SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku sudah tidak bisa mentoleransi yang dilakukan Jan Hwa Diana dan CV Sentoso Seal.

Gudang Sentoso Seal sudah disegel tapi ternyata diketahui beroperasi diam-diam.

Dengan demikian, kata Armuji, Diana sudah seharusnya bisa segera dijerat hukum.

"Saya kira memang sudah enggak bisa ditoleransi, proses hukum (Diana) harus berjalan cepat itu," kata Armuji, Selasa (6/6/2025).

Selain itu, Armuji juga setuju dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memberikan ultimatum kepada Diana apabila diketahui membuka kembali gudangnya usai disegel Satpol PP.

"Pasti (mendukung sikap Eri), justru segera dipercepat biar kapok," ujar dia.

Armuji mengaku mengetahui kabar beroperasinya kembali Gudang Sentoso Seal tersebut dari mantan karyawan yang ijazahnya masih belum dikembalikan sampai sekarang.

"Tak (saya) pikir-pikir kok nekat, sudah berurusan sama polisi kok enggak ada jeranya, orang nekat ini," kata Armuji.

Armuji mengatakan, awalnya sejumlah mantan karyawan Jan Hwa Diana berinisiatif untuk mengecek situasi yang terjadi di gudang yang terletak di kawasan Margomulyo, Surabaya tersebut.

"Waktu itu hari Rabu (30/5/2025), kalau enggak salah ya. Ada anak-anak datang ke sana, anak yang mantan kerja di situ, akhirnya melihat segelnya terlepas," kata Armuji.

Kemudian, sejumlah mantan karyawan tersebut melihat lampu gudang Sentoso Seal dalam keadaan menyala.

Akhirnya, mereka pun mendekatinya untuk memastikan situasi yang terjadi.

"Dia (mantan karyawan) semakin curiga lagi, karena lampunya di dalam menyala, dan ada kresek-kresek (berisik). Lebih dekat lagi ada pekerja yang di dalam itu dijemput suaminya," ujarnya.

Selanjutnya, mereka menangkap basah adanya sebuah aktivitas di dalam Gudang Sentoso Seal.

Sejumlah karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut pun berhamburan keluar.

"Dari situ timbul kecurigaan ada orang lagi kerja, setelah itu disanggong (ditunggu di pintu keluar gudang) sama anak-anak, ternyata betul (ada aktivitas)," ucapnya.

"Malamnya keluar semua orang 8, kalau enggak salah itu, terus divideo sama anak-anak, kejadian intinya seperti itu," tambahnya.

KOMPAS.com - Kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, penegakan hukumnya harus berbasis fakta dan data.

Dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025), pengamat hukum dan politik Pieter Zulkifli menilai legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan harus ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas, mengingat kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan.

Ia mengingatkan bahwa tindakan hukum yang didasarkan pada asumsi tanpa penyelidikan mendalam dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

"Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," kata Pieter.

Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut menuturkan dalam perjalanan kasus itu beredar surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta data terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Tangerang.

Surat tersebut diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat yang mencuat setelah polemik pagar laut ramai diperbincangkan.

Oleh karena itu, Kejagung diharapkan tidak tergesa-gesa menyimpulkan adanya unsur korupsi tanpa melakukan penyelidikan yang komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan tetapi juga mencakup wilayah perairan dan perbatasan pesisir.

Pengajuan hak tersebut harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu, Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah menyebutkan bahwa perizinan terkait pemanfaatan ruang laut merupakan legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan dasar regulasi tersebut, proses hukum dalam kasus pagar laut seharusnya mengikuti kerangka hukum yang berlaku, bukan hanya didasarkan pada asumsi.

Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional dan transparan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Pembuktian pelanggaran hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan fakta, agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak dari penanganan kasus ini terhadap iklim investasi di Indonesia.

Ketidakpastian dalam regulasi dapat mengganggu program investasi nasional apabila pejabat yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohod untuk meminta bantuan dalam memperoleh data kepemilikan tanah di area pemasangan pagar laut.

Permintaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah di wilayah perairan laut Tangerang, Banten, pada tahun 2023-2024.

Meski tengah melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pihaknya tetap mengutamakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam proses pemeriksaan awal.

Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan diharapkan menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan ditegakkan tanpa menghambat kepentingan nasional.

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh mencegah seorang pria berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu. Pria bernama Muhammad Rais (25) itu akan dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU yang disegel polisi.

"Yang bersangkutan sebagai pengelola SPBU Lamnga," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, Rais akan dibawa ke Polda Aceh untuk dimintai keterangan. Polisi masih mendalami keterlibatannya dalam dugaan penyalahgunaan solar subsidi di SPBU yang berlokasi di Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

"Yang bersangkutan belum kita periksa, kita akan periksa dulu dan kalau buktinya cukup nanti pertimbangan penyidik yang akan menentukannya (apakah ditahan atau tidak)," jelas Winardy.

Diketahui, satu pompa SPBU di Lamnga, Aceh Besar, Aceh disegel polisi karena diduga operatornya menjual solar subsidi ke mobil tangki yang sudah dimodifikasi. Polisi masih mendalami kasus itu untuk mengetahui keterlibatan pemiliknya dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

SPBU tersebut disegel personel Ditreskrimsus Polda Aceh, Senin (12/11/2024) kemarin. Sejumlah petugas mendatangi SPBU kemudian menyegel pompa yang diduga terjadi pelanggaran.

"Kita melaksanakan program Asta Cita Presiden dan arahan Kapolri untuk menindak mafia BBM subsidi secara tegas, mulai dari pelaku sampai SPBU yang diduga menyediakan BBM subsidi," kata Direskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy saat dimintai konfirmasi detikSumut, Selasa (12/11).

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Satu orang terduga pelaku ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Pencegahan berdasarkan informasi melalui surat bernomor B/4145/XI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus yang berisi permintaan pencegahan keluar negeri seorang WNI atas nama Muhammad Rais (25) yang di terima pada pukul 10.44 WIB.

"Petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penelusuran keberadaan Muhammad Rais. Diketahui Rais yang telah berada di pesawat dijemput oleh petugas imigrasi untuk dibawa kembali ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, Rabu (13/11/2024).

Fakta Seputar Wanita Jatuh dari Lift Bandara Kualanamu dan Tewas Membusuk

Fakta Seputar Wanita Jatuh dari Lift Bandara Kualanamu dan Tewas Membusuk