JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanyi David Bayu terdaftar dalam 29 nama penyanyi yang melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Gugatan tersebut sebelumnya diumumkan oleh komunitas Vibrasi Suara Indonesia (VISI) melalui akun Instagram mereka.

David sendiri diketahui sebagai salah satu anggota VISI.

David Bayu menuturkan, tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk meminta kepastian hukum mengenai aturan dalam UU Hak Cipta tersebut.

“Iya, sebenarnya keresahan kita juga. Sebagai penyanyi dan pencipta lagu, kita cuma ingin menanyakan kepastian hukumnya,” kata David saat ditemui di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/3/2025).

David menambahkan, jika aturan tersebut sudah jelas dan benar, maka mereka siap mematuhinya. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketidakjelasan sistem yang ada saat ini.

“Kalau memang yang benar begini ya kita taat pada hukumnya. Tapi kalau masih belum pasti, tapi sudah main tembak sana-sini, ya kita juga merasa resah,” tambah David.

Berangkat dari itulah yang membuat para penyanyi resah, sehingga melayangkan permohonan tersebut.

"Jadi kayak banyak musisi-musisi juga.. jadi kayak merasa ini gue musti manggung atau gimana nantinya gimana? keresahannya ya kepastian hukum aja," tutur David.

David menegaskan bahwa penyanyi pun ingin berbagi hak kepada pencipta lagu.

“Enggak ada sedikit pun niat kayak, ‘gue enggak mau bayar’. Enggak ada. Kita juga pencipta, jadi kita merasakan hal yang sama. Tapi yang kita pertanyakan, sistemnya yang benar itu seperti apa? Itu yang kita harapkan dari gugatan ini,” ungkap David.

Sebelumnya, VISI mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2025.

Dalam unggahan di Instagram, VISI menyatakan bahwa langkah ini diambil demi memperjuangkan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik di Indonesia.

“Kami ingin semua yang terlibat dalam ekosistem musik Indonesia mendapatkan perlakuan adil dan penghargaan yang setara atas kontribusinya,” tulis VISI.

Dalam permohonannya, VISI menyoroti empat poin utama terkait hak cipta dan sistem royalti di Indonesia:

1. Apakah untuk performing rights, penyanyi harus izin langsung dari pencipta lagu?

2. Siapakah yang dimaksud dengan pengguna yang secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar royalti performing rights?

3. Bisakah orang/badan hukum memungut dan menentukan tarif royalti performing rights tersendiri, di luar mekanisme LMKN dan tarif yang ditentukan oleh Peraturan Menteri?

4. Masalah wanprestasi pembayaran royalti performing, masuk kategori pidana atau perdata?