Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan dan potensi konflik laut di dunia memberi peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.

“Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah,” ucap Havas usai memberikan sambutan dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenlu, kondisi ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik saat ini jauh lebih tinggi daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia, kata dia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Apalagi, isu tersebut bukan hal yang pernah dibahas secara mendalam sebelumnya, kata dia, menambahkan.

“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” ucap Wamenlu RI.

Sebelumnya pada agenda yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino via daring.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sebagai salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia harus terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional, kata mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino dalam sambutannya mewakili keluarga Hasjim Djalal via daring dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Warisan perjuangan yang ditinggalkan ayahandanya dalam bidang hukum laut internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, berhasil menunjukkan posisi Indonesia sebagai pendobrak dan pemimpin yang disegani, kata Dino.

Dino melanjutkan, Hasjim Djalal memiliki cita-cita luhur untuk memperjuangkan Indonesia supaya menjadi negara maritim yang kuat, dan UNCLOS 1982 yang dicetuskannya membuat dunia mengakui konsep negara kepulauan, yang merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana dengan modal tersebut kita bisa menjadi bangsa maritim yang punya perkapalan kuat, angkatan laut yang kuat, dan bisa menguasai dengan nyata nilai-nilai ekonomi di laut kita,” kata pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu.

Ia kemudian menyoroti inisiatif Hasjim Djalal dalam menyelenggarakan lokakarya terkait Laut China Selatan lebih dari 30 tahun lalu telah memberi dasar bagi proses diplomasi untuk menyelesaikan sengketa di kawasan.

Dino pun mendorong supaya Indonesia terus memperjuangkan terwujudnya kesepakatan lokakarya tersebut dalam bentuk kerja sama substansial di Laut China Selatan.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengajak diplomat Indonesia agar terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kebermanfaatannya di tingkat global, sebagaimana yang dicontohkan Hasjim Djalal melalui “perpaduan antara nasionalisme, multilateralisme, dan globalisme.”

Lahir pada 1934, Hasjim Djalal adalah diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1981—1983, kemudian Kanada pada 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim adalah salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan UNCLOS 1982 dan berjasa memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Djuanda 1957, supaya diakui komunitas internasional.

Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2025 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam upacara pemakaman yang dipimpin Menlu RI Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

“Diplomasi Indonesia akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Hal itu, menurut dia, diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya merespons tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global secara proaktif.

Menlu Sugiono menyoroti dunia yang kini dihadapkan dengan berbagai macam krisis, mulai dari konflik dan perang di berbagai belahan dunia, krisis iklim, pangan, energi, dan air, serta rivalitas antar kekuatan besar.

Di tengah ancaman itu semua, dia menyayangkan solidaritas dan kerja sama global yang semakin terkikis.

“Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perpecahan atau politik kekuatan”, ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang membangun rasa saling percaya dan mempersatukan, serta kepemimpinan yang berani menghadapi tantangan dengan cara-cara yang inovatif.

“Kita harus berani menapaki jalan yang belum dilalui, bicara dengan cara yang belum pernah disampaikan, dan membangun jembatan kolaborasi yang sebelumnya belum ada”, tambahnya.

Untuk itu, Menlu RI menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus mengukuhkan perannya sebagai pemimpin di panggung global, mitra terpercaya, sekaligus sebagai tetangga yang baik.

Sejarah panjang diplomasi Indonesia menunjukkan peran sebagai penggagas perubahan, mulai dari Konferensi Asia-Afrika 1955, pembentukan ASEAN pada 1967, konsepsi Negara Kepulauan yang diakui dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 hingga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 2019.

Dalam setiap langkahnya, Indonesia konsisten menjadi bagian dari solusi dan menjembatani perbedaan, kata Sugiono yang juga mengingatkan bahwa jembatan yang dibangun harus dilalui bersama.

Sugiono lebih lanjut menekankan bahwa diplomasi Indonesia akan terus menjadi kekuatan pemersatu, menjembatani perbedaan, serta menciptakan solusi inovatif di tengah kompleksitas tantangan global.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025