Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

DUBAI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, dirinya percaya pada hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga sistem berbasis aturan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Antalya Diplomacy Forum di Turkiye, Jumat (11/4/2025).

"Yang ingin saya sampaikan adalah kami percaya pada demokrasi. Kami percaya pada hak asasi manusia. Kami percaya pada sistem berbasis aturan," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa terjadi pembantaian di dunia ini.

Dia menyebut banyak anak hingga ibu tak berdosa yang dibantai di depan mata dunia.

"Tapi sekarang, kita menyaksikan sendiri, seperti yang disampaikan oleh Presiden Erdogan, anak-anak yang tidak bersalah, perempuan, dan pria tak bersenjata dibantai di depan mata dunia," jelasnya.

"Inilah yang saya maksud. Saya tetap percaya bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan, jalan terbaik," sambung Prabowo.

Namun, Prabowo tetap merasa sedih karena setiap negara merasa harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Hal itu, menurut Prabowo, akan menyita sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

"Sekarang malah harus dialokasikan untuk pertahanan. Karena kita tidak tahu, bulan depan, minggu depan, apa yang akan terjadi. Jadi, ini menyedihkan. Tapi, ya, kalau Anda tanya, saya tetap bilang diplomasi adalah jalan yang harus kita tempuh. Namun, banyak negara sekarang, saya rasa, sedang menilai ulang dan bersiap menghadapi hal terburuk," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Prabowo mengatakan evakuasi bisa dilakukan dengan syarat semua pihak terkait menyetujuinya.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka (warga Gaza) di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ucapnya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025) dini hari, dikutip daridetikNews, Jumat (11/4/2025).

Keputusan Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza pun menimbulkan polemik. Salah satunya dari Pakar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Fajri Matahati Muhammadin, SH, LL M, Ph D.

Fajri merespons bahwa rencana persis Prabowo sebenarnya belum diketahui rinciannya. Apakah itu hanya untuk bantuan medis dan bagaimana proses pengembalian warga Gaza setelah dari Indonesia.

"Maksudnya, sepaham saya ada 1.000 yang mau dibawa ke Indonesia untuk sementara mendapatkan penanganan medis. Sementara, artinya akan dikembalikan lagi (bukan permanen)," ucapnya kepada detikEdu, saat dihubungi Jumat (11/4/2025).

"Tapi, saya belum tahu: warga Palestina yang diungsikan ini maksudnya diambil dari luar atau dalam Gaza atau bagaimana, lalu berapa lama, dan bagaimana arrangement pengembaliannya (bagaimana, ke mana, dll.)," imbuhnya.

Berpotensi Menjadi Masalah Besar

Fajri menilai, rencana Prabowo sebenarnya ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya. Terutama keterkaitan dengan isu lain, seperti Tarif Trump hingga menyoal penjajahan itu sendiri.

"Menurut saya rencana ini ada baiknya dan ada (banyak) buruknya. Baiknya, betul rakyat Palestina banyak sekali yang membutuhkan bantuan medis (tidak cuma 1.000). Andai Indonesia bisa memberi bantuan bagi lebih banyak, tentu akan lebih baik," ujarnya.

"Mungkin juga, kalau benar ini terkait dengan tawar-tawaran dengan Trump soal tarif, bisa jadi membantu menegosiasikan masalah tarif," tambahnya.

Ia menyebut, keburukan dari rencana ini yakni terkait dengan rencana zionis dan Trump. Rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza dan meminta negara-negara lain (termasuk Indonesia) untuk menampung warga Palestina.

Jika itu terjadi, menurutnya, akan semakin memberi ruang untuk para zionis sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sudah pernah membuat statement menolak untuk mendukung rencana tersebut.

"Tapi kok langkah ini seperti satu langkah dari mendukung kebijakan Trump dan zionis tersebut. Nah, sekali lagi saya kurang tahu bagaimana arrangement untuk pengembaliannya 1.000 warga Palestina ini nanti," kata Dosen di Departemen Hukum Internasional tersebut.

"Maka ini akan jadi potensi masalah besar, misalnya nanti pemulangannya dipersulit lalu ditunda, lalu jangan-jangan malah ditambah lagi warga Palestina yang disuruh kita evakuasi 'sementara'," lanjutnya.

Potensi masalahnya, imbuh Fajri, yakni karena pemulangan ke Palestina wajib bekerja sama dengan zionis. Untuk membuat 'evakuasi sementara' menjadi 'evakuasi tetap' saat pemulangan, berpotensi dipersulit dan diulur-ulur.

"Dan kita ketahui zionis punya track record kuat bermain-main begini, apalagi punya dukungan dari Trump," imbuhnya.

