Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 12 Mei 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 12 Mei 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025 Menurut NU

Tanggal Hijriah versi Nahdlatul Ulama (NU) bisa ditemukan dalam Almanak Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro. Dalam kalender tersebut, dijelaskan bahwa ijtimak akhir Syawal 1446 H terjadi pada Senin Kliwon, 28 April 2025 M pukul 02:31:04 WIB.

Pada waktu itu, posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah. Dengan demikian, NU memutuskan 1 Dzulqa'dah 1446 H jatuh pada Selasa Legi, 29 April 2025. Keterangan senada juga ditemukan dalam Surat Keputusan Nomor 62/PB.08/A.II.01.13/13/04/2025 tentang Pengumuman Awal Bulan Dzulqo'dah 1446 H Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

"Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Dzulqo'dah 1446 H bertepatan dengan Selasa Legi 29 April 2025 M (mulai malam Selasa) atas dasar rukyah," bunyi keterangan dalam surat tersebut.

Berdasar acuan tersebut, maka menurut NU, Senin, 12 Mei 2025, bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025 Menurut Muhammadiyah

Disadur dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muhammadiyah bakal mulai menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) per 1 Muharam 1447 H atau 26 Juni 2025. Dalam kalender tersebut, tertera juga tanggalan Hijriah hari ini.

Berdasar penelusuran detikJateng dalam KHGT 1446 H, April 2025 bertepatan dengan dua bulan, yakni Syawal dan Dzulqa'dah. Khusus bagian akhir April, sudah terhitung masuk awal Dzulqa'dah, tepatnya mulai tanggal 29.

"Ijtima': Ahad, 27 April 2025 M pukul 19:31:03 GMT. Awal Imkan Rukyat Dunia: Senin, 28 April 2025 M pukul 07:17:08 GMT. Lintang: 40° 00' 00" LU. Bujur: 173° 41' 30" BT. Tinggi Bulan: 07° 01' 05". Elongasi: 08° 00' 00". 1 Dzulqa'dah 1446 H: Selasa, 29 April 2025 M," bunyi keterangan dalam kalender tersebut.

Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, 12 Mei 2025 bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1446 H. Sebagai catatan, 14 Dzulqa'dah sejatinya sudah dimulai sejak Minggu bakda maghrib sesuai dengan waktu pergantian hari kalender Hijriah.

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025 Menurut Pemerintah

Sumber untuk mengetahui tanggal Hijriah hari ini dari pemerintah adalah Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 rilisan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Dalam kalender tersebut, tertera informasi bahwasanya Dzulqa'dah 1446 H dimulai pada Selasa, 29 April 2025.

Dengan demikian, 12 Mei 2025 bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1446 H menurut pemerintah. Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Senin, 12 Mei 2025 menjadi 14 Dzulqa'dah 1446 H.

Hukum Utang untuk Beli Kurban

Pada awal Juni mendatang, umat Islam akan serentak menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Hewan yang bisa dikurbankan meliputi kambing, domba, sapi, unta, maupun kerbau. Harga hewan-hewan ternak tersebut variatif, mulai dari 2 jutaan sampai puluhan juta.

Bagaimana jika tidak punya uang dan sangat ingin berkurban? Apakah boleh mencari pinjaman terlebih dahulu? Disadur dari buku Fikih Kurban oleh Hari Ahadi, menurut Ibnu Taimiyyah, berutang hukumnya boleh-boleh saja. Dengan catatan, seseorang punya gambaran pasti kemampuan untuk melunasi utang tersebut di kemudian hari.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

إِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءُ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِي بِهِ فَحَسَنٌ

Artinya: "Bila ia memiliki kesanggupan untuk melunasi sehingga berutang untuk berkurban maka ini baik." (Majmu' al-Fatawa 26/305)

Sementara itu, menurut penjelasan dari laman NU Online, umat Islam sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berkurban jika sedang tidak memiliki harta. Dalam Fatawa Darul Ifta' Yordan nomor 2856, dijelaskan:

فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره

Artinya: "Barang siapa tidak memiliki harta senilai harga hewan kurban dan masih sisa untuk menafkahi diri dan keluarganya maka ia bukanlah orang yang mampu. Yang lebih utama baginya adalah tidak berutang untuk berkurban. Karena dengan demikian ia telah membawa dirinya pada keadaan yang melampaui kemampuannya. Dan dikhawatirkan ia tidak mampu untuk melunasinya sebab mati atau yang lainnya."

وعلى أي حال إذا ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه

Artinya: "Dan bagaimanapun juga jika seseorang berkurban dengan harta halal dan telah terpenuhi syarat-syaratnya maka Insya Allah kurbannya diterima, meskipun untuk membelinya ia berhutang dan membebani dirinya sendiri pada perkara yang tidak wajib baginya."

Dalam situs resminya, Muhammadiyah menerangkan kebolehan berutang, dengan catatan, ia akan mampu melunasinya. Semisal, Pak A adalah pegawai tetap yang mendapatkan gaji bulanan lebih atau hasil kebun menjanjikan. Namun, uang dari gaji atau kebun tersebut belum diperoleh.

Pada situasi tersebut, Pak A boleh-boleh saja meminta talangan dana kurban terlebih dahulu kepada orang lain. Beda halnya jika Pak A tidak yakin akan mampu membayar utangan tersebut. Dalam kondisi itu, sebaiknya tidak perlu berutang untuk membeli hewan kurban. Wallahu a'lam bish-shawab.

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 12 Mei 2025 dan hukum utang untuk beli hewan kurban yang bisa detikers jadikan patokan. Semoga bermanfaat!

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 12 Mei 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 12 Mei 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025 Menurut NU

Tanggal Hijriah versi Nahdlatul Ulama (NU) bisa ditemukan dalam Almanak Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro. Dalam kalender tersebut, dijelaskan bahwa ijtimak akhir Syawal 1446 H terjadi pada Senin Kliwon, 28 April 2025 M pukul 02:31:04 WIB.

Pada waktu itu, posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah. Dengan demikian, NU memutuskan 1 Dzulqa'dah 1446 H jatuh pada Selasa Legi, 29 April 2025. Keterangan senada juga ditemukan dalam Surat Keputusan Nomor 62/PB.08/A.II.01.13/13/04/2025 tentang Pengumuman Awal Bulan Dzulqo'dah 1446 H Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

"Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Dzulqo'dah 1446 H bertepatan dengan Selasa Legi 29 April 2025 M (mulai malam Selasa) atas dasar rukyah," bunyi keterangan dalam surat tersebut.

Berdasar acuan tersebut, maka menurut NU, Senin, 12 Mei 2025, bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025 Menurut Muhammadiyah

Disadur dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muhammadiyah bakal mulai menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) per 1 Muharam 1447 H atau 26 Juni 2025. Dalam kalender tersebut, tertera juga tanggalan Hijriah hari ini.

Berdasar penelusuran detikJateng dalam KHGT 1446 H, April 2025 bertepatan dengan dua bulan, yakni Syawal dan Dzulqa'dah. Khusus bagian akhir April, sudah terhitung masuk awal Dzulqa'dah, tepatnya mulai tanggal 29.

"Ijtima': Ahad, 27 April 2025 M pukul 19:31:03 GMT. Awal Imkan Rukyat Dunia: Senin, 28 April 2025 M pukul 07:17:08 GMT. Lintang: 40° 00' 00" LU. Bujur: 173° 41' 30" BT. Tinggi Bulan: 07° 01' 05". Elongasi: 08° 00' 00". 1 Dzulqa'dah 1446 H: Selasa, 29 April 2025 M," bunyi keterangan dalam kalender tersebut.

Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, 12 Mei 2025 bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1446 H. Sebagai catatan, 14 Dzulqa'dah sejatinya sudah dimulai sejak Minggu bakda maghrib sesuai dengan waktu pergantian hari kalender Hijriah.

Tanggal Hijriah Hari Ini 12 Mei 2025 Menurut Pemerintah

Sumber untuk mengetahui tanggal Hijriah hari ini dari pemerintah adalah Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 rilisan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Dalam kalender tersebut, tertera informasi bahwasanya Dzulqa'dah 1446 H dimulai pada Selasa, 29 April 2025.

Dengan demikian, 12 Mei 2025 bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1446 H menurut pemerintah. Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Senin, 12 Mei 2025 menjadi 14 Dzulqa'dah 1446 H.

Hukum Utang untuk Beli Kurban

Pada awal Juni mendatang, umat Islam akan serentak menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Hewan yang bisa dikurbankan meliputi kambing, domba, sapi, unta, maupun kerbau. Harga hewan-hewan ternak tersebut variatif, mulai dari 2 jutaan sampai puluhan juta.

