Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.