Alih-alih merencanakan evakuasi 1.000 warga Palestina, Fajri menyebut lebih baik mengirim lebih banyak dokter dan tenaga medis Indonesia untuk membantu korban-korban di Palestina.

"Pikir saya, daripada kita menegosiasikan membawa 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk mengobati mereka di Indonesia, jauh lebih baik membawa 1.000 dokter dan tenaga medis Indonesia ke Palestina untuk mengobati mereka di sana," katanya.

Khawatir dengan Manipulasi Diplomasi

Menyoal rencana ini, lebih jauh, Fajri menjelaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Itu juga sekaligus kejahatan perang (War Crime) yang sudah terjadi selama berpuluh tahun.

Maka dari itu, terkait rencana evakuasi ini, ia khawatir dengan kemungkinan adanya manipulasi diplomasi.

"Zahirnya, langkah Pak Prabowo ini sekilas kelihatan bukan seperti mendukung kejahatan tersebut. Tapi saya khawatir dengan segala manipulasi diplomasi seperti ini, langkah ini akan 'termainkan' untuk turut mendukung kejahatan tersebut," tuturnya.

Secara umum, ketika ditanya apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat dalam merespons situasi di Gaza, ia menilai salah langkah.

"Salah langkah sekali kalau menurut saya," tutur Fajri.

Video Pengakuan Warga Palestina yang Disandera Israel: Dipukuli-Tak Diberi Makan

Video Pengakuan Warga Palestina yang Disandera Israel: Dipukuli-Tak Diberi Makan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan dan potensi konflik laut di dunia memberi peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.

“Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah,” ucap Havas usai memberikan sambutan dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenlu, kondisi ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik saat ini jauh lebih tinggi daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia, kata dia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Apalagi, isu tersebut bukan hal yang pernah dibahas secara mendalam sebelumnya, kata dia, menambahkan.

“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” ucap Wamenlu RI.

Sebelumnya pada agenda yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino via daring.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sebagai salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia harus terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional, kata mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino dalam sambutannya mewakili keluarga Hasjim Djalal via daring dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Warisan perjuangan yang ditinggalkan ayahandanya dalam bidang hukum laut internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, berhasil menunjukkan posisi Indonesia sebagai pendobrak dan pemimpin yang disegani, kata Dino.

Dino melanjutkan, Hasjim Djalal memiliki cita-cita luhur untuk memperjuangkan Indonesia supaya menjadi negara maritim yang kuat, dan UNCLOS 1982 yang dicetuskannya membuat dunia mengakui konsep negara kepulauan, yang merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana dengan modal tersebut kita bisa menjadi bangsa maritim yang punya perkapalan kuat, angkatan laut yang kuat, dan bisa menguasai dengan nyata nilai-nilai ekonomi di laut kita,” kata pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu.

Ia kemudian menyoroti inisiatif Hasjim Djalal dalam menyelenggarakan lokakarya terkait Laut China Selatan lebih dari 30 tahun lalu telah memberi dasar bagi proses diplomasi untuk menyelesaikan sengketa di kawasan.

Dino pun mendorong supaya Indonesia terus memperjuangkan terwujudnya kesepakatan lokakarya tersebut dalam bentuk kerja sama substansial di Laut China Selatan.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengajak diplomat Indonesia agar terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kebermanfaatannya di tingkat global, sebagaimana yang dicontohkan Hasjim Djalal melalui “perpaduan antara nasionalisme, multilateralisme, dan globalisme.”

Lahir pada 1934, Hasjim Djalal adalah diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1981—1983, kemudian Kanada pada 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim adalah salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan UNCLOS 1982 dan berjasa memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Djuanda 1957, supaya diakui komunitas internasional.

Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2025 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam upacara pemakaman yang dipimpin Menlu RI Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebanyak 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) antara lain karena terganjal hubungan diplomasi dengan negara lain.

Pasalnya, kata dia, eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril saat ditemui usai acara Peluncuran Buku IRIAN BARAT: Bayang-Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya terus berkoordinasi dengan Kejagung perihal eksekusi mati narapidana, terutama terhadap WNA. Adapun Kejagung merupakan pihak yang berwenang melakukan eksekusi mati terhadap narapidana.

Apalagi, sambung dia, belakangan terdapat beberapa kebijakan pemulangan terpidana mati WNA ke negara asalnya, seperti Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum proses pemindahan terpidana mati WNA, Yusril mengaku telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi, red.). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan reformasi multilateral akan menjadi salah satu agenda prioritas diplomasi Indonesia demi mewujudkan perkembangan dunia yang lebih inklusif dan adil bagi semua negara.

"Indonesia akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral," katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Jakarta, Jumat.