Bagaimana jika tidak punya uang dan sangat ingin berkurban? Apakah boleh mencari pinjaman terlebih dahulu? Disadur dari buku Fikih Kurban oleh Hari Ahadi, menurut Ibnu Taimiyyah, berutang hukumnya boleh-boleh saja. Dengan catatan, seseorang punya gambaran pasti kemampuan untuk melunasi utang tersebut di kemudian hari.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

إِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءُ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِي بِهِ فَحَسَنٌ

Artinya: "Bila ia memiliki kesanggupan untuk melunasi sehingga berutang untuk berkurban maka ini baik." (Majmu' al-Fatawa 26/305)

Sementara itu, menurut penjelasan dari laman NU Online, umat Islam sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berkurban jika sedang tidak memiliki harta. Dalam Fatawa Darul Ifta' Yordan nomor 2856, dijelaskan:

فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره

Artinya: "Barang siapa tidak memiliki harta senilai harga hewan kurban dan masih sisa untuk menafkahi diri dan keluarganya maka ia bukanlah orang yang mampu. Yang lebih utama baginya adalah tidak berutang untuk berkurban. Karena dengan demikian ia telah membawa dirinya pada keadaan yang melampaui kemampuannya. Dan dikhawatirkan ia tidak mampu untuk melunasinya sebab mati atau yang lainnya."

وعلى أي حال إذا ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه

Artinya: "Dan bagaimanapun juga jika seseorang berkurban dengan harta halal dan telah terpenuhi syarat-syaratnya maka Insya Allah kurbannya diterima, meskipun untuk membelinya ia berhutang dan membebani dirinya sendiri pada perkara yang tidak wajib baginya."

Dalam situs resminya, Muhammadiyah menerangkan kebolehan berutang, dengan catatan, ia akan mampu melunasinya. Semisal, Pak A adalah pegawai tetap yang mendapatkan gaji bulanan lebih atau hasil kebun menjanjikan. Namun, uang dari gaji atau kebun tersebut belum diperoleh.

Pada situasi tersebut, Pak A boleh-boleh saja meminta talangan dana kurban terlebih dahulu kepada orang lain. Beda halnya jika Pak A tidak yakin akan mampu membayar utangan tersebut. Dalam kondisi itu, sebaiknya tidak perlu berutang untuk membeli hewan kurban. Wallahu a'lam bish-shawab.

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 12 Mei 2025 dan hukum utang untuk beli hewan kurban yang bisa detikers jadikan patokan. Semoga bermanfaat!

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka dan perbuatan melawan hukum soal ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Jokowi tidak hadir.

Sidang pertama dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Majelis hakim terlebih dahulu menyidangkan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt terkait perbuatan melawan hukum soal ijazah Jokowi.

Pantauan detikJateng, sidang dilangsungkan secara terbuka untuk umum. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang hingga ruang sidang penuh.

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan Jokowi masih berada di Jakarta, sehingga sidang hari ini diwakili kuasa hukumnya.

"Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, beliau kemarin ada di Jakarta. Barusan saya mendengar berita Pak Jokowi mendapatkan utusan khusus dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk layat ke Vatikan atas meninggalnya Paus (Fransiskus). Saya tidak tahu berapa hari, kita tunggu saja kundur (pulang)-nya kapan," kata Irpan kepada wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Kamis (24/4/2025).

Irpan menegaskan sudah mendapatkan dua surat kuasa menjadi kuasa hukum Jokowi untuk perkara nomor nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt terkait gugatan wanprestasi mobil Esemka dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt soal ijazah. Dalam sidang ini, dia ingin melihat resume yang dibuat oleh pihak penggugat.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang polisi dari Polres Pacitan berinisial Iptu LC diduga melakukan aksi kekerasan seksual pada korban berusia 21 tahun. Iptu LC merupakan Kasat Tahti Polres Pacitan.

Korban Iptu LC adalah tahanan di Mapolres Pacitan yang dibekuk pada 5 Februari 2025 dan diduga sebagai muncikari anak di salah satu hotel Pacitan.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas, Sabtu (19/5/2025), melansir detikJatim.

Jules mengatakan, Iptu LC bakal diproses hukum. Dia tidak menjelaskan secara pasti kapan dan seperti apa proses hukum yang bakal dilakukan pihaknya.

"Secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jatim, serta yang bersangkutan," imbuhnya.

Polisi menegaskan pelaku bakal disanksi tegas berupa pemecatan, ini jika terbukti melakukan pemerkosaan.

"Dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) maupun sangsi hukum lainnya," jelasnya.

Video: Kekerasan Seksual di Sekolah Jadi yang Tertinggi Dalam Data JPPI

Video: Kekerasan Seksual di Sekolah Jadi yang Tertinggi Dalam Data JPPI

Seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasusnya sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (18/4/2025).

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tudingan ijazah palsu telah fitnah yang meluas. Dia mempertimbangkan akan membuat laporan.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," katanya setelah menerima massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (16/4/2025).

Ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"(Yang dilaporkan siapa) nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Mengenai kedatangan massa di rumahnya, Jokowi menyebut bahwa pihaknya menerima keinginan dari massa.

