Hukum kemarin, RUU KUHAP hingga KPK periksa Rini Soemarno
Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari ... [500] url asal
#ruu-kuhap #kejagung-geledah-ditjen-migas #rini-soemarno #kasus-korupsi-pgn #kades-kohod #pagar-laut-tangerang
"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang s
Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
1. KY usul RUU KUHAP sinkronkan aturan penyadapan di luar untuk pidana
Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinkronkan aturan mengenai penyadapan di luar penegakan hukum pidana.
"Mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Selengkapnya baca di sini.
2. Kejagung geledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM
Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (10/2), menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.
Selengkapnya baca di sini.
3. Ketua Komisi III: Urgensi penyusunan RUU KUHAP samakan nilai dengan KUHP
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ialah untuk menyamakan nilai-nilai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2026.
"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang sama. Nah, ini yang kami lihat urgen," kata Habiburokhman.
Selengkapnya baca di sini.
4. KPK periksa Rini Soemarno terkait penyidikan korupsi PGN
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri BUMN periode 2014—2019 Rini Soemarno sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi terkait dengan persoalan jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada 2017—2021.
"Diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE pada tahun 2017—2021," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2).
Selengkapnya baca di sini.
5. Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (10/2) malam.
Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas, Kementerian ESDM: Kami Hormati Aparat Hukum
Kementerian ESDM menghormati penegakan hukum Kejagung di Ditjen Migas. Simak informasi selengkapnya! Halaman all [348] url asal
#penggeledahan #ditjen-migas #kejaksaan-agung #kementerian-esdm
(Kompas.com) 10/02/25 18:01
v/73002/
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
Hal ini seiring dengan adanya penggeledahan kantor Ditjen Migas yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, oleh Kejagung pada hari ini, Senin (10/2/2025).
"Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyusul adanya kunjungan Kejagung ke kantor Ditjen Migas dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan," ujar Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).
Ia pun memastikan Kementerian ESDM siap bekerja sama dengan aparat hukum, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Kementerian ESDM menyatakan menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata dia.
Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengonfirmasi adanya penggeledahan kantor Ditjen Migas oleh Kejagung. “Infonya begitu,” ujar Harli saat dikonfirmasi wartawan.
Ia mengatakan, proses penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.
Namun, saat ditanya secara perinci mengenai kasus apa yang tengah didalami oleh Kejagung, Harli enggan mengungkapkannya. “Kami juga belum ada info. Yang terinfo tadi, di sana ada penggeledahan,” kata dia.
Harli juga belum memastikan apakah Kejagung akan menggelar konferensi pers terkait dengan penggeledahan di Ditjen Migas hari ini. “Saya himpun data dulu,” tegas dia.