Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan para kepala kantor wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Rapat dengar pendapat ini merupakan rangkaian rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi dan Kakanwil seluruh Indonesia yang telah dimulai pada 24 Februari kemarin dengan kepala kantor wilayah barat dan pada hari ini dengan wilayah bagian timur," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut RDP digelar untuk membahas sejumlah hal, yakni peran kantor imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan RI melalui pengawasan dari kedatangan orang asing.

Lalu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah timur, yaitu yang ada di Pulau Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, serta Bali.

"Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing kantor wilayah Ditjen Imigrasi, di antaranya terkait visa dan dokumen perjalanan, izin tinggal, dokumen perjalanan, intelijen keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, hingga kerja sama keimigrasian.

Selain Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam, rapat tersebut dihadiri oleh 15 orang kepala kantor wilayah Ditjen Imigrasi di wilayah timur, yaitu Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo.

Sebelumnya pada Senin (24/2), Komisi XIII DPR RI menggelar RDP dengan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam dan para Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah barat.

"Jadi hari ini Komisi XIII rapat dengan Dirjen Imigrasi dan kanwil-kanwil wilayah barat Indonesia, terutama untuk mendalami bagaimana kebijakan dan implementasi," kata Andreas ditemui usai rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa oleh penyidik KPK terkait data perlintasan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

"Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK), dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

"Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI," kata dia.

"Jadi, untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan," tambahnya.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2025). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

Saat bepergian ke luar negeri, setiap WNI harus memiliki paspor yang berfungsi sebagai identitas diri. Jika pemilik paspor ingin mengubah data yang terlampir dalam paspor, bisa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi setempat.

Bagaimana caranya? Apa saja syarat-syarat mengubah data paspor? Simak ulasan di bawah ini.

Syarat Mengubah Data Diri Paspor

Dikutip dari situs Imigrasi, perubahan data identitas diri pemegang paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Perubahan meliputi nama, tempat tanggal lahir, atau jenis kelamin.

Berikut daftar persyaratan untuk mengubah data paspor.

1. Paspor,
2. Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK),
3. Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti surat penetapan pengadilan, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis.

Cara Mengubah Data dalam Paspor

Setelah mengetahui syarat yang berlaku, berikut cara atau prosedur mengubah data diri di paspor.

• Serahkan berkas persyaratan (asli dan fotokopi) serta Perdim 11 (terdapat di kantor imigrasi) yang telah diisi lengkap kepada petugas loket
• Lalu, petugas akan memproses perubahan data paspor
• Pejabat Imigrasi akan menyetujui perubahan data paspor
• Berikutnya, petugas akan mencetak paspor baru Anda setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi
• Paspor baru yang telah selesai akan diberikan kepada Anda.

Jika terjadi penolakan dalam perubahan data paspor Anda, berikut ini beberapa penyebabnya.

• Persyaratan tidak lengkap
• Nama pemohon terdapat dalam daftar pencegahan ke luar negeri
• Alasan keimigrasian lain
• Prosedur.

Arti 3 Warna Paspor Indonesia

Di Indonesia, ada tiga jenis paspor yang berlaku, yaitu paspor warna hijau, biru, dan hitam. Ada juga paspor baru Indonesia berwarna merah yang berlaku mulai tahun 2025.

Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, berikut arti warna hijau, biru, dan hitam pada paspor Indonesia.

1. Paspor Hijau (Paspor Biasa)
   Paspor hijau atau Paspor Biasa adalah Paspor Indonesia yang umum digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI). Paspor Biasa terdiri atas Paspor Biasa elektronik (e-Paspor) dan Paspor Biasa non-elektronik (fisik/cetak).
2. Paspor Biru (Paspor Dinas)
   Paspor biru atau Paspor Dinas adalah Paspor RI yang umumnya digunakan oleh Pejabat RI yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas kedinasan. Paspor Dinas diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara tertentu, atau WNI tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah RI yang tidak bersifat diplomatik.
3. Paspor Hitam (Paspor Diplomatik)
   Paspor Hitam atau Paspor Diplomatik adalah Paspor RI khusus digunakan oleh para Diplomat RI dan keluarga yang ditugaskan di berbagai Perwakilan RI di luar negeri, serta bagi Pejabat RI tertentu yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas diplomatik.

Lihat juga video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

[Gambas:Video 20detik]