Palopo -

Tiga komisioner KPU Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menunggu SK pemberhentian dari KPU RI setelah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) imbas kasus ijazah palsu cawalkot Trisal Tahir. Mereka akan mengkaji upaya hukum lebih lanjut setelah menerima SK pemecatan tersebut.

"Kami menunggu SK pemberhentian dari KPU RI," kata Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin kepada detikSulsel, Minggu (26/1/2025).

Irwandi mengatakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui upaya hukum apa yang akan dilakukan. Namun, dia memastikan pihaknya akan melakukan kajian setelah SK pemberhentian resmi diterima dari KPU RI.

"Itu yang akan kami diskusikan setelah SK pemberhentian dari KPU RI kami terima, apakah ada upaya hukum lain atau tidak," bebernya.

Di sisi lain, Irwandi mengatakan bahwa keputusan DKPP sebenarnya bersifat final. KPU RI wajib menindaklanjuti keputusan tersebut.

"Setahu saya keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya KPU RI harus menindaklanjuti keputusan tersebut," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan putusan memecat 3 komisioner KPU Palopo. Ketiga komisioner tersebut dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam pemberian status memenuhi syarat (MS) calon wali kota Trisal Tahir.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo pada Jumat (24/1). Pembacaan keputusan dilakukan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) yang disiarkan langsung di YouTube DKPP RI.

"Teradu 1, teradu 2, teradu 3 dalam perkara nomor 287-PKE-DKPP/XII/2024 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar Ratna Dewi Pettalolo.

Putusan tersebut merupakan hasil dari rapat pleno internal DKPP dengan menimbang semua bukti yang ada. Adapun 3 komisioner KPU Palopo yang diberhentikan yakni Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin serta dua Anggota KPU Palopo Abbas dan Muhatzir Muhammad Hamid.

(asm/hmw)

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta dan KPUD Jakarta Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis siang ini (5/12/2024).

Anggota Tim Hukum Pasangan RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar menuturkan bahwa pihaknya melapor kepada DKPP dengan landasan penyelenggara Pilkada di Jakarta tak profesional.

Lanjutnya, dia menuturkan bahwa kerja para penyelenggara Pilkada mengakibatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak kemarin sangat rendah, yakni dengan persentase 57%.

”Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta. Itu yang kami laporkan. KPUD Jakarta seharusnya mampu menjamin pelayanan publik yang baik kepada pemilih. Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Muslim berpendapat bahwa itu merupakan bagian dari kegagalan kerja KPUD Jakarta, yang secara spesifik juga menjadi kegagalan KPUD Jakarta Timur. Menurut catatannya, banyak TPS di Jakarta Timur memiliki partisipasi kurang dari 30%.

”Ini yang menyangkut KPUD harus menjamin pelayanan kepada masyarakat, mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan,” terangnya.

Adapun, Muslim juga menduga bahwa hal serupa juga terjadi di seluruh Jakarta, yang kemudian berujung pada partisipasi pemilih di Jakarta hanya menjadi 57%.

Dia kemudian mengklaim bahwa angka ini sekaligus mendudukan Pilkada ini sebagai Pilkada dengan partisipasi pemilih paling rendah, sepanjang penyelenggaraan pilkada Jakarta.

JAKARTA - Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ). Pelaporan itu dilakukan karena diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP. Sebab, kata dia, pihaknya sudah menyerahkan data pendukung kepada DKPP.

"Kita serahkan ya kepada DKPP, kami serahkan sepenuhnya kepada DKPP apa yang pantas yang dihukum terhadap mereka," kata Muslim kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).



"Karena itu semuanya tergantung data-data yang kita berikan," katanya.

Menurutnya, jika dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik, ada aturan yang berlaku. "Aturannya ada dari mulai peringatan ringan, sampai dengan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu," katanya.

Sebelumnya, Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPp adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama Ketua dan anggota KPU DKI Jakarta," kata Muslim Jaya Butar-Butar.

"Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur, baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu," katanya.

Menurutnya, KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih, seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6. Dia mengatakan, polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59%.

"Nah kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih," katanya.

Dia menambahkan, wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Muslim menuturkan tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30%.

"Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih. Nah kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur ini bisa kita bayangkan bahwa banyaknya hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut," katanya.

JAKARTA - Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

?Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP yakni seluruh penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama ketua dan anggota KPU Jakarta,? ujar Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO Muslim Jaya Butar-Butar di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

?Kemudian berikutnya dari KPU Jakarta Timur baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,? sambungnya.

Menurut dia, KPU Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6.

Polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59 persen. ?Kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih,? katanya.

Muslim menambahkan wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30 persen.

?Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300-400 yang tidak menggunakan hak pilih. Kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur bisa kita bayangkan bahwa banyak hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut,? ungkapnya.