KOMPAS.com - Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Dompet Dhuafa untuk memberdayakan para penghuni lapas di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, melalui program Bina Santri Lapas (BSL) Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM).

Program Bina Santri Lapas LPM merupakan wujud dari implementasi dana zakat yang diberikan oleh para muzakki. Lewat program ini, Dompet Dhuafa berupaya memberikan kontribusi empati kepada warga binaan.

Mereka dibekali dengan pelatihan mental spiritual, kemandirian, pembinaan kepribadian, hingga motivasi hidup yang lebih baik.

Sebelumnya, Dompet Dhuafa telah menjalin kerja sama dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu pada Februari 2025. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga untuk 2025, sekaligus pembukaan program rehabilitasi pemasyarakatan bagi warga binaan di rutan tersebut.

Direktur Mitra Pelaksanaan Program Bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Dakwah Dompet Dhuafa, Ahmad Shonhaji, menyampaikan bahwa program Bina Santri Lapas LPM hadir untuk memberikan pembinaan dalam hal kepribadian dan kemandirian.

"Dompet Dhuafa berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Program Bina Santri Lapas hadir untuk memberikan penguatan spiritual serta membimbing mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (28/2/2025).

Apresiasi dari Rutan Kelas I Pondok Bambu

Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu, Nebi Viarleni mengapresiasi kerja sama semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.

"Saya berharap kita dapat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperbaiki diri, belajar, dan berkembang," ucapnya.

Selain di Rutan Kelas I Pondok Bambu, program Bina Santri Lapas LPM yang dijalankan Dompet Dhuafa juga telah hadir di 11 lembaga pemasyarakatan lainnya.

Pada 2024, lebih dari 1.087 orang menjadi santri binaan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Program Bina Santri Lapas LPM sudah berjalan sejak 2005 dan akan terus berlanjut dengan mengajak kolaborasi berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Atas dedikasinya, program tersebut mendapatkan apresiasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menilai usulan menggunakan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memalukan. Menurutnya, penggunaan dana zakat tidak tepat bila dipakai untuk membiayai program pemerintah.

“Itu sangat memalukan. Bukan seperti itu ya, kami,” tutur Putranto di kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025), merespons usulan pembiayaan MBG pakai dana zakat. 

Putranso memastikan, pendanaan program MBG tidak akan diambil dari dana zakat. Dengan demikian, pembiayaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap difokuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Presiden sudah berniat baik dan tulus memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat). Jadi sudah betul-betul luar biasa," jelasnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG selama satu tahun. Putranto mengatakan sumber pembiayaan MBG diputuskan oleh Presiden Prabowo. 

"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu," ujar Putranto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

Sultan juga mengatakan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. 

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat program MBG ini. Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak (dana) zakat kita yang luar biasa besarnya, kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News