Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Yusril mengaku pihaknya masih belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana deportasi tersebut. Akan tetapi, ia memastikan pemerintah bakal bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tentang adanya WNI yang dideportasi.

"Kita belum mendapatkan satu informasi resmi dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini, dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).

"Kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum jelas betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," imbuhnya.

Pemerintahan Trump di AS telah mengumumkan rencana operasi penanganan ratusan imigran dan sebagian dideportasi, Kamis (23/1), kurang dari sepekan setelah dilantik.

Selama kampanye, Trump bersumpah akan menerapkan tindakan keras ke imigrasi ilegal. Trump dilantik menjadi presiden pada 20 Januari. Tak lama setelah itu, dia menandatangani serangkaian perintah eksekutif.

Beberapa perintah itu di antaranya memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI saat ini membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia."Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1).Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian."Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga," urai dia.