JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, membantah kabar yang menyebut kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang staf.

Kuasa hukum Usra, Rikha Permatasari, mengatakan bahwa kabar tersebut tidak diperkuat dengan adanya saksi dan bukti, sehingga kliennya merasa dirugikan.

"Klien kami merasa dirugikan karena memang berita itu tidak benar. Tidak ada fakta, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka sudah diberitakan begitu saja," kata Rikha dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

"Kami menggunakan hak jawab bahwa semua yang diberitakan itu adalah tidak benar," tegasnya.

Rikha menyampaikan bahwa Usra mengalami kerugian yang dirasakan secara materiil dan immateriil.

Dari sisi materiil, kata Rikha, kepercayaan mitra terhadap Usra kini menurun akibat adanya pemberitaan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

"Citra terhadap diri beliau juga (dirugikan), banyak dirugikan secara materiil dan immateriil, (karena dugaan tersebut) memang tidak benar," imbuhnya.

Sementara dari sisi immateriil, kondisi psikis Usra dan keluarganya terganggu dan merasa disudutkan.

"Sangat menyudutkan beliau dan memang sengaja membunuh karakter," imbuhnya.

Sebelumnya, seorang mantan staf Kedutaan Besar Indonesia di Abuja, Nigeria, telah mengajukan petisi kepada pihak berwenang dan Kedutaan Besar Indonesia atas tuduhan serius pelecehan seksual dan pembalasan yang tidak sah terhadap Dubes RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap.

Petisi ini telah diterima oleh Kantor Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Kedutaan Besar Indonesia, Kepala Kanselir, Kedutaan Besar Indonesia, dan Inspektur Jenderal Polisi (IGP) pada bulan Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, membantah kabar yang menyebutkan bahwa kliennya ditarik pulang ke Indonesia akibat dugaan pelecehan seksual terhadap stafnya.

Kuasa hukum Usra, Rikha Permatasari, mengatakan, informasi yang beredar di sejumlah media mengenai pemulangan kliennya terkait masalah tersebut adalah tidak benar.

"Yang selama ini beredar informasi bahwa klien kami dipulangkan dari Nigeria itu karena adanya kejadian ini. Kami bantah bahwa itu tidak benar," ujar Rikha, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, pada Jumat (21/2/2025).

Rikha mengatakan, masa kerja Usra sebagai Duta Besar RI di Nigeria telah berakhir dan ia harus kembali ke Tanah Air setelah menjabat selama lebih dari lima tahun.

"Klien kami sudah menjabat dalam penugasan itu selama lima tahun sembilan bulan. Jadi, tugasnya sudah selesai, sudah habis," kata dia.

Rikha mengungkapkan, masa jabatan Usra sebagai Dubes RI di Nigeria dimulai sesuai dengan Keputusan Presiden yang diterbitkan pada 20 Maret 2019.

"Dengan adanya keputusan presiden terkait saat beliau pengangkatan jabatan sebagai Duta Besa Nigeria, di sini tertanggal petikan Kepres Nomor 33P Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019, beliau diangkat dan dilantik mulai menjabat," kata dia.

Ia mengatakan, kepulangan Usra ke Indonesia sesuai Keputusan Presiden Kepres Nomor 157 P Tahun 2023 tertanggal 12 Desember 2024.

"Tidak hanya satu orang klien kami, di sini juga ada 30 rekan yang memang tugasnya sudah selesai," kata dia.

Berkait dengan kasusnya, Rikha menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya kepada seorang staf inisial AR tidak benar.

"Makanya kami mematahkan informasi yang beredar luas di media bahwa itu salah dan tidak benar," imbuh dia.