ribu dari jam 1-6 pagi. Kamera cctv dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi?) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah di sel," jelasnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun