Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan aksi onar yang dilakukan warga negara asing asal Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan di Pecatu, Bali, sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan di tanah air.

"Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat bebas bagi pelanggar hukum dari luar negeri yang mengancam ketertiban umum dan membahayakan warga kita sendiri," kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aksi brutal warga negara asing (WNA) itu menjadi alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan terkait pengawasan terhadap WNA di Indonesia.

"Aksi brutal WNA di Bali membuktikan bahwa pengawasan terhadap warga asing masih lemah. Lembaga terkait harus tegas menyikapi persoalan ini," ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA di seluruh wilayah tanah air sebab sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk menyaring dan memantau setiap orang asing yang masuk.

"Terlebih di daerah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat persembunyian atau pelarian bagi pelaku penyalahgunaan narkotika," katanya.

Dia pun menyayangkan tindakan aparat yang tidak menahan pria WNA tersebut dengan alasan tak menemukan bukti.

"Mengapa seorang WNA yang positif narkoba jenis THC dan kokain bisa dibebaskan?” ujarnya.

Dia menggarisbawahi pula perusakan fasilitas umum oleh WNA tersebut hingga membuat pasien di rumah sakit ketakutan.

"Tentunya hal itu sangat mengganggu dan berpotensi mengancam keselamatan pasien serta tenaga kesehatan maupun staf faskes. Harus menjadi evaluasi," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap pihak berkepentingan dapat bertindak tegas menyikapi kasus-kasus pelanggaran oleh WNA seperti itu.

"Arogansinya jangan ditoleransi. Jangan sampai pintu marwah NKRI diinjak-injak orang asing, mereka masuk ke Indonesia harus taat aturan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, dia memandang kasus tersebut menyingkap kelemahan koordinasi antarinstansi, aparat keamanan, instansi kesehatan, dan pihak imigrasi.

"Bagaimana mungkin seorang pengguna narkoba bisa lolos tanpa pengawasan selama tinggal di akomodasi lokal, hingga menimbulkan kericuhan di fasilitas umum?" tuturnya.

Dia menilai sudah saatnya seluruh lembaga terkait mengevaluasi secara menyeluruh tentang sistem pengawasan WNA, terutama di wilayah strategis seperti Bali.

Dia juga menyebut imigrasi harus memperketat seleksi masuk dan meningkatkan pemantauan terhadap WNA yang tinggal di Indonesia.

"Pihak berwenang juga harus lebih transparan dan tidak ragu menindak tegas pelaku pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu," katanya.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia, Amerika Serikat, yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan milik Klinik Nusa Medika, Pecatu, serta membahayakan pasien lain.

Setelah didalami kepolisian, pelaku dalam kondisi mabuk dan ternyata positif mengonsumsi narkotika jenis kokain dan senyawa kimia ganja, yakni tetra hydro cannabinol (THC) setelah melalui pengujian urine.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap memberikan dukungan maksimal terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, hingga saat ini, belum ada landasan hukum formal yang mengatur keterlibatan BPOM dalam program tersebut.

"Masalahnya tinggal satu saja sebetulnya, yaitu keterlibatan kami secara formal belum ada," ujar Taruna saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

"Kenapa belum? Karena kami menunggu instruksi. Apakah melalui MoU atau instruksi Presiden," ungkap dia.

Menurut Taruna, BPOM telah menjalin kolaborasi nonformal dengan Badan Gizi Nasional terkait program MBG.

Dalam waktu dekat, menurut Taruna, lembaganya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk menjadi dasar hukum dalam keterlibatan BPOM.

Taruna mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk segera menyusun MoU ini. Hal ini dilakukan sambil menunggu instruksi Presiden tentang keterlibatan BPOM.

"Supaya terorganisasi, ada landasan aturan, instruksi, dan poin-poin tanggung jawab yang jelas," tambah Taruna.

Taruna menegaskan pentingnya keterlibatan BPOM sebagai bagian dari pengawasan dalam program strategis nasional tersebut.

"Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tentu ini program strategis nasional kita. Badan POM siap memberi dukungan maksimal untuk program Makan Bergizi Gratis," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menyarankan agar BPOM dilibatkan dalam pengawasan program MBG.

Menurut dia, langkah ini penting untuk menghindari insiden seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana puluhan siswa SD mengalami keracunan akibat menu ayam dalam program MBG.

"Alangkah baiknya libatkan BPOM sebagai institusi negara yang bisa (mengawasi). Kalau memang BPOM misalkan SDM-nya sedikit, daerah itu kan ada dinas kesehatan, juga ada ahli gizi yang memahami bagaimana menguji makanan layak atau tidak," ujar Cucun di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

BPOM menyambut baik usulan tersebut dan menganggapnya sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program MBG.

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Video siswa SMA tak bisa matematika dasar seperti perkalian dan pembagian hingga membaca belakangan viral di media sosial. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai masalah literasi dan numerasi ini perlu direspons dari sisi siswa maupun guru.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang," kata Cucun dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (17/11/2024).

"Anak-anak Indonesia harus bisa berdaya saing untuk modal hidup mereka sendiri, dan untuk membantu kemajuan negara kita," imbuhnya.

Ia mengatakan, pendampingan tenaga pendidik termasuk pelatihan penting untuk memastikan kualitas pengajar. Dengan demikian, guru memiliki kapasitas untuk melihat potensi siswa, membantu anak bertumbuh, dan bantu mengoptimalkan bakat anak-anak di bidang akademik serta nonakademik sehingga menjadi SDM unggul RI.

Salah satunya lewat pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai potensi dan kelebihan siswa-siswanya.

"Tingkatkan pelatihan bagi para guru untuk memastikan mereka dapat mengajar keterampilan dasar dengan efektif dan mampu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan sejak dini," ucapnya.

Alarm Pendidikan RI

Cucun mengamini bahwa video viral yang menyorot literasi rendah siswa tersebut tidak bisa digeneralisasi. Di sisi lain, ia menekankan Pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan RI seiring dengan rendahnya literasi siswa berdasarkan sejumlah hasil penelitian.

"Benar, peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut," kata Cucun.

Ia mencontohkan, survei Kehidupan Keluarga Indonesia atau Indonesia Family Life Survey (IFLS) terbaru menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam menguasai materi perhitungan dasar.

Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan jenjang pendidikan tidak lantas berarti bahwa kemampuan literasi juga naik. Hasil tes IFLS menujukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%, yang berarti peningkatan kemampuan siswa antarjenjang tidak signifikan kendati tidak naik kelas.

Di samping itu, data UNESCO menunjukkan hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Sedangkan minat membaca merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan literasi anak-anak.

"Data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," katanya.

Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Bekal Anak Indonesia

Di sisi lain, ia mengamini bahwa hasil penelitian juga mengindikasikan kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara kota besar dan daerah sebagai biang keladi literasi rendah siswa RI.

Lebih lanjut, tidak semua anak juga berkesempatan mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas untuk masuk dunia kerja. Soal kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah, ia juga menyorot perlunya pendidikan dan program-program vokasi.

"Sehingga anak-anak kita yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi tetap bisa memiliki modal keterampilan," katanya.

Ia mengatakan, literasi dan kompetensi rendah siswa Indonesia pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Untuk itu, anak-anak perlu mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depannya sendiri dan masa depan bangsa.

Kata Pendongeng Senior Agus DS soal Perkembangan Literasi di RI

Kata Pendongeng Senior Agus DS soal Perkembangan Literasi di RI