JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut dokumen ekstradisi buronan kasus E-KTP Paulus Tannos selesai pada pekan depan. Diketahui, saat ini Paulus Tannos masih berada di Singapura.

Supratmen menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menyiapkan seluruh dokumen ekstradisi tersebut.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Supratman menegaskan tidak ada kendala dalam penyiapan dokumen ekstradisi Paulus Tannos tersebut. Supratman menegaskan, ada sejumlah mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam menaikkan hal ini. "Begitu selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan. Namun, dia memastikan status kewarganegaraan Tannos masih WNI.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan," kata Supratman dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Namun, kata dia, sampai saat ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pelepasan kewarganegaraan.



"Dan oleh Dirjen AHU sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen. Tetapi sampai dengan hari ini dokumen yang diminta itu, itu tidak pernah yang bersangkutan sampaikan. Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia," jelasnya.

Terkait Paulus Tannos yang mengaku memiliki paspor-paspor diplomatik dari negara Guinea-Bissau, Supratman menekankan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP masih berstatus WNI. "Buat kita status kewarganegaraan ini udah klir," katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. "Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat," katanya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. Dia memastikan pria bernama lengkap Tjhin Thian Po itu masih warga negara Indonesia (WNI).

?Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat,? kata Andi dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan pada prinsipnya menganut sistem kewarganegaraan tunggal atau satu kewarganegaraan. Paulus Tannos, kata Andi, sudah dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan.



Namun tidak selesai karena dokumennya kurang lengkap. "Namun demikian bahwa berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," kata Andi.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan tetapi sampai saat ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," sambungnya.

Andi menegaskan bahwa hingga saat ini status kewarganegaraan Paulus Tannos masih warga negara Indonesia (WNI). "Karena itu status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," tegasnya.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan proses ekstradisi Paulus Tannos bisa selesai dalam waktu satu sampai dua hari. Paulus Tannos merupakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang tertangkap di Singapura.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Dia menuturkan, dokumen tersebut dikumpulkan lalu diajukan permohonannya ke Pengadilan Singapura. "Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK,Setyo Budiyanto menyatakan, bergantinya kewarganegaraan Paulus Tannos tidak berdampak terhadap proses ekstradisi dirinya.

"Ya enggak saya kira, mudah-mudahan semuanya lancar," kata Setyo di Kantor Kementerian Hukum, Jumat (24/1/2025).

Terkait pemulangan Paulus Tannos, KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, ia belum bisa memastikan kapan hal itu akan dilakukan.

"Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan Paulus Tannos. Menurutnya, saat ini masih ditahan di sana.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Jumat (24/1/2025).

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan masih mengumpulkan dokumen-dokumen ekstradisi Paulus Tannos yang tertangkap di Singapura. Diketahui, Paulus Tannos merupakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri terutama yang Interpol ya," kata Supratman, Jumat (24/1/2025).

Supratman menjelaskan, masih butuh dua hingga tiga dokumen untuk proses pemulangan Paulus Tannos. Suptratman mengaku telah memerintahkan Direktur Otoritas Hukum Internasional (OPHI) untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. "Saya pikir sudah berjalan," ujarnya.

Terkait berapa lama proses ekstradisi ini, Supratman menyebutkan tergantung kelengkapan dokumen. Jika semu sudah lengkap, maka akan berkoordinasi dengan Pengadilan Singapura.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses," katanya.

JAKARTA - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M Godam mendatangi Gedung Merah Putih KPK , Rabu (15/1/2025). Kedatangannya memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk diperiksa terkait Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Godam tiba di kantor KPK sekira pukul 09.50 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Saat memasuki area Kantor KPK, ia terlihat didampingi dua orang yang berpakaian serba hitam.

Saat ditanya kedatangannya ini, Godam mengaku akan diperiksa untuk didalami perihal perlintasan Harun Masiku.



"Dipanggil sebagai saksi, 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Godam di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Godam membantah dirinya akan diperiksa terkait kasus dengan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Bukan, bukan, untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya.

Godam enggan menjelaskan lebih detail perihal persiapan dirinya dalam pemeriksaan kali ini. Ia memilih langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Setelahnya, Godam terlihat beranjak ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 09.54 WIB.

JAKARTA, iNewsMedan.id - Belakangan ini beredar video yang menyesatkan dan cenderung diframing oleh pihak tertentu, seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi Ronny Sompie pada 27 Januari 2020 dilakukan untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM). 

Setelah dilakukan pendalaman terhadap data keimigrasian dan berita seputar kasus ini pada Januari 2020, fakta menunjukkan bahwa berita-berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. 

Hal ini disampaikan oleh Advokat BBHAR PDI Perjuangan, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H, Senin (30/12/2024). 

Dijelaskannya, HM keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020. Saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. "Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum," jelasnya. 

Tanggal 8 Januari 2020, lanjutnya, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM ditetapkan sebagai tersangka. "Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 January 2020, berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan  HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," ungkapnya. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjend Imigrasi, sambungnya, maka sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menyatakan HM masih di luar negeri. 

"Tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT. Angkasa Pura II. Melihat berita ini, Pak Yasonna Laoly yang saya itu Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Dirjend Imigrasi untuk mengecek kebenarannya  serta berkordinasi dengan PT. Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 January, tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena terjadi pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," imbuhnya. 

Selanjutnya, menurut Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H yang juga advokat BBHAR PDI Perjuangan, berdasarkan data yang dihimpun pada 22 Januari, Dirjend Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjend Imigrasi segera melaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, temuan tersebut, Dirjend Imigrasi meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan Dirjend kepada Menteri. 

"Saat itu juga, Menteri Hukum dan Ham membentuk Tim Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Pembentukan Tim gabungan yang melibatkan instansi di luar Kemenkumham adalah untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutannya. Kemudian, pada tanggal 27 January, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, menonaktifkan Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjend Imigrasi untuk menjamin independensi dan mencegah konflik kepentingan dalam pengusutan delay data tersebut," ungkapnya. 

Setelah beberapa hari bekerja, lanjutnya, Tim Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka, yaitu: Informasi kedatangan HM tanggal 7 January 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga menyebabkan ketidaksinkronan data. Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi karena kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). 

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya. Data ketibaan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan disebabkan perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020). Data perlintasan Harun baru tercatat pada Minggu (19/1/2020) karena sinkronisasi data dilakukan secara bertahap," pungkasnya. 

Selanjutnya,  Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H mengatakan apa yang disampaikan Dirjend Imigrasi dan dikutip oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna karena memang ketika itu, data perlintasan pada Pusdakim Ditjend Imigrasi belum ada dalam sistem keimigrasian Ditjend Imigrasi seperti diuraikan di atas. 

"Namun, atas kelalaian dan ketidakcermatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM menonaktifkan Dirjend Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi, terhadap fakta tersebut Penyidik dapat meminta keterangan rangkaian jajaran operasional keimigrasian secara akurat, sehingga pemeriksaan dan kebijakan tertentu terhadap pembatasan hak seseorang berjalan di atas fakta yang terang sesuai pencaraian kebenaran berdasarkan KUHAP," tutup Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.

Editor : Ismail

JAKARTA - Masa pencegahanbepergian ke luar negeri terhadap buronan Harun Masiku telah berakhir pada 13 Januari 2021. Hal itu disampaikan oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam usai press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).

"Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam.

Godam menjelaskan, dengan berakhirnya masa pencegahan tersebut, maka Harun Masiku tidak lagi dicegah meninggalkan Indonesia.

"Ya maknanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," ujarnya.



Godam menjelaskan, pihaknya telah mempertanyakan kelanjutan pencegahan Harun Masiku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tidak disebutkan respons dari Lembaga Antirasuah.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.

Dalam surat DPO yang diterima SINDOnews disertakan pula foto-foto terbaru penampakan Harun Masiku, dengan berbagai gaya dan pakaian yang berbeda-beda.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku.

"Betul (menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku)," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat DPO itu, KPK turut melampirkan ciri-ciri khusus dari Harun Masiku. Diantaranya yakni, Tinggi Badan 172 cm, Rambut Hitam, Warna Kulit Sawo Matang. Dan ciri khusus, berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

Surat DPO itu sendiri menegaskan keterangan untuk ditangkap dan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudan, dituliskan pula nomor KTP dan Paspor milik Harun Masiku.