GAZA - Di antara tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel adalah Mohammed al-Tous, yang telah menghabiskan waktu terlama di tahanan Israel.

Dikenal sebagai "dekan" tahanan di Tepi Barat yang diduduki, anggota Fatah berusia 69 tahun itu telah dipenjara sejak 1985 setelah otoritas Israel menuduhnya melakukan "operasi anti [Israel]".

Al-Tous diharapkan menjadi salah satu dari 70 tahanan yang dideportasi ke Mesir dan, dari sana, ke negara-negara seperti Aljazair, Tunisia, dan Turki.

Sementara itu, kelompok kedua berisi 200 tahanan Palestina akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Media Tahanan mengatakan bahwa tahanan yang akan dibebaskan akan mencakup 121 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 tahanan dengan hukuman yang panjang.

Ditambahkan bahwa 70 dari mereka yang menjalani hukuman seumur hidup akan dideportasi ke luar wilayah Palestina.

Menurut pernyataan tersebut, kelompok tahanan kedua akan mencakup 137 tahanan dari kelompok perlawanan Palestina Hamas, 26 tahanan dari kelompok Fatah, 29 tahanan dari Jihad Islam, tiga tahanan dari Front Palestina untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan satu tahanan dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) di samping empat tahanan lainnya yang tidak berafiliasi dengan partai mana pun.

Sementara itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari telah memberikan pidato melalui video setelah pembebasan empat tentara wanita Israel di Gaza.

Hagari mengatakan "kami memberi hormat dan merangkul" para tentara yang dibebaskan dan keluarga mereka saat mereka bersatu kembali.

Ia juga berterima kasih kepada mediator internasional karena membantu mengamankan pembebasan mereka, khususnya AS, Qatar, dan Mesir.

Namun, "kami tidak dapat dan tidak akan melupakan 90 sandera, termasuk wanita, anak-anak, dan pria lanjut usia" yang masih ditawan di Gaza, kata Hagari.

Pejabat militer Israel itu juga menuduh Hamas gagal menghormati persyaratan yang disepakati untuk membebaskan tawanan, yang menurutnya mengharuskan kelompok itu untuk terlebih dahulu membebaskan semua tawanan sipil wanita. Beberapa dari wanita ini diyakini masih ditawan di daerah kantong itu.

(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan dasar hukum dan alur penggalangan donasi usai ramai polemik mengenai donasi kepada Agus Salim yang sampai menimbulkan konflik beberapa waktu yang lalu.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu, Plt Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos Laode Taufik Nuryadin mengatakan pengumpulan uang dan barang (PUB) harus dilaksanakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Misalnya, seperti yayasan atau lembaga nirlaba.

"(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)," kata Laode.

Ia menjelaskan, untuk pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan dan kabupaten maka memerlukan izin bupati atau wali kota. Jika wilayah PUB mencakup satu provinsi, maka izinnya menjadi kewenangan dinas sosial provinsi.

Ia menambahkan, izin untuk tingkat provinsi harus disertai dengan rekomendasi dari kabupaten. Begitu pun untuk izin secara nasional, lanjutnya, haruslah memiliki rekomendasi dari provinsi.

"Untuk PUB dari luar negeri, harus ada izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu)," kata Laode.

Ia mengatakan perizinan untuk PUB bisa diajukan lewat aplikasi SIMPPSDBS.

Sementara itu, persyaratan dokumen bisa diunggah pada aplikasi tersebut.

Adapun syarat tersebut diantaranya surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Kemenkumham, surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, bukti setor pajak bumi dan bangunan atau surat sewa tempat.

Selain itu, syarat lainnya ialah tempat menampung hasil penyelenggara pengumpulan uang dan barang atau nomor rekening yayasan, syarat KTP ketua yayasan, surat keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur yayasan, dan surat pernyataan bermaterai bahwa PUB tidak digunakan untuk radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

"Lebih lanjut, tanda daftar LKS dari dinsos setempat, rekomendasi dari pejabat yang berwenang, bisa kecamatan atau bupati," katanya.

Ia menambahkan, pengumpul PUB juga harus mengajukan proposal atau surat pengajuan PUB serta harus menyampaikan contoh iklan atau promosi yang tak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Laode menuturkan pemohon PUB nanti akan mengisi pilihan fitur tujuan PUB, wilayah PUB, hingga cara penyaluran PUB. Bila telah memenuhi persyaratan, izin PUB akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan.

"Perizinan bisa keluar 14 hari kerja, kecuali donasi untuk bencana, izin keluar bisa dilakukan penggalangan dana," katanya.

