Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia bertajuk 'Menuju Persatuan Islam yang Efektif' di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis (6/3). Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting di awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di awal kemerdekaan, Muzani mengatakan banyak para tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang dasar negeri Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, nasionalis atau sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berbulan-bulan pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami bahkan para ulama kami berdebat untuk menemukan dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka. Akhirnya setelah lama kita berdebat, kita bisa merumuskan jalan tengah yakni Pancasila. Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Muzani menjelaskan saat ini, Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia juga menjadi negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda.

Adapun hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu, lanjut Mazani, kemudian diikrarkan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, yang berasal dari rumpun melayu.

"Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," ungkap Muzani.

Meski demikian, Muzani mengatakan berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Namun, pengalaman-pengalaman itu dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kata Muzani, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya. Seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnnya.

"Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka beliau sekarang sedang menggalakkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak pelajar dan santri dari seluruh Indonesia," jelas Sekjen Partai Gerindra itu.

"Target untuk memberi makan bergizi ini adalah 82 juta anak setiap hari. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Muzani juga menyampaikan tentang nilai Islam bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai Islam turut memberi semangat bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa agama memberi dorongan terhadap hal itu. Islam memberi semangat terhadap hal itu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa nilai Islam adalah nilai yang luhur dan tinggi. Karena itu kami tidak kecil hati dan harus percaya diri dengan semangat Islam bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kekuatan-kekuatan yang sama dengan bangsa lain," tutup Muzani.

Sebagai informasi, konferensi ini turut menghadirkan beberapa pembicara antara lain, Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Turut hadir para mufti, cendekiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Konferensi ini juga telah berjalan dua kali. Adapun konferensi pertama saat itu bertajuk "Membangun Jembatan antara Mahzab-mahzab Islam".

Lihat juga video: Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia: Karena Fondasi Pancasila

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gagasan mengenai dasar negara diusulkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr Soepomo. Apa perbedaan usulan dari ketiga tokoh tersebut?

Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944, Letnan Jendral Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk melakukan segala persiapan sebelum membentuk negara merdeka yang berdaulat, termasuk merumuskan dasar negara.

Di gedung Chuo Sangi In, sidang BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini dihadiri oleh hampir 68 tokoh pergerakan nasional, termasuk Muhammad Yamin, Dr Soepomo, dan Ir Soekarno, yang merupakan tokoh perumusan Pancasila.

Pada sidang tersebut, ketiga tokoh pendiri negara mengusulkan gagasan mengenai dasar negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Rumusan Dasar Negara Menurut Muhammad Yamin

Mengutip buku Kisah Pancasila yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada 2017, perumusan "Pancasila" sebagai dasar negara dimulai pada hari Selasa, 29 Mei 1945, ketika seorang ahli hukum bernama Muhammad Yamin memulai pidatonya berjudul "Republik Indonesia".

Dalam pidatonya, dia membuka pemaparan dengan menceritakan sejarah kerajaan kuno Nusantara. Ia berpendapat bahwa perumusan dasar negara perlu dilihat berdasarkan aspek sejarah masyarakat Indonesia.

Menurutnya, Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sriwijaya sebagai "Negara Indonesia Pertama" dan Kerajaan Majapahit sebagai "Negara Indonesia Kedua".

Setelah memaparkan sejarah dan berbagai teori politik, ia kemudian menutup pidatonya dengan mengusulkan lima prinsip yang harus dimiliki Indonesia dalam dasar negara, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo

Pada 31 Mei 1945, Dr Soepomo mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara dalam pidato berjudul "Negara Totaliter". Ia membuka pidatonya dengan memberikan pemaparan mengenai berbagai teori yang dikemukakan oleh para pemikir Eropa.

Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia hendaknya disusun atas dasar sifat khas masyarakat Indonesia dan bukan "menjiplak" sifat masyarakat luar negeri. Ia juga dengan tegas mengkritik kebudayaan Barat yang dinilai terlalu bersifat "individualis" dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan.