"Ya alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apa pun, beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan baik," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Tim Hukum Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Sangat Menyesatkan!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemuda asal Ngoresan, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya di Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (9/4/2025). Tim hukum yang hadir adalah Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti. "Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Sederet Alasan Habib Rizieq dkk Gugat Rp 5.246 T ke Jokowi, Singgung Esemka

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan. Silaturahmi ini dikemas dalam bentuk kegiatan buka bersama di Mapolsek Kota Kudus.

Eks narapidana terorisme ini tergabung dalam Komunitas Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) Pantura Timur. Adapun kegiatan Buka Bersama di Mapolsek Kudus Kota pada Selasa (25/3) kemarin.

Komunitas Persadani merupakan wadah bagi para eks narapidana terorisme di Pantura Timur yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Kebetulan AKP Subkhan merupakan salah satu pembinanya.

Tidak kurang dari lima belas mantan narapidana terorisme dari Kudus, Demak dan Semarang yang hadir di Polsek Kudus Kota mewakili sekitar empat puluhan anggota PERSADANI.

"Kegiatan pertemuan di antara kami sebetulnya sudah sering dilakukan, dan ini sebagai upaya mempererat tali silaturakhmi dan persaudaraan diantara kami mengingat sebelumnya kami berbeda pandangan dan alhamdulillah saat ini sudah bersatu dalam kerangka NKRI," kata AKP Subkhan dalam keterangan tertulis diterima detikJateng, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut AKP Subkhan menjelaskan bahwa kegiatan semacam ini digunakan sebagai ajang tombo kangen di antara mereka. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menjaga dan merawat Ikrar Setia Kepada NKRI.

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan di Mapolsek Kudus Kota, Selasa (25/3/2025). Foto: dok. Polsek Kudus Kota

"Bulan Ramadan mari kita jadikan moment introspeksi setiap diri dalam ber-hablum minalloh dan hablum minannas. Setiap kita memiliki sesuatu yang berharga yaitu waktu karena waktu tidak bisa kita ulangi, dan memiliki sesuatu yang sangat berharga yaitu masa depan serta memiliki sesuatu yang paling tepat untuk belajar yaitu masa lalu," kata dia.

"Mari kita jadikan masa lalu kita sebagai pelajaran untuk menyongsong masa depan dengan menjadikan setiap diri kita lebih bermanfaat untuk sesama," jelasnya.

Pada kesempatan itu dihelat salat magrib berjamaah di Masjid Bustanul Jannah Polsek Kudus Kota dengan imam salat Ustaz Abu Tholut. Lalu kegiatan dilanjutkan buka bersama dan ramah tamah.

Hadir di antara mereka Ustaz Abu Tholut, Ketua Persadani Ustaz Sri Puji Mulyo dan Ustaz Imaduddin yang juga menjadi Koordinator Eks Jamaah Islamiyah di Kudus.

"Di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi termasuk cara berpendapat atau pandangan seseorang, karena yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu mari saling mengingatkan agar diantara kita bisa berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk sesama," kata Abu Tholut dalam keterangan tertulisnya.

Video: Banjir Landa Puluhan Desa di Kudus, Ketinggian Air di Mejobo Capai 1 Meter

Video: Banjir Landa Puluhan Desa di Kudus, Ketinggian Air di Mejobo Capai 1 Meter

Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto menyayangkan pengesahan UU TNI dinilai mengikis semangat reformasi. Ia lantas mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang malah jadi motor.

"DPR harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya memaksakan keinginan pemerintah," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Aan menuturkan pengesahan RUU TNI ini akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami menuntut agar DPR mempertimbangkan kepentingan rakyat dan tidak memaksakan pengesahan RUU TNI," tuturnya.

Aan menambahkan tak adanya partai oposisi yang efektif membuat semua produk undang-undang akan bergulir dengan mudah, meskipun tanpa dikehendaki oleh rakyat.

"Bahkan sekelas PDIP pun yang selama ini menjadi penyeimbang dari pemerintah. Itu malah menjadi motor penggerak di sini karena dari ketua komisinya, pansusnya, mayoritas dari PDIP," tegasnya.

Menurut Aan, segala proses yang terjadi di DPR RI menunjukkan bahwa masyarakat telah ditinggalkan oleh partai politik. Dan di situlah sebenarnya keterputusan antara rakyat dengan lembaga perwakilannya.

"Wakil rakyat tidak serta-merta menjadi wakil rakyat yang sejat. Tapi wakil rakyat menjadi wakil dari partai politik. Ini yang kita sayangkan terkait dengan pengesahan RUU TNI," pungkasnya.

Video: KontraS Geruduk Rapat Tertutup DPR, Minta Setop Revisi UU TNI

Video: KontraS Geruduk Rapat Tertutup DPR, Minta Setop Revisi UU TNI