Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru terpilih oleh Komisi III DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029, bisa membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi bagi KPK.

"Mereka membawa perspektif yang dibutuhkan untuk merombak pendekatan KPK dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui pimpinan yang mengerti seluk-beluk sistem dan kerja lembaga penegakan hukum, semoga bisa menjaga integritas sebagai lembaga anti-korupsi," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang kian merosot, dia menilai hal itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama agar akuntabilitas lembaga penegak hukum anti-korupsi bisa lebih kuat dan efektif.

"Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi," katanya.

Dia memastikan bahwa anggota DPR telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam memilih serta menetapkan capim dan calon anggota Dewas KPK.

Menurut Adies, fit and proper test yang telah dilakukan menunjukkan komitmen anggota DPR untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yang terpilih memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi KPK sebaik mungkin.

Dia pun berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangan nya. Menurutnya, mereka harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan KPK menjadi lebih baik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami dua hal ketika uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Golkar akan mendalami persoalan etika dan hukum.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

"Kalau hubungan antara etika dan hukum itu begini, di mana etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Ya kan sehingga kapal itu tidak bisa berlayar, kalau tidak ada laut. Kan begitu kan," kata Tandra.

Ia mengatakan bakal mempertimbangkan latar belakang dari capim dan cadewas. Tandra tak ingin kejadian pemimpin KPK justru menjadi tersangka korupsi terjadi lagi.

"Nah apa maksudnya saya begitu, kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinannya, komisioner, maupun Dewasnya. Dari segi etikanya semuanya harus beres," kata Tandra.

"Baru kemudian kita melangkah lebih jauh ke arah yang persoalan teknis. Kita tidak ingin terulang, di masa periode yang lalu jangan sampai pimpinan KPK kena masalah kan," imbuhnya.

Lihat Video: DPR Terima Surat Presiden soal Capim dan Dewas KPK 2024-2029

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK. Supratman mengatakan daftar nama calon pimpinan yang akan dikirimkan oleh Presiden Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Supratman meminta semua pihak untuk menunggu surat presiden yang akan dikirimkan oleh Prabowo ke DPR. Dikatakan calon pimpinan KPK bisa dari nama yang sama atau berbeda dari yang telah diusulkan sebelumnya.

"Pasti dalam waktu yang nggak terlalu lama kayaknya. Tergantung presiden, boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kita tergantung presiden," ujar Supratman.

"Ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami sudah memberikan pertimbangan terkait dengan itu. Nanti ditunggu aja," tambahnya.

Pansel Capim KPK 2024-2029 Dibentuk Jokowi

Sebelumya, Pansel Capim KPK telah dibentuk Jokowi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Semua tahapan seleksi telah dilakukan sampai Pansel Capim KPK menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Ada 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi.

Berikut Daftar 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto