SEMARANG - Tersangka kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy , siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Aipda Robig Zaenudin didampingi 7 kuasa hukum menghadapi proses hukum di pengadilan. Saat ini Anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang itu sedang menunggu sidang banding Majelis Kode Etik Polri.

Herry Darman, salah satu kuasa hukum Aipda Robig, menegaskan, tidak ada rekayasa dalam pengungkapan kasus penembakan yang menyebabkan Gamma Rizkynata Oktafandy meninggal dunia. Menurut Herry, penembakan yang terjadi pada 24 November 2024 dini hari dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban karena tersangka menduga sedang terjadi aksi begal.

"Pada saat kejadian, Aipda Robig melihat aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor, di mana yang mengejar membawa senjata tajam. Untuk menghindari jatuhnya korban, tersangka melakukan tembakan peringatan sebelum akhirnya melepaskan tembakan yang tidak bertujuan untuk membunuh," ujar Herry Darman.



Sejauh ini, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi di Mapolrestabes Semarang dan 30 saksi di Polda Jawa Tengah terkait kasus ini. Tersangka, Aipda Robig, saat ini ditahan di sel khusus di Polda Jawa Tengah sambil menunggu sidang banding Majelis Kode Etik Polri.

Proses hukum ini mendapatkan perhatian publik karena melibatkan aparat kepolisian sebagai tersangka. Kuasa hukum Aipda Robig berharap bahwa proses pengadilan dapat berjalan secara transparan dan adil.

SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tindakan Aipda Robig Zaenudin (38), yang menembak siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17) hingga tewas tergolong tindakan extra judicial killing alias pembunuhan di luar proses hukum.


Foto/Ist

?Tindakan RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,? kata komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (6/12/2024).

Jenis pelanggaran HAM yang dilakukan Robig yaitu pelanggaran Hak hidup Pasal 9 ayat (1) dan pembunuhan di luar proses hukum.

Unsur-unsurnya telah memenuhi kualifikasi, yakni pembunuhan dan penembakan berakibat hilangnya nyawa Gamma dan melukai 2 orang lainnya dilakukan aparat negara dan aparat penegak hukum Kepolisian.



Selain itu tidak sedang dalam pembelaan diri dalam artian Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban. Saat kejadian Aipda Robigjuga tidak sedang dalam menjalankan perintah UU untuk menembak tiga korban tersebut.

Selain itu, berdasar hasil investigasi Komnas HAM, Robig juga melanggar hak untuk bebas dari pelakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Tindakannya juga melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal.

Selain itu, Robig juga melanggar hak atas perlindungan anak, mengingat salah satu korban masih berusia di bawah umur.

?RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senpi ketika berhadapan dengan anak-anak,? sambungnya.

Komnas HAM juga merekomendasikan Kapolda Jateng untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, imparsial, baik etika, disiplin dan pidana kepada Robig. Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senpi oleh anggota Kepolisian di lingkungan Polda Jateng termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jateng mengenai Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya polisi tingkat bintara.

Selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jateng.

JAKARTA - Komnas HAM menyatakan tindakan penembakan Aipda Robig Zaenudin hingga menyebabkan tewasnya pelajar Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) memenuhi unsur pelanggaran HAM. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM yang dilakukan 28-30 November 2024.

Komnas HAM menilai Aipda Robig memenuhi unsur Pasal 1 angka (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar proses hukum.

"Memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM, dengan jenis pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar proses hukum atau extra judicial killing," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).



Dari pemantauan Komnas HAM, Aipda Robig dinilai tidak sedang melakukan pembelaan diri. Aipda Robig juga tidak sedang menajlankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendaran oleh GRO dan dua temannya.

"Aipda RZ tidak sedang menjalankan perintang undang-undang untuk menembak tiga korban itu," sambungnya.

Komnas HAM juga menilai Aipda Robig memenuhi unsur pelanggaran HAM yaitu hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiasi dan merendahkan martabat manusia. Robig dinilai memenuhi unsur pelanggaran Ham Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 39/99.

"Tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO serta luka yang dialami dua korban lainnya adalah bentuk perlakuan kejam, tidak manusiaswi dan merendahkan martabat manusia," jelas Uli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut peristiwa penembakan yang dilakukan polisi, Aipda Robig kepada siswa SMK, Gamma (17) memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Koordinator Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah Komnas HAM melakukan proses pemantauan, termasuk meminta keterangan para saksi hingga Polda Jawa Tengah.

"Tindakan saudara RZ (Aipda Robig) memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (5/12/2024).

Adapun unsur yang dipenuhi atas gaya koboi Aipda Robig adalah pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing.

Selain itu, Aipda Robig juga melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan karena secara sengaja menghilangkan nyawa Gemma dan melukai dua siswa SMK lainnya berinisial S an A.

Sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api, termasuk melakukan assessment psikologi secara berkala.

Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi agar Polda Jawa Tengah memberikan evaluasi pemahaman dan pengetahuan anggota polisi khususnya tingkat bintara.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban, termasuk pemulihan untuk keluarga korban.

Kronologi kejadian

Aipda Robig Zaenudin melakukan penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma (17) pada Minggu (24/11/2024).

Kasubdit III Jatanras Polda Jawa Tengah AKBP Helmy mengungkapkan, GR alias Gamma meninggal karena tembakan.

"Proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gamma meninggal karena adanya proses penembakan,” tutur Helmy.

Menurut dia, ekshumasi pada jenazah GR menunjukkan terdapat proyektif bersarang di bawah ususnya.

Proyektil dan senjata api yang menjadi barang bukti kemudian dikirim ke dokter forensik dan Laboratorium Forensik untuk mendapatkan keterangan terkait peristiwa penembakan tersebut.

Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebelas saksi perkara ini. Bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik memutuskan GR meninggal tertembak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut peristiwa penembakan yang dilakukan polisi, Aipda Robig kepada siswa SMK, Gamma (17) memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Koordinator Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah Komnas HAM melakukan proses pemantauan, termasuk meminta keterangan para saksi hingga Polda Jawa Tengah.

"Tindakan saudara RZ (Aipda Robig) memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (5/12/2024).

Adapun unsur yang dipenuhi atas gaya koboi Aipda Robig adalah pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing.

Selain itu, Aipda Robig juga melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan karena secara sengaja menghilangkan nyawa Gemma dan melukai dua siswa SMK lainnya berinisial S an A.

Sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api, termasuk melakukan assessment psikologi secara berkala.

Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi agar Polda Jawa Tengah memberikan evaluasi pemahaman dan pengetahuan anggota polisi khususnya tingkat bintara.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban, termasuk pemulihan untuk keluarga korban.

Kronologi kejadian

Aipda Robig Zaenudin melakukan penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma (17) pada Minggu (24/11/2024).

Kasubdit III Jatanras Polda Jawa Tengah AKBP Helmy mengungkapkan, GR alias Gamma meninggal karena tembakan.

"Proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gamma meninggal karena adanya proses penembakan,” tutur Helmy.

Menurut dia, ekshumasi pada jenazah GR menunjukkan terdapat proyektif bersarang di bawah ususnya.

Proyektil dan senjata api yang menjadi barang bukti kemudian dikirim ke dokter forensik dan Laboratorium Forensik untuk mendapatkan keterangan terkait peristiwa penembakan tersebut.

Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebelas saksi perkara ini. Bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik memutuskan GR meninggal tertembak.

SEMARANG - Kasus penembakan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38) menyebabkan Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMKN 4 Semarang dan anggota Paskibra setempat tewas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah turun ke Kota Semarang terkait insiden yang menjadi sorotan publik ini.

Wakil Ketua LPKS Susilaningtias menyebut timnya sudah turun pada pekan lalu, bertemu beberapa pihak termasuk Polrestabes Semarang dan Polda Jateng untuk berkoordinasi.

Termasuk menemui para korban dan keluarganya. Sejumlah saksi juga telah ditemui.



?Pertama kami sampaikan turut berduka cita. Fakta yang kami temukan tidak ada tawuran. Menurut saksi-saksi yang kami temui ya. Itu memang ada penembakan, di sisi lain juga ada (keterangan) dari Polrestabes Semarang karena ada tawuran katanya, ini yang masih kami dalami,? kata Susi dikutip Kamis (5/12/2024).

LPSK juga masih mendalami soal keterangan terkait adanya korban kena luka tembak yang selamat.

?Kalau hanya terserempet kok sampai segitunya,? sambungnya.

SEMARANG, iNews.id – Kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang hingga tewas dinilai masuk kategori unlawful killing. Karena itu, Polri harus berani menyampaikan secara terang-benderang peristiwa yang masuk kategori tindak pidana itu.

Rekaman CCTV berdurasi 41 detik yang beredar luas membuka fakta baru terkait insiden penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zainudin (38) anggota Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang terhadap Gamma Rizkynata Oktafandi (17).

CCTV memperlihatkan Aipda Robig menembak Gamma Rizkynata Oktafandy (17) dan beberapa temannya yang sedang naik sepeda motor. Aipda Robig tampak mengadang korban di tengah jalan dan tanpa tembakan peringatan langsung menembak ke arah para korban. Polisi berdalih tindakan tegas itu dilakukan karena terjadi tawuran.