Ia menjelaskan, selama 14 hari kerja akan ada proses validasi dokumen terhadap yayasan bersangkutan. Pemberian izin bisa lebih dari 14 hari kerja bila ada dokumen yang belum dilengkapi.

Adapun dasar hukum PUB diantaranya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan PUB, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB.

"Permensos ini sudah dilakukan penyesuaian karena ada masukan dari ombudsman, nanti kita mintakan untuk diundangkan. Itu regulasi inti UU yang sifatnya prinsipil, tapi terkait juga dengan UU lain," kata Laode.

Ia menyebutkan UU terkait misalnya UU tentang Yayasan, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping itu, PUB juga terkait dengan UU Hak Cipta, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, PP tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Laode mengatakan pelanggaran terhadap aturan PUB akan mendapatkan sanksi berjenjang. Di antaranya teguran tertulis hingga pencabutan izin yayasan.

"Kalau masuk pidana, kurungan tiga bulan atau denda Rp10 ribu," katanya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Media masih ramai membicarakan Agus Salim yang kasusnya belum juga selesai. Meski sudah ditangani beberapa pihak, tapi kasus ini masih berlanjut.

Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang memicu konflik setelah penggalangan dana mencapai Rp1,5 miliar. Donasi awalnya untuk biaya pengobatan mata Agus, tapi muncul tuduhan bahwa sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Pendiri yayasan penggalang dana, Pratiwi Noviyanthi meminta transparansi, tetapi Agus melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Kisruh ini memunculkan perdebatan hukum dan etika soal pengelolaan dana donasi.

Agus Salim yang saat ini namanya menjadi kontroversial dan menjadi perbincangan publik nyatanya memiliki tim dan kuasa hukum atas kasusnya.

Daftar kuasa hukum Agus Salim:

1. Farhat Abbas

Farhat Abbas lahir pada 22 Juni 1976. Farhat Abbas adalah pengacara terkemuka di Indonesia. Farhat dikenal karena sering menangani kasus selebritas juga menjadi sorotan publik berkat komentar-komentarnya yang blak-blakan, kerap kali mengkritik perilaku artis, pejabat, atau politikus.

Meskipun banyak yang menudingnya mencari sensasi, Farhat membantah hal ini, menyatakan bahwa reputasinya sudah kokoh sebelum kontroversi melingkupinya.

Farhat Abbas juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, hal ini tentunya menarik perhatian publik. Dengan bahasa komunikasinya yang vokal, ia bisa memberikan sorotan lebih besar pada kasus ini.

Keterlibatan Farhat berpotensi memperkuat posisi Agus dalam isu hukum dan meningkatkan perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi yang menjadi pusat sengketa.

2. Krisna Murti

Krisna Murti adalah seorang pengacara yang dikenal berkomitmen dalam mendampingi kliennya menghadapi berbagai isu hukum.

Sebagai bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, Krisna dikenal kritis dan teliti dalam menggali informasi, terutama terkait kejelasan dana donasi yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Krisna Murti menunjukkan dedikasi dalam membela Agus Salim, khususnya terkait transparansi pengelolaan donasi.

"Akan kami kontrol, akan kami lihat, bagaimana membuktikan dengan seluruh uang yang telah masuk baik dari donasi masyarakat Indonesia dan uang yang ditransfer ke Agus kepada rekening yayasan. Biar mereka yang akan menjelaskan nanti kepada aparat hukum," kata Krisna pada sosial medianya.

Dalam mediasi, Krisna mempertanyakan keberadaan dana yang masih dikelola yayasan Pratiwi Noviyanthi. Ia menegaskan pentingnya bukti konkret terkait status dana tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman publik.

3. Alvin Lim

Alvin Lim lahir pada 11 Januari 1977. Alvin adalah seorang pengacara Indonesia yang memiliki reputasi unik, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional.

Ia menjadi satu-satunya pengacara di Indonesia yang mengantongi license series 7 NASD dari Amerika Serikat, sebuah lisensi yang biasa digunakan oleh profesional di bidang keuangan untuk menjual sekuritas.

Selain berkiprah sebagai advokat, Alvin juga merupakan pendiri Quotient Group, sebuah konglomerasi yang meliputi LQ Indonesia Law Firm, Quotient Fund, Qnews, dan Quotient Parking.

Dalam kasus Agus Salim, Alvin lim juga mempunyai peran yang sangat besar, terutama terkait keberlanjutan pengobatan Agus.

Dalam sebuah video TikTok, Farhat Abbas memperkenalkan sosok Alvin Lim, "Bang Alvin ini adalah orang yang bantu dan menyelamatkan Agus dan berjuang sama-sama. Masalah uang, aman. Masalah pengobatan gratis di Singapura, aman."

Alvin lim pun menanggapi, "Terima kasih kepada bapak asuk aguan sama bapak Arya Nafi. Ya Saya sudah bicara langsung kepada mereka dua hari yang lalu dan mereka berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya dari Agus bila dibutuhkan dari rumah sakit mereka selalu terbuka untuk Agus. Terima kasih Bapak, walaupun banyak orang bilang bahwa orang-orang kaya konglomerat itu enggak mau bantu, itu tidak benar ya mereka kalau diminta mereka siap bantu."

4. Rizaldi Hendriawan

Rizal Hendriawan adalah seorang pengacara yang memiliki reputasi dalam menangani berbagai kasus hukum di Indonesia.

Sebagai bagian dari tim hukum yang mendampingi kasus Agus Salim, ia menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Rizaldi selaku tim hukum yang mendampingi Agus Salim saat Agus harus melakukan klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Pratiwi Noviyanthi.

Rizaldi juga memberitahu pada wartawan apabila Agus baru selesai menjawab sekitar 25 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama kurang lebih enam jam diperiksa.

5. Yasin

Yasin adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Agus Salim. Yasin berperan tegas dalam menyikapi konflik sengketa dana donasi yang melibatkan Pratiwi Noviyanthi.

Saat mediasi berlangsung, Novi memutuskan meninggalkan tempat karena merasa keberatan dengan draft perdamaian yang telah disiapkan.

Tindakan ini memicu kemarahan tim hukum Agus, termasuk Yasin, yang menyerukan tindakan lebih lanjut terhadap Novi dan yayasannya.

Dalam pernyataannya, Yasin mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Novi dan menutup yayasan yang dia kelola.

Itulah beberapa nama yang menjadi tim kuasa hukum Agus Salim.

MG/Marine Lugina

JAKARTA - Media masih ramai membicarakan Agus Salim yang kasusnya belum juga selesai. Meski sudah ditangani beberapa pihak, tapi kasus ini masih berlanjut.

Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang memicu konflik setelah penggalangan dana mencapai Rp1,5 miliar. Donasi awalnya untuk biaya pengobatan mata Agus, tapi muncul tuduhan bahwa sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Pendiri yayasan penggalang dana, Pratiwi Noviyanthi meminta transparansi, tetapi Agus melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Kisruh ini memunculkan perdebatan hukum dan etika soal pengelolaan dana donasi.

Agus Salim yang saat ini namanya menjadi kontroversial dan menjadi perbincangan publik nyatanya memiliki tim dan kuasa hukum atas kasusnya.

Daftar kuasa hukum Agus Salim:

1. Farhat Abbas

Farhat Abbas lahir pada 22 Juni 1976. Farhat Abbas adalah pengacara terkemuka di Indonesia. Farhat dikenal karena sering menangani kasus selebritas juga menjadi sorotan publik berkat komentar-komentarnya yang blak-blakan, kerap kali mengkritik perilaku artis, pejabat, atau politikus.

Meskipun banyak yang menudingnya mencari sensasi, Farhat membantah hal ini, menyatakan bahwa reputasinya sudah kokoh sebelum kontroversi melingkupinya.

Farhat Abbas juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, hal ini tentunya menarik perhatian publik. Dengan bahasa komunikasinya yang vokal, ia bisa memberikan sorotan lebih besar pada kasus ini.

Keterlibatan Farhat berpotensi memperkuat posisi Agus dalam isu hukum dan meningkatkan perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi yang menjadi pusat sengketa.

2. Krisna Murti

Krisna Murti adalah seorang pengacara yang dikenal berkomitmen dalam mendampingi kliennya menghadapi berbagai isu hukum.

Sebagai bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, Krisna dikenal kritis dan teliti dalam menggali informasi, terutama terkait kejelasan dana donasi yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Krisna Murti menunjukkan dedikasi dalam membela Agus Salim, khususnya terkait transparansi pengelolaan donasi.

"Akan kami kontrol, akan kami lihat, bagaimana membuktikan dengan seluruh uang yang telah masuk baik dari donasi masyarakat Indonesia dan uang yang ditransfer ke Agus kepada rekening yayasan. Biar mereka yang akan menjelaskan nanti kepada aparat hukum," kata Krisna pada sosial medianya.