KOMPAS.com – Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi sangat diperlukan karena mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, serta sebagai pandangan hidup dan petunjuk bagi berbagai aspek kehidupan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pancasila diperlukan sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara.

Pancasila sendiri memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka

Sebuah ideologi dapat bertahan dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam masyarakat jika ideologi tersebut memiliki beberapa dimensi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung sejumlah dimensi. Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni:

• Dimensi realita: Kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat.
  Dimensi ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Realita yang ada bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.
• Dimensi idealisme: Kemampuan sebuah ideologi untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah.
  Idealisme dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme dan memotivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.
• Dimensi fleksibilitas: Kemampuan sebuah ideologi untuk memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul di hadapannya.

Batas keterbukaan ideologi Pancasila

Selain itu, ada juga batas-batas yang menyebabkan Pancasila tetap terjaga meskipun merupakan ideologi terbuka.

Batasan ini penting agar informasi, pendapat dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa perlu khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila.

Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yakni:

• Stabilitas nasional yang dinamis;
• Larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• Pencegahan berkembangnya paham liberal;
• Larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.