Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mereformasi birokrasi di bawah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru pada 2025.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan bahwa SOTK harus berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) khususnya yang masih berusia muda yang dimiliki Kemenpora saat ini.

“Menurut saya masalah SDM ini memang harus menjadi fokus ke depan. Apalagi saya dapat informasi minat pendaftar CPNS ke Kemenpora untuk tahun ini tinggi sekali. Katanya masuk di tiga besar,” kata Menpora Dito Airotedjo dikutip dari keterangan Kemenpora, Selasa.

“Ini artinya ada kepercayaan dari anak-anak muda yang baru lulus dan mau daftar PNS masuk ke sini (Kemenpora, Red). Dan kita harus menyiapkan diri menjadi rumah kementerian yang layak tentunya,” imbuh Dito Ariotedjo.

Menpora mengapresiasi seluruh jajaran yang melakukan kinerja yang luar biasa sepanjang 2024.

Di 2024, Menpora meninjau sektor kepemudaan dengan OKP dan komunitas-komunitasnya semua merasa terbantu tanpa dipersulit dalam proses pengajuan asistensinya. Indikator tersebut juga terjadi di sektor olahraga, khususnya berkaitan federasi-federasi olahraga.

“Saya rasa ini tahun-tahun yang sangat baik dan di 2025 saya berharap kekompakan terus terjadi. Saya sangat setuju merit system untuk tetap dilakukan dan insyaallah yang saya inginkan bagaimana selama saya memimpin di Kemenpora ini bisa membuat legasi,” ujar Dito.

Menurut Menpora Dito, segala evaluasi di 2024 harus dijadikan catatan dalam penyelenggaraan kegiatan di 2025. Dalam hal penganggaran misalnya, semua deputi diminta menjalin sinergi dengan inspektorat dengan koordinasi yang baik. Termasuk perihal rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas penanganan masalah dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun.

"(hal) Yang paling utama (untuk mengatasi masalah dualisme) yakni penugasan pimpinan agar pak menteri hukum menjadi ketua umum tenis meja," kata Dito Ariotedjo dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Senin.

Dito yang didampingi Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama dan Staf Khusus Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri juga menyampaikan terima kasih kepada Menhum yang telah banyak membantu dalam proses naturalisasi atlet-atlet untuk olahraga Indonesia.

Terkait dualisme PTMSI tersebut, Staf Khusus Menpora Dito Bidang Hukum dan Tata Kelola Alvin Saptamandra menjelaskan bahwa dualisme di cabang olahraga tenis meja terjadi sejak lama atau lebih dari satu dekade.

Akibat dualisme tersebut, lebih dari tiga kali ajang tenis meja Indonesia tidak mengirim atlet untuk mengikuti ajang SEA Games.

"Mas Menpora sebelumnya juga telah melakukan komunikasi keduanya tapi hasilnya masih belum," ujarnya.

Ia menjelaskan, Menpora juga telah melakukan komunikasi intensif dengan federasi internasional dan telah mendapatkan dukungan untuk pembentukan federasi baru yang direncanakan bernama Federasi Tenis Meja Indonesia.

Sementara itu, Menhum Supratman Andi Agtas menyarankan agar proses lebih lanjut terkait persoalan tersebut bisa dilakukan melalui Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berkomunikasi dengan federasi internasional tenis meja.

Dengan demikian, kata dia, tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah melakukan intervensi lebih jauh terhadap federasi.

"Dari federasi internasional dengan penyelenggaraan kejuaraan kita tidak masalah kan?, nanti KOI saja yang maju koordinasi karena kalau dari pemerintah pasti tidak diterima karena dianggap intervensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, komitmennya untuk mendukung Kemenpora dalam segala hal termasuk terkait dengan hukum dan prestasi olahraga Indonesia.

"Nanti disiapkan saja apapun itu, termasuk seperti Permenpora nanti kami support. Intinya, siap pak menteri nanti kita sukseskan dan kita dukung Kemenpora demi kejayaan olahraga Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo kembali menegaskan kewenangan proses seleksi Paskibraka sudah ditarik ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak dua tahun lalu. Dito juga mengatakan jawaban Kepala BPIP Yudian Wahyudi atas kritik terkait Paskibraka melepas jilbab tidak tegas.

"Iya. Itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi, dan juga pendalaman. Karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu semua kewenangannya udah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan presscon (press conference) walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," ujar Dito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dito sangat menyayangkan jawaban dari Yudian. Ia tak ingin karena alasan keseragaman jadi menabrak nilai-nilai yang dimiliki setiap individu.

"Jadi saya sangat menyayangkan ini. Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami. Tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana mencegah pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depannya," sambungnya.

Sebelumnya, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Simak Video 'PPP Sesalkan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab: Tidak Pancasila!':

[Gambas:Video 20detik]

Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan anak muda untuk menjaga keberlanjutan legasi Presiden Joko Widodo melalui wadah bernama Indonesia Future Network (IFN).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan IFN juga turut merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai diskusi.

"Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang," kata Moeldoko pada konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN) di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

Moeldoko menerangkan IFN menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global, mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus mengetahui tantangan global sehingga dapat merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah.

Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI itu juga menyebut program Indonesia Future Network (IFN) merupakan bentuk pelibatan publik dalam proyek strategis nasional.

"Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan, sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo," katanya.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda.

IFN digelar sebulan sekali, mulai Februari sampai dengan September 2024.

Peserta yang hadir merupakan calon pemimpin masa depan (future leaders) yang telah diseleksi dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing, mulai dari kalangan swasta, pemerintah, LSM, hingga organisasi.

Dalam konferensi pers itu, Moeldoko didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024