“Kami apresiasi Polri yang melakuan penegakan hukum secara cepat, terduga pelaku sudah ditahan. Namun, yang kedua adalah yang perlu kita kawal bersama, apakah benar kronologi yang disampaikan ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Karena sebagaimana kita tahu di media massa, ada dualisme fakta, pertama dari pihak Polri sampaikan ada tawuran bahwa ini kreak dan sebagainya. Namun saksi di lapangan, ngomong nggak ada tawuran di TKP itu,” kata praktisi hukum dari Kantor Hukum Abddurrahman & co, M Amal LutfiansyahLutfi, Senin (2/12/2024) malam. 

Dia menyebut, pada peristiwa seperti ini semua kendali ada di tangan Polri, mulai dari Olah TKP, barang bukti, penyampaian kronologis.   

“Oleh karena itu, sampaikanlah kronologi yang sebenarnya. Apakah sesuai dengan kejadian? Sehingga di situ kita bisa ketahui bahwa (apakah) ada alasan pembenar atau pemaaf di dalam penegakan hukum tersebut. Nah inilah yang perlu kita uji, nanti muaranya ada di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang benar, termasuk bukti-bukti digital,” ungkapnya.

“Karena kalau memang tidak ada alasan pembenar atau pemaaf dalam tindakan tersebut yang dilakukan oleh terduga pelaku, ini menurut saya adalah suatu yang unlawful killing. Pembunuhan di luar proses hukum. Ini yang perlu kita kawal bersama, oleh karena itu Polri juga wajib menyampaikan fakta-fakta, kronologi yang sebenarnya, jangan ada intimidasi terhadap korban atau dari keluarga korban,” papar Lutfi.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menyampaikan tentang beberapa bukti yang bisa digunakan dalam mengungkap kasus tersebut. Termasuk, keterangan dari korban selamat maupun teman-teman sekolah Gamma Rizkynata Oktafandi siswa yang tewas ditembak.

"Kami sandingkan dengan video yang ada. Faktanya peristiwanya semakin terang benderang, peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ karena tidak terbantahkan. Apalagi dengan adanya video kan kroscek video ini siapa, ini siapa itu juga dilakukan," ujar Choirul Anam.

Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, penyidikan kasus ini akan dilakukan transparan. Aipda R, kata dia ditahan selama 20 hari untuk kepentingan proses pemeriksaan.

Editor: Kastolani Marzuki

SRAGEN, iNews.id - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Tengah dibantu Polres Sragen telah selesai melaksanakan ekshumasi atau pembongkaran makam Gamma Rizkynata Oktafandy (16) siswa SMK ditembak polisi di Semarang, Minggu (24/11/2024). Ekshumasi ini dilakukan di Tempat Permakaman Umum (TPU) Dukuh Bangun Rejo, Saradan, Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jumat (29/11/2024).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengatakan, tujuan pembongkaran makam ini untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus penembakan yang menyebabkan kematian korban GRO.

"Penegakan hukum adalah prioritas utama dalam kasus ini dan penyelidikan akan dilakukan secara transparan," ujarnya, Jumat (29/11/2024).

Dia menekankan siapa pun yang terbukti melakukan tindakan salah dalam insiden ini harus bertanggungjawab. Proses autopsi terhadap jenazah dilaksanakan atas persetujuan keluarga korban. Selama proses ekshusmasi dihadiri polisi, keluarga dan warga sekitar.

Kombes Dwi Subagio menyampaikan, proses autopsi ini akan terus berjalan hingga diperoleh hasil jelas dan nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Hasil dari autopsi diharapkan bisa segera diperoleh dan mudah-mudahan bisa diserahkan ke penyidik, Sabtu (30/11/2024).

"Pihak keluarga sempat menyampaikan dugaan masih ada peluru yang tertinggal di tubuh korban, namun hal ini akan dipastikan melalui hasil autopsi," katanya.

Kepala Bidang Dokkes Polda Jateng Kombes Agustinus mengatakan, ekshumasi ini melibatkan sejumlah dokter spesialis antara lain Dr Istikamah (dokter forensik utama), Dr Intarniati dari Undip Semarang, Dr Aji Miswandono dan Dr Noviantoro Adi Nugroho dari UNS Solo, kemudian D. Dian Novitasari dari FK Unisula.

"Proses autopsi berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam dengan fokus utama untuk mencari penyebab kematian korban," ucapnya.

Kendati jenazah korban sudah dimakamkan, pihaknya memastikan tidak ada kendala dalam ekshumasi dan pemeriksaan.

"Prosesnya berjalan lancar," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terjun langsung ke lokasi penembakan pelajar SMKN 4 Semarang oleh Aipda Robig. Tepatnya di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Kota Semarang, sejak Kamis hingga Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan, dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, mengatakan pemantauan langsung itu dilakukan untuk mencocokkan temuan lapangan, keterangan saksi, dan polisi.

"Kami masih harus mendalami keterangan kepolisian, masyarakat, dan di lokasi ini. Kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu (terjadinya penembakan) dan sekarang," ungkap Uli di lokasi kejadian.

Dia mengaku telah meminta keterangan dari 14 saksi terkait kasus tersebut. Timnya juga telah menghimpun informasi dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

Saat ini, Uli masih mendalami adanya perbedaan antara keterangan yang diperoleh dari kepolisian maupun kesaksian masyarakat setempat. Pemeriksaan saksi juga masih berlanjut sampai saat ini.

"Kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak. Kami masih menganalisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya juga," lanjut dia.

Kendati demikian, dia menyebut belum melihat video barang bukti Polda Jateng yang berupa rekaman CCTV minimarket di lokasi kejadian.

"Untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian itu wilayahnya kepolisian. Saya enggak bisa komentari, Komnas punya mekanisme sendiri untuk mendapatkan alat bukti," kata dia.

Lebih lanjut, dia telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendampingi jalannya kasus ini.

Untuk diketahui, penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Kini, Robig ditahan dalam lokasi penempatan khusus (patsus) di Polda Jateng. Saat ini, Robig menjalani dua proses pemeriksaan, yakni terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana, lalu berlanjut ke persidangan internal.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komnas HAM mulai turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan tiga siswa SMK 4 Semarang oleh polisi. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku belum bisa menyimpulkan apakah aksi penembakan itu masuk pelanggaran HAM atau tidak.

"Untuk ada potensi (pelanggaran HAM), tentu kita harus melihat bukti-buktinya dulu, fakta-faktanya. Itu yang perlu Komnas HAM lakukan," ujar Uli saat diwawancara media di depan minimarket di Jalan Candi Penataran yang diduga merupakan TKP penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang, Jumat (29/11/2024) petang.

Uli pun sempat ditanya apakah sudah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Sebab Polrestabes Semarang mengklaim memiliki rekaman CCTV tersebut. "Saya belum lihat itu," ujarnya.

"Karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian, itu wilayahnya kepolisian, saya tidak bisa komentari. Komnas tentu punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM," kata Uli menambahkan.

Dia menjelaskan bahwa saat ini penyelidikan Komnas HAM masih dalam tahap penghimpunan keterangan dari para saksi. "Kami sudah memeriksa 14 saksi di sekitar sini (TKP) dan juga beberapa pihak yang ada di wilayah sini. Termasuk kepada Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang," ucapnya.

Namun Uli mengatakan belum meminta keterangan dari para korban penembakan Aipda Robig Zaenudin, termasuk keluarga mereka. "(Namun) ada rencana (meminta keterangan korban dan keluarganya), kami lagi komunikasi," ujarnya.

Menurut Uli, ada kemungkinan Komnas HAM turut meminta keterangan pelaku penembakan, yakni Aipda Robig Zaenudin. "Mengenai pelaku, kami masih mendiskusikan," ujarnya saat ditanya apakah akan turut mengambil keterangan Aipda Robig.

Uli belum bisa memastikan hingga kapan akan melakukan penghimpunan keterangan di Semarang. Namun dia memastikan akan bertolak ke Sragen untuk menemui keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa SMKN 4 Kota Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenudin.

Jalani Sidang Etik dan Proses Pidana

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Artanto mengatakan, Aipda Robig Zaenudin akan menjalani sidang etik sebagai konsekuensi atas tindakannya menembak tiga siswa SMKN 4 Kota Semarang. Robig juga menghadapi proses pidana umum karena keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO), siswa yang tewas tertembak, telah melaporkan kasus penembakan ke Polda Jateng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memonitor kasus seorang anggota polisi yang menembak pelajar di Semarang berinisial GR hingga tewas. LPSK siap menerima permohonan perlindungan dari korban dan saksi kasus itu.

Dalam penembakan ini, GR meninggal dunia terkena tembakan di bagian pinggul sampai peluru menembus tubuh. Sedangkan korban lain harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Kariadi Kota Semarang.

"LPSK sesuai tupoksi dan fungsinya siap menerima permohonan jika memang ada dari para saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dari LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati kepada Republika setelah Forum Konsultasi Publik tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana di kantor LPSK pada Selasa (26/11/2024).

Sri menyebut perlindungan ini penting karena saksi dan korban membutuhkan pendampingan saat mengikuti proses hukum kasus ini.

"Karena mungkin saja akan ada proses hukum yang berlanjut ke depan," lanjut Sri.

Mereka yang ingin mengajukan permohonan perlindungan di LPSK perlu memenuhi persyaratan. Diantaranya identitas diri (KTP, KK, akta lahir), surat kuasa asli kalau diwakilkan kuasa hukum.

"Jika memang statusnya dari pemohon ini sudah dipanggil polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi maka mereka bisa minta surat panggilan itu yang akan membantu status mereka dalam kasus tersebut," ujar Sri.