Dalam hal ini, Menlu Sugiono menekankan pentingnya reformasi multilateral untuk mewujudkan "Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fit-for-purpose; arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif; serta memberi ruang bagi kepemimpinan Negara-Negara Selatan (Global South)".

Menurutnya, dunia saat ini menghadapi krisis yang saling berkaitan dan tidak ada kawasan manapun yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan. Sayangnya, kata dia, tatanan global yang ada saat ini masih belum mampu merespons dinamika konflik dunia yang semakin menegang.

Kondisi global dan tantangan multilateralisme pun diperparah dengan krisis iklim yang menuntut respons bersama dari semua negara, ucap Menlu RI.

“Multilateralisme seperti kehilangan daya. Hukum internasional dan Piagam PBB semakin tak dihormati. Arsitektur ekonomi dunia pun tak lagi sesuai untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sebagian besar negara-negara global,” tutur Sugiono.

Dengan demikian, melalui peran aktif dalam berbagai forum multilateral, Indonesia akan terus mendorong penyempurnaan tata kelola global demi memastikannya tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Dukungan RI terhadap multilateralisme juga tampak dari komitmen memenuhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, di mana kemajuan Indonesia memenuhi capaian SDGs "berada pada jalurnya, termasuk dalam isu lingkungan dan transisi energi," kata dia.

Ia pun memandang setiap negara memiliki “tanggung jawab yang sama dalam bentuk berbeda” dalam menangani krisis iklim, karena negara-negara berkembang tak semaju negara-negara besar terkait kemampuan mitigasi iklim dalam berbagai aspek.

“Untuk itu, kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim juga tak bisa dipukul rata. Negara-negara maju dan kuat harus membantu dan memberdayakan negara-negara berkembang dalam isu ini,” kata Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

“Diplomasi Indonesia akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Hal itu, menurut dia, diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya merespons tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global secara proaktif.

Menlu Sugiono menyoroti dunia yang kini dihadapkan dengan berbagai macam krisis, mulai dari konflik dan perang di berbagai belahan dunia, krisis iklim, pangan, energi, dan air, serta rivalitas antar kekuatan besar.

Di tengah ancaman itu semua, dia menyayangkan solidaritas dan kerja sama global yang semakin terkikis.

“Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perpecahan atau politik kekuatan”, ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang membangun rasa saling percaya dan mempersatukan, serta kepemimpinan yang berani menghadapi tantangan dengan cara-cara yang inovatif.

“Kita harus berani menapaki jalan yang belum dilalui, bicara dengan cara yang belum pernah disampaikan, dan membangun jembatan kolaborasi yang sebelumnya belum ada”, tambahnya.

Untuk itu, Menlu RI menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus mengukuhkan perannya sebagai pemimpin di panggung global, mitra terpercaya, sekaligus sebagai tetangga yang baik.

Sejarah panjang diplomasi Indonesia menunjukkan peran sebagai penggagas perubahan, mulai dari Konferensi Asia-Afrika 1955, pembentukan ASEAN pada 1967, konsepsi Negara Kepulauan yang diakui dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 hingga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 2019.

Dalam setiap langkahnya, Indonesia konsisten menjadi bagian dari solusi dan menjembatani perbedaan, kata Sugiono yang juga mengingatkan bahwa jembatan yang dibangun harus dilalui bersama.

Sugiono lebih lanjut menekankan bahwa diplomasi Indonesia akan terus menjadi kekuatan pemersatu, menjembatani perbedaan, serta menciptakan solusi inovatif di tengah kompleksitas tantangan global.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menilai pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso (MJV) ke Filipina merupakan bentuk diplomasi perlindungan warga negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara.

“Ini kan ada komunikasi antarkepala negara, Presiden kita dengan Presiden Filipina untuk menyepakati bahwa salah satu warga Filipina, MJV, untuk bisa ditransfer pulang ke Filipina,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Setelah Mary Jane berhasil dipulangkan ke Filipina, lanjut Anis, ia berharap akan terjadi dampak baik bagi kasus-kasus hukuman mati lainnya.

Selain itu, ia juga berharap agar pemindahan Mary Jane dapat memberi dampak baik bagi warga negara Indonesia yang ditahan di luar negeri.

“Tadi sudah disampaikan, Indonesia memiliki 165 pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dan sebagian besar di Malaysia,” kata Anis.

WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia pun, lanjut dia, sebenarnya sedang menjalani proses perubahan hukuman atau komutasi sejak Malaysia menghapus hukuman mati.

Akan tetapi, masih ada WNI yang tertahan di negara-negara lain, terutama Arab Saudi, China, dan Qatar.

“Sehingga, mungkin pola-pola seperti ini (pemindahan Mary Jane) juga bisa dilakukan, belajar dari kasus Mary Jane,” ucap Anis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

Kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insya Allah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucap Yusril.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024