Pemerintah menyampaikan kabar terbaru pemindahan lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' ke negara asal, Australia. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengatakan kelima napi itu telah ditransfer dari Bali pada pagi tadi dan telah mendarat di Darwin, Australia.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan kelima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Adapun penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Pada pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, masuk Informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat, rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' dipindahkan ke negara asalnya Australia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelima napi Bali Nine itu berstatus narapidana.

"Kami pindahkan semuanya dalam status narapidana," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah telah melakukan transfer kelima napi narkoba jaringan Bali Nine dari Bali dan telah mendarat di Australia pagi tadi. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Hal itu disampaikan Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra.

Adapun penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Pada pukul 10.35 Wita, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Penny Williams di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama dan rencana penguatan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) antara pemerintah Indonesia melalui Kemenpan-RB dengan pemerintah Australia.

Rini menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia-Australia tersebut berfokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan semoga kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Personel Prospera, lanjut dia, berkolaborasi secara intens dengan Kemenpan-RB dalam membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital.

“Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kemenpan-RB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif guna menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Rini.

Pemerintah Australia mendukung tiga kegiatan pada 2024. Pertama, dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB dan Dubes Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams saat berdiskusi terkait kerja sama Prospera.

Kedua, dukungan pengembangan kompetensi pegawai Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bidang kebijakan publik, serta pembelajaran kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Ketiga, dukungan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kemenpan-RB sebagai penanggung jawab Public Governance Committee (PGC) mendapat bantuan dari Australia untuk menganalisis berbagai aspek secara akurat dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional.

Adapun dukungan Australia lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain itu, Capability Review juga dilakukan pihak Australia untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lain juga dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

“Kami akan terus follow up kerja sama Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Rini.