Usai berpidato, Soepomo kemudian mengusulkan beberapa prinsip yang perlu dimasukkan dalam dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Rumusan Dasar Negara Menurut Soekarno

Pada 1 Juni 1945, giliran Ir Soekarno menyampaikan gagasannya melalui pidato yang berjudul "Negara Pancasila". Ia memulai pidatonya dengan mengajukan pertanyaan "Apa itu kemerdekaan?" kepada para hadirin dalam sidang BPUPKI.

Menurut Soekarno, kemerdekaan bukan tujuan akhir dari suatu negara, melainkan adalah "jembatan emas," yang mengantarkan kepada cita-cita kebangsaan.

Soekarno juga menambahkan bahwa dasar negara tidak perlu dibuat berdasarkan teori "pelik" dan "terperinci", melainkan dibangun berdasarkan prinsip sederhana yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia sehari-hari.

Di depan tokoh-tokoh pergerakan nasional, Soekarno menyampaikan lima asas negara yang ia sebut sebagai "Pancasila", yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan

Perbedaan Usulan Dasar Negara dari 3 Tokoh

Merangkum Modul 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) "Saya Indonesia Saya Pancasila" yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berikut perbedaan usulan dasar negara dari tiga pendiri negara.

1. Diksi yang digunakan dalam setiap rumusan

2. Urutan sila-sila (atau poin) yang diusulkan

3. Jumlah rumusan yang diusulkan. Muhammad Yamin mengusulkan total 10 rumusan (5 tertulis dan 5 lisan), Soepomo dan Soekarno masing-masing 5 rumusan. Namun, secara umum ketiganya menyampaikan jumlah poin yang sama.

4. Cara penyampaian rumusan berbeda. Moh Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan. Sementara Soepomo dan Soekarno menyampaikan secara lisan.

Hasil Keputusan Sidang

Setelah sidang selesai, BPUPKI kemudian membentuk 'Panitia Sembilan' yang diketuai oleh Ir Soekarno untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh ketiga tokoh.

Akhirnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyetujui rumusan "Pancasila," yang disampaikan oleh Soekarno, dengan mengubah penomoran dan menyempurnakannya menjadi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah disahkan sebagai dasar negara, rumusan Pancasila mendapat kritik oleh berbagai pihak karena dinilai hanya memasukkan unsur Islam dan melupakan unsur agama lainnya.

Akhirnya, Mohammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Usul ini diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sebagaimana dikutip dari Modul Pancasila yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015.

Video PP soal Kelebihan Ridwan Kamil: Sukses Jadi Gubernur Jabar

Video PP soal Kelebihan Ridwan Kamil: Sukses Jadi Gubernur Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Nasional Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" di Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Bedah Buku bersama Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta ((UNJ) tersebut sebagai upaya memperluas pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya relevan di Indonesia namun relevan untuk Dunia.

"BPIP memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.", ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Andreas Anangguru Yewangoe.

Ditambahkan Andreas, Pancasila juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di seluruh dunia dengan prinsip gotong royong sebagai bagian dari ideologi perdamaian.

"Nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip gotong royong, memiliki relevansi universal dan dapat diadopsi oleh seluruh dunia. Pancasila juga dipandang sebagai ideologi perdamaian. Namun demikian, sebagai langkah awal, Kita harus terlebih dahulu mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia sebelum membawanya ke panggung dunia," tambahnya.

Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, SH., SE., MM. juga menjelaskan peran penting dari mahasiswa dalam memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang akan datang.

"Saya percaya bahwa mahasiswa memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam mengajak seluruh masyarakat merayakan Hari Lahir Pancasila melalui partisipasi mereka dalam upacara. Dengan penerapan mata pelajaran Pancasila yang menjadi wajib dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Kami berharap Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat menjadi pelopor dalam menerapkannya," jelasnya.

Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan buku-buku yang dibuat oleh BPIP bersama Kemendikbud sebagai sumber pemahaman yang dapat digunakan secara aktif dalam masyarakat, baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai panduan untuk menggerakkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari.

"BPIP bersama Kemendikbud sedang berupaya keras agar buku yang mereka hasilkan tidak hanya menjadi bahan pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan semangat Pancasila dalam berbagai aktivitas," tutur Rima.

Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Komarudin, M.Si. mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Mahasiswa sangat perlu untuk mengetahui betapa pentingnya ideologi Pancasila di mata Dunia.

"Kami sangat mengapresiasi kepada BPIP yang sudah mengadakan kegiatan di UNJ," ujarnya.

Ia juga berharap kepada Mahasiswa UNJ untuk terus mengembangkan wawasannya tentang nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Saya sangat berharap kepada mahasiswa, untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila," harapnya.

Ia bahkan mendorong kepada mahasiswa untuk bangga memiliki Pancasila, karena memiliki nilai-nilai yang sanat relevan dari zaman ke zaman.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M, melaporkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama dengan kampus UNJ.

Ia berharap ke depan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk membentuk karakter Pancasila kepada mahasiswa khususnya.

"Selain dengan UNJ, BPIP juga telah bekerja sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia, seperti UGM, UMM dan kampus lainnya di luar pulau jawa", paparnya.

Selain itu, BPIP juga memiliki program-program yang melibatkan mahasiswa, seperti Kuliah Kerja Nyata dengan penekanan angka stunting.

"Kami juga memiliki beberapa program untuk menekan angka stunting melalui KKN", ujarnya.

Ia menilai nilai-nilai Pancasila harus didorong melalui tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

KOMPAS.com – Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Ideologi memiliki fungsi penting sebagai penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa.

Para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang dan menamaiannya dengan sebutan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara memuat tujuan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi terbuka

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya.

Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang.

Oleh karena itu, Pancasila harus bersifat terbuka, luwes dan fleksibel sehingga membuatnya tidak ketinggalan zaman.

Namun, keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yakni:

• stabilitas nasional yang dinamis;
• larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• pencegahan berkembangnya paham liberal;
• larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka

Contoh perbuatan sebagai pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu:

• mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama;
• membina kerukunan hidup beragama;
• mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
• mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan;
• mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain dan bekerja sama dengan negara lain;
• memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
• memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa;
• melakukan kegiatan yang berguna untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial;
• menerima budaya dari luar secara selektif.

Referensi:

• Roza, Prima, Abdul Gani Jusuf, dan Dicky R Munaf. 2015. Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.

Dengan demikian, imbuh Bayu, selain pembinaan yang bersifat partisipatif perlu perangkat ketatanegaraan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Pancasila.

Menyamakan visi untuk merawat Pancasila

BPIP sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila, menurut Bayu, semestinya tidak hanya diatur dengan Perpres.

Ia mengatakan, ada sejumlah lembaga pembinaan lain yang payung hukumnya adalah Undang-Undang. Misalnya, pembinaan kepramukaan, pembinaan perfilman, pembinaan perpustakaan, dan pembinaan kepalang merahan.

“Sementara pembinaan ideologi pancasila sebagai ideologi negara level empat di bawah Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Perpres. Sehingga perangkat kenegaraan kita tentu tidaklah maksimal dalam konteks pembinaan,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan, lembaga yang sesungguhnya memiliki level kepentingan di bawah Pancasila, justru diatur dalam UU.

“Jadi ada bentuk ketidakadilan terhadap Pancasila ketika menempatkan pembinaan Pancasila dalam level Perpres,” ujarnya.

Itulah kenapa pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya tugas presiden saja, melainkan semua pihak. Dengan berpayung hukum Undang-Undang, semua lembaga negara maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama.

“Dengan diaturnya dalam Undang-Undang, maka sesungguhnya kita sudah mengangkat sebuah konsensus bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila termasuk badan penyelenggaranya adalah urusan negara,” tambahnya.

Ia pun membayangkan, sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan ideologi Pancasila, tugas BPIP adalah menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan menyusun arah kebijakan pembinaan Pancasila.

Begitu juga dalam hal menyusun kerja sama antar lembaga negara, sehingga tidak ada lagi pihak yang saling mendahului dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila.

“Kemudian koordinasi finalisasi, semua lembaga silakan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Namun standarisasinya, bahan-bahannya, kemudian bagaimana memonitoring pelaksanaannya, BPIP dioptimalkan di sana,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.