Pakar: Pemindahan terpidana di ASEAN sesuai UU MLA
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa pemindahan terpidana di kawasan ASEAN sesuai dengan Undang-Undang ... [284] url asal
#pemindahan-mary-jane #pakar-hukum-pidana #chairul-huda #uu-mla #pemindahan-terpidana #pemindahan-narapidana
Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan pemindahan tahanan Mary Jane Veloso
Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa pemindahan terpidana di kawasan ASEAN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.
Menurut lulusan Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) itu, pemindahan terpidana mati seperti kasus Mary Jane Veloso yang merupakan narapidana hukuman mati asal Filipina yang dikembalikan ke negaranya sesuai dengan UU tersebut sehingga penerapannya sudah tepat.
"Indonesia punya UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, jadi bukan lagi masalah wacana ini pelaksanaan UU," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Dampak dari keputusan pemindahan terpidana mati itu, kata dia, akan membuat hubungan Indonesia dan Filipina makin baik. Bahkan, pemerintah Indonesia bisa memiliki peluang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa ke depan.
"Dampaknya kerja sama antara kedua negara makin baik. Suatu saat Indonesia juga akan butuh Filipina untuk kepentingan WNI dan negara," ujar akademisi tersebut.
Chairul menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu khawatir dengan keputusan tersebut.
Untuk agenda-agenda lain ke depannya yang serupa seperti itu, menurut dia, Pemerintah bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya.
"Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan transfer of prisoner (pemindahan tahanan) yang bersangkutan (Mary Jane Veloso)," ujar dia.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengesahkan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).
UU itu memungkinkan negara yang ikut menandatanganinya seperti Indonesia dan Filipina, kata dia, untuk saling meminta bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pakar: Penegak hukum harus kejar oknum pejabat terlibat judi daring
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sekaligus peraih Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chairul Huda, ... [351] url asal
#menkomdigi-meutya-hafid #pakar-hukum #chairul-huda #pemberantasan-judi-daring
Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sekaligus peraih Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chairul Huda, mengatakan penegak hukum yakni kepolisian harus mengejar hingga tuntas oknum pejabat yang diduga terlibat judi daring.
Menurut dia, aparat hukum harus konsisten mengejar orang lain dalam pemerintahan yang mungkin terlibat dalam jaringan judi daring, setelah adanya kasus keterlibatan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) beberapa pekan lalu.
"Yang belum cukup adalah konsistensi penegak hukum dalam melakukan penindakan karena diduga banyak oknum pejabat yang terlibat," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia membeberkan, kepolisian harus memburu hingga tuntas oknum yang selama ini melindungi situs judi daring.
Sebab, hal itu diduga dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yang terlibat. Jangan pelaku yang ditangkap hanya di tingkat bawah, sedangkan 'aktor elite' bebas berkeliaran.
Lebih lanjut dia membeberkan, untuk saat ini tindak pidana itu tidak perlu naik status sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa.
Karena instrumen pendukung, seperti hukum acara khusus sampai pengadilan khusus juga tidak ada atau belum diatur oleh Pemerintah Indonesia.
"Saya pikir syarat itu juga belum ada pada tindak pidana judi daring," ujar dosen di UMJ tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs atau aplikasi yang memuat konten judi daring dalam upaya memberantas praktik perjudian itu.
"Yang kami lakukan juga adalah strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus untuk mendeteksi situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian," kata Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (19/11).
Dalam acara bertajuk "Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0" yang diadakan di Jakarta Selatan, Selasa (19/11), dia menyampaikan bahwa kementerian itu menggunakan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial untuk mendeteksi konten judi daring.
Menurut dia, kementeriannya sejak 2017 telah memutus akses terhadap 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang diblokir dalam tahun 2024.
Selain itu, kementerian selama 2024 menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi digital warga di 27 provinsi. Peserta pelatihan itu mencapai 165 ribu orang.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Pakar sebut konsistensi penegak hukum jadi kunci berantas judi daring
Pakar hukum pidana sekaligus Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chairul Huda, menyebut bahwa konsistensi penegak hukum menjadi kunci ... [302] url asal
#pakar-hukum-pidana #chairul-huda #penegakan-hukum-judi-daring #pemberantasan-judi-daring #kapolri-judi-daring
Jakarta (ANTARA) -
Menurut dia, ancaman atau hukuman pidana yang ada saat ini sudah cukup untuk menjerat atau menghukum para bandar, pelaku yang terlibat dalam jaringan, serta pemain dari aktivitas ilegal itu, sehingga yang dibutuhkan hanya tinggal keberlanjutan memberantas tindak pidana tersebut.
"Ancaman pidana yang ada sudah cukup, yang belum cukup adalah konsistensi penegak hukum dalam melakukan penindakan," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia membeberkan, konsistensi itu sangat penting dalam penegakan hukum, karena kejahatan itu sangat terbuka kemungkinan untuk melibatkan oknum pejabat terkait.
Setiap penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus bergerak masif sehingga pemberantasan bisa maksimal.
"Karena banyak terlibat (jaringan judi daring) dari oknum pejabat," ujar akademisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan dan pemberantasan kasus judi daring di Indonesia saat ini sedang berjalan di seluruh wilayah.
"Soal judi daring sudah jelas, harus tindak tegas," kata Listyo setelah mengunjungi pos pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (18/11).
Kapolri menjelaskan penanganan kasus judi daring yang sedang berjalan di seluruh wilayah mulai dari penangkapan bandar judi, penangkapan oknum yang terlibat judi, dan melakukan tracing (pelacakan) aset oknum yang terlibat judi.
"Semuanya sedang berjalan, pada saatnya tentu akan dirilis secara resmi," ujar dia.
Kapolri menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan memberantas kasus judi daring secara serius.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024