SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengunjungi rumah Ir. Kasmudjo, dosen pembimbingnya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa, 13 Mei 2025. Selain silaturahmi, Jokowi juga menawarkan bantuan tim hukum menyusul adanya gugatan dialamatkan kepada Kasmudjo.

Diketahui, kasus tudingan ijazah palsu yang dialamatkan ke Jokowi turut menyeret nama Kasmudjo yang merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kasmudjo turut digugat oleh seorang advokat bernama Ir Komardin.

?Saya ke sana karena saya membaca, beliau Bapak Ir Kasmudjo, Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM digugat,? kata Jokowi di Solo, Rabu (14/5/2025).



Namun demikian, harus diselesaikan di ranah hukum agar tidak terus berkepanjangan. Selain pembicaraan serius, Jokowi mengaku juga ngobrol dengan Kasmudjo mengenai pelajaran semasa kuliah.

Semasa dirinya kuliah, Kasmudjo merupakan dosen yang memegang laboratorium dan teori mengenai struktur dan sifat kayu. ?Cek satu per satu ini kayu apa? Baunya seperti apa? Beliau jagonya,? ucap Jokowi.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, di Bareskrim Polri terdapat aduan dari seseorang. Sehingga dirinya diminta untuk menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang Universitas, SMA, SMP, dan SD.

?Kita berikan, sampai sekarang masih di sana (Bareskrim) ijazahnya,? ucapnya.

Berikutnya adalah dirinya melapor ke Polda Metro Jaya. Jokowi menegaskan ini merupakan dua hal yang berbeda. Kemudian gugatan perdata yang kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Jokowi mengutus adik iparnya ke Bareskrim Polri karena untuk menyerahkan berkas. Jika dirinya dipanggil untuk diklarifikasi, dirinya siap datang.

Jokowi mengutus adik ipar untuk menyerahkan dokumen miliknya yang sangat penting. Sehingga dirinya mengutus orang yang dipercayainya.

?Ijazah saat ini di Bareskrim, kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan dan kita ambil,? katanya.

Saat ini, ijazah yang masih di Bareskrim adalah ijazah SMA dan UGM.

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM berpandangan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir, yakni dengan pelaku dosen UGM dan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran harus diperberat.

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Kamis, hukuman pelaku dari kalangan akademisi dan dokter seperti itu harus diperberat karena mereka seharusnya menjadi pihak yang melindungi masyarakat, bukan justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

"Posisi mereka itu, kalau di dalam Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) disebut sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan, yaitu dokter, guru besar, kemudian ini kepolisian. Jadi mereka mesti diberikan pemberatan hukuman karena status pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," kata dia.

Hal tersebut dia sampaikan usai menerima audiensi dari Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur, dengan agenda pembahasan seputar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar.

Berikutnya, Anis mengajak seluruh pihak untuk mengawal kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen hingga dokter itu agar pihak penegak hukum benar-benar memperberat hukuman bagi kedua pelaku.

"Kita berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," kata dia.

Sebelumnya, diketahui bahwa Polda Jawa Barat (Jabar) telah menahan seorang peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Sementara itu, pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Dugaan kekerasan seksual oleh EM terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Kasus tersebut terungkap setelah muncul laporan ke Fakultas Farmasi pada Juli 2024.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025