KOMPAS.com-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi tenaga kerja Indonesia (TKI) korban penembakan di Malaysia.

Tim hukum disiapkan untuk mengantisipasi proses hukum yang akan dihadapi empat buruh migran yang masih berada di Malaysia.

"Kemungkinan ada proses hukum ke depan. Kami akan segera menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka," ujar Karding dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV, Selasa (28/1/2025).

Karding juga memastikan, pemerintah Indonesia akan memperjelas kronologi penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap para buruh migran.

Selain itu, pemerintah turut mendampingi dalam perawatan kesehatan, pemulangan buruh migran, serta jenazah seorang korban yang meninggal akibat penembakan.

"Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak di Malaysia agar dapat mendampingi penanganan jenazah dan menjenguk korban di rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawala mengungkapkan bahwa pemerintah akan menemui para PMI yang menjadi korban penembakan.

Pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025), dan pemerintah Indonesia akan mendalami kronologi penembakan berdasarkan keterangan para korban.

Dzulfikar menambahkan, pertemuan tersebut bisa terlaksana setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mengonfirmasi kuasa kekonsuleran untuk bertemu dengan korban yang selamat.

"Alhamdulillah, teman-teman KBRI sudah mendapat sinyal untuk kuasa kekonsuleran. Kami akan menemui empat korban dan mendalami versi mereka tentang kronologi penembakan," ujar Dzulfikar.

Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pendalaman kronologi dari para korban sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Namun, Dzulfikar memastikan KBRI Malaysia sedang mempersiapkan pemulangan para buruh migran ke Indonesia, termasuk jenazah yang meninggal.

Selain itu, Dzulfikar mengungkapkan, Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan mendalam atas penembakan ini.

"Kami meminta penyelidikan secara tuntas dan transparan. Kami ingin perlindungan hukum yang setara dengan warga Malaysia di sana," tegas Dzulfikar.

Lima PMI ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2024) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Petugas APMM mendapati kapal yang membawa lima buruh migran melintas di perairan tersebut.

Akibat penembakan ini, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya terluka.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), melalui KBRI Kuala Lumpur, akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh APMM.