JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan pada 20-28 Januari 2025 menunjukkan bahwa ada 41,6 persen responden yang memberikan nilai positif pada pelaksanaan penegakkan hukum.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik dan sangat baik.

"Ada 41,6 persen masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi, ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif, jadi ada 41,6 persen yang menilai positif penegakan hukum," kata Djayadi dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara itu, survei mencatat 25,1 persen responden survei memberi nilai negatif pada penegakkan hukum.

Lalu terdapat 31 persen responden yang menyatakan penegakan hukum biasa-biasa atau sedang-sedang saja.

Atas hasil tersebut, LSI melihat bahwa penegak hukum masih perlu mencermati pandangan masyarakat akan penegakan hukum yang berjalan buruk.

"Yang menilai negatif itu masih cukup banyak, ada 25 persen lebih, ini artinya masih tetap harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum kita dalam melaksanakan penegakan hukumnya," kata Djayadi.

"Yang menilai positif kan belum mencapai 50 persen, itu artinya belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk. Ini saya kira catatan-catatan positif, catatan baik sekaligus juga catatan yang harus diperhatikan," ujar dia.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden yang dipilih melalui metodologi multistage random sampling.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.