JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa paham ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah ekonomi Pancasila.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan (planned economy).

"Kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila," kata Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncakan planned economy," ujar dia.

Prabowo menuturkan, Indonesia tidak menganut paham ekonomi pasar bebas atau neoliberal yang berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu dan tidak boleh direncanakan.

Ia mengatakan, dengan sistem ekonomi pasar bebas, negara hanya ditempatkan sebagai regulator, sedangkan ekonomi didorong sepenuhnya oleh pasar.

Menurut Prabowo, para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem seperti itu, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan, pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab," kata Prabowo.

Ia menuturkan, dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah harus mengelola ekonomi serta menjaga seluruh kekayaan bangsa Indonesia.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila ini sudah dianut sejak masa Presiden Pertama, Soekarno.

Saat menjabat, Presiden Soekarno membuat rencana pembangunan semester delapan tahun.

Sementara itu, Presiden kedua, Soeharto, melanjutkan rencana pembangunan lima tahun.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yg terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi, asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," ujar Prabowo.