Pekanbaru -

Tim Khusus Polda Riau kembali menangkap tiga tahanan kabur dari Polres Kampar. Saat ini, tersisa dua tahanan masih diburu.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto mengatakan ketiga tahanan ditangkap kemarin dan dini hari tadi. Itu artinya sudah sembilan dari 11 tahanan yang ditangkap.

"Tiga orang tahanan kabur telah ditangkap kembali. Total sudah sembilan orang dari 11 yang melarikan diri," kata Anom kepada detikSumut, Sabtu (17/5/2025).

Tiga tersangka yang tertangkap antara lain adalah Hafiz Zulhakim, Marianto Damanik, dan Nederlansen. Sedangkan dua tahanan masih dikejar, bernama Joni dan Asep.

Anom menyebut Marianto dan Nederlansen ditangkap di daerah Tapung, Kampar. Lalu untuk Hafiz ditangkap di daerah Rokan Hilir.

"Dua orang terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan," kata Anom.

Anom memastikan Tim Khusus dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Polisi Andrianto Jossy masih memburu dua pelaku lainnya. Kepolisian mengimbau pelaku untuk segera menyerahkan diri.

"Dan kami juga mengimbau, jangan sampai ada pihak yang mencoba menyembunyikan, membantu atau menghalangi penangkapan pelaku. Jika terbukti akan kami tindak tegas juga secara hukum," kata Anom.

Diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, kabur dari penjara, Selasa (14/5). Mereka kabur dengan menjebol ventilasi udara.

(ras/nkm)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan perkembangan terbaru dari proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP Paulus Tannos yang ditangkap di Singapura. Supratman mengatakan masih ada dokumen yang diminta otoritas Singapura dan akan dikirimkan sebelum 30 April.

"Itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan insyaallah dalam sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Supratman belum memerinci dokumen tambahan yang diminta otoritas Singapura terkait Paulus Tannos. Dia mengatakan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Kemenkum saat ini terus berkomunikasi dengan KPK.

"Benar-benar setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa? Nanti teman-teman boleh tanyakan ke pendidik ya di KPK," ujar Supratman.

Sebelumnya, Polri menyebut ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ke Tanah Air masih berproses. Setidaknya butuh waktu empat bulan untuk menyelesaikan ekstradisi Tannos di Singapura.

Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Brigjen Untung Widyatmoko menjelaskan alasan di balik lamanya ekstradisi Tannos. Hal itu karena pemerintah Indonesia menggunakan jaringan diplomasi.

Pilihan itu harus dilalui dengan mutual legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik. Berdasarkan undang-undang, jalur-jalur diplomatik itu bisa melalui Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung.

"Untuk tugas kami, mulai dari professional arrest (penangkapan profesional), arrest warrant (surat perintah penangkapan), itu sudah kami lakukan. Dan saat ini penahanan berada di pihak Attorney General Singapura," kata Untung kepada wartawan, Jumat (21/3).

Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Dia menjadi buron KPK sejak tahun 2021. Paulus Tannos lalu ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Dia ditangkap oleh otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia.

(ial/ygs)

JAKARTA - Kronologi penangkapan dua warga negara (WN) China berinisial FN dan GC diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. FN dan GC yang dicari Pemerintah China terkait kasus kejahatan ekonomi.

Penangkapan itu merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik. Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Godam menyebutkan, Pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Dia menjelaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bekerja sama dengan stakeholders terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT (China, red) dalam penanganan pelaku tindak kriminal. Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum, kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,? ujar Saffar dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diduga menjadi tempat tinggal kedua WNA.

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. ?Ketika tim kami sampai, hanya ada FN. Dia menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Kemudian kami ketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun. Kami kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut,? ucap Yuldi.

Tim kemudian mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK namun GC tidak ditemukan. Sekretaris GC, NT menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT. NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT. PRS. FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal WN China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA). Saat ini, kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada tanggal 4 Maret 2025.

Mereka akan dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025 dengan maskapai China Eastern Airlines pada pukul 23.45 WIB. ?Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengamankan FN dan GC, dua warga negara (WN) China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

Yuldi menyebutkan bahwa FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas, sambung dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah. Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis (27/3) dengan maskapai China Eastern
Airlines pada pukul 23:45.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas RI dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Ditjen Imigrasi, kata dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imipas RI

Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut, menurut Godam, tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China dalam penanganan pelaku tindak kriminal.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ucap Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com – Sebanyak enam narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, masih buron setelah kabur pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa. Dari 52 napi yang melarikan diri, 46 telah berhasil diamankan kembali.

"Masih 6 orang yang belum kembali," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, saat dihubungi via telepon, Rabu (19/3/2025).

Yan menjelaskan bahwa enam napi yang masih buron terdiri dari empat napi kasus narkoba, satu napi kasus qanun, dan satu napi kasus pembunuhan. Hingga saat ini, upaya pencarian terus dilakukan oleh petugas.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan tim gabungan yang dibentuk oleh direktur pamintel, melibatkan petugas Lapas dan Polres Aceh Tenggara.

"Imbauan juga telah dikeluarkan, baik melalui media sosial maupun penyampaian pesan secara berantai," ujar Yan.

Pihak berwenang meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan para buronan agar segera melapor ke aparat terdekat guna mempercepat proses penangkapan.

Boyolali -

Terpidana kasus tindak pidana korupsi, Maryoto (55), langsung dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali untuk menjalani hukuman. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap tim Kejaksaan Negeri Boyolali, setelah menjadi buron selama 16 tahun.

"Pada hari Rabu (5/3) kemarin kami lakukan pengamanan, kemudian kami terbangkan ke Boyolali tadi pagi, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dengan menggunakan pesawat udara. Sekitar pukul 10.00 WIB tadi mendarat (di bandara Adi Soemarmo). Selanjutnya dilakukan eksekusi di Rutan Boyolali," ujar Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, di kantor Kejari Boyolali, Kamis (6/3/2025).

Sebelum dijebloskan ke rutan, terpidana diperiksa kondisi kesehatannya lebih dulu. Setelah dinyatakan sehat, terpidana Maryoto lalu dibawa ke Rutan kelas II B Boyolali untuk menjalani hukuman sesuai putusan yang telah inkrah tersebut.

Maryoto ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, di rumahnya Jl. Pulau Madura No. 33B Lk. I, RT. 008. Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Pantauan detikJateng di Rutan kelas II B Boyolali, tim dari Kejaksaan Negeri Boyolali yang membawa Maryoto tiba di Rutan Boyolali sekitar pukul 11.00 WIB. Maryoto tampak mengenakan rompi warna merah bergaris hitam, di belakangnya bertulisan, 'Tahanan Kejaksaan Negeri Boyolali' dengan nomor 01. Setelah turun dari mobil, terpidana langsung dibawa masuk ke rutan di ruang serah terima narapidana.

Yogi menjelaskan, Maryoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006. Kasus ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setelah upaya hukum terpidana yakni kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 2009 silam.

"Upaya terakhir di inkrah itu adalah putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Karena