Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen jagung di Lapas Gladakan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Agus berharap jagung ini dapat digunakan untuk pakan ayam yang sedang diternak di Lapas Kelas IIB Terbuka Nusakambangan.

"Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Bapak Presiden kami, juga melihat dari hasil kerja temuan-temuan BPK selama ini, banyak sekali lahan-lahan yang dipertanggungjawabkan lembaga pemasyarakatan ini, yang itu artinya tidak produktif," kata Agus di lokasi, Kamis (17/4/2025).

Jagung yang ditanam di lahan seluas sekitar 6,2 hektare di Lapas Gladakan berjenis hibrida. Tercatat ada 15 warga binaan yang ikut dalam program ini.

"Salah satu model yang akan kami bangun adalah di Nusakambangan. Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang saya canangkan," tutur Agus.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Audrey/detikcom)

Sementara itu, Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menjelaskan setiap warga binaan yang ikut dalam program ketahanan pangan akan menerima premi. Total premi tersebut akan diberikan dengan catatan.

"Untuk perikanan, pertanian semua itu sama. Dari hasil itu dia mendapatkan berapa persen. Seumpama dia terima premi atau insentif Rp 1,5 dari hasil ikan, nah yang 30 persennya itu ya diberikan ke dia 500, Rp 1 juta masuk ke BRI, dan diambil pada saat dia keluar (penjara)," terang Mashudi.

Diberitakan sebelumnya, Agus mengecek hasil produksi peternakan ayam di Lapas Kelas IIB Terbuka pada pagi ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

(aud/idn)

ACEH - Direktur Jenderal Pemasyarakatan ( Dirjenpas ) Mashudi mengunjungi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane. Dalam kunjungannya tersebut, Mashudi berencana merelokasi Lapas Kutacane.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga Binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," serunya saat berbicara di hadapan ratusan Warga Binaan, Rabu (12/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mashudi berdialog dan berinteraksi langsung dengan Warga Binaan yang berkumpul di lapangan. Mashudi menyatakan sudah mendengar semua permasalahan yang terjadi dan keluhan Warga Binaan serta berjanji akan menindaklanjutinya.

"Kami mohon dukungannya untuk Bapak Bupati, anggota Dewan (Komisi XIII DPR) dan semua pihak yang terkait," ucap Mashudi.

Ajakan Mashudi mendapatkan respons Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk menjalani masa pidana dengan baik, Bupati juga menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar memperoleh kondisi yang lebih layak. "Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane," ujar Bupati Aceh Tenggara.

Untuk penganggaran pembangunan baru Lapas Kutacane, Bupati dan Dirjenpas pun mendorong dukungan Komisi XIII DPR yang saat itu juga hadir langsung, yaitu Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang merupakan putra daerah Aceh.

Selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tenggara juga turut hadir dalam dialog dan interaksi tersebut.

Kunjungan ini merupakan langkah cepat dan tindak lanjut atas peristiwa pelarian yang dilakukan Warga Binaan pada Senin 10 Maret 2025 sore.

"Update terakhir dari 52 Warga Binaan yang melarikan diri, 21 orang di antaranya sudah tertangkap kembali dan menyerahkan diri, bahkan ada keluarganya yang langsung mengantarkan mereka kembalil ke Lapas. Tinggal 31 orang yang diharapkan segera kembali," ucap Mashudi.

?Kami selaku Satuan Kerja Rupbasan Kelas I Jakarta Timur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas DK Jakarta mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh pimpinan dalam membawa Pemasyarakatan ke arah yang lebih baik kedepannya,? katanya.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Sukri, meminta pemerintah melakukan investigasi di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, buntut video viral narapidana pesta sabu di dalam lapas. Ahmad meminta seluruh oknum yang terlibat dalam pesta sabu itu ditindak tegas.

"Atas tersebarnya video itu harus dilakukan langkah-langkah serius, dan kalau memang itu benar terjadi, harus ada langkah penindakan yang tegas," ujar Iman dalam keterangannya, Selasa (19/11/24).

Dia juga meminta pengakuan petugas lapas yang viral karena dimutasi setelah menyebarkan video pesta sabu ditelusuri. Tujuannya agar tidak ada berita yang simpang siur mengenai kasus ini.

"Harus ditelusuri, demi rasa keadilan bagi petugas lapas yang kabarnya telah dimutasi karena menyebarkan berita bohong," katanya.

Diketahui, ada video viral di media sosial bernarasi petugas Lapas Tanjung Raja yang memviralkan kegiatan pesta sabu di Lapas Tanjung Raja dimutasi. Petugas bernama Robby itu juga membuat video protes dan meminta bantuan pemerintah karena dia merasa tidak mendapat perlakuan adil karena memviralkan aktivitas tersebut.

Kalapas Dinonaktifkan

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan dirinya telah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen Pas) untuk menyikapi video pesta sabu di lapas, dan protes petugas lapas tersebut yang dimutasi usai menyebarkan video itu ke media sosial (medsos). Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11).

Agus kemudian menyampaikan para narapidana yang melakukan pesta sabu tidak akan mendapat remisi atau potongan masa tahanan. Agus memerintahkan Dirjen Pas menginvestigasi dalang dan penyelenggara pesta sabu tersebut.

"Ini penegasan juga, bahwa penghuni yang melakukan pesta sabu tidak mendapat remisi. Dan akan dicek juga yang menyelenggarakan pesta baik otak maupun donaturnya," kata Agus.

(zap/dhn)