Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah Indonesia pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari peran aktif memajukan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) secara global.

Dia menyampaikan hal itu pada Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/02), menurut keterangan pers di situs resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono.

Disebutkan, di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, diskriminasi, dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, Menlu RI menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," kata Sugiono.

Dia juga menjelaskan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, dan layanan cek kesehatan gratis.

"Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya," kata Sugiono.

Dia menegaskan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandat melindungi HAM dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antarnegara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara. Tak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," kata dia.

Terkait isu Palestina, Sugiono menegaskan bahwa berdiri tegak untuk keadilan artinya menentang ketidakadilan global.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina," kata dia.

Untuk itu, kata Sugiono, Indonesia menyerukan semua pihak, khususnya mereka yang mengaku menjunjung tinggi HAM, untuk menghentikan perang genosida Israel di Palestina.

"Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," kata dia.

Sugiono juga menyatakan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.

Pada forum yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk menekankan perlunya "politik kebijaksanaan" yang berakar pada fakta, hukum, dan empati.

Dia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut HAM sebagai "oksigen kemanusiaan" yang terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.

Terkait Palestina, dia menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua-negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

Pertemuan HLS digelar pada pekan pertama dalam sesi pertama sidang tahunan Dewan HAM PBB. HLS kali ini dihadiri lebih dari 128 pejabat tinggi setingkat deputi perdana menteri, menlu, dan lainnya.

Saat ini, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di dewan tersebut, termasuk mengenai Palestina, Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Pewarta: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat "perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara."

"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. "Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. ... Mereka harus bertindak lebih baik," cetusnya.

Ia mengatakan PBB perlu "bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan," seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan "negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai."

Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki "bias kronis terhadap Israel" dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

Saksikan Live d'Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan "layanan penting bagi Palestina."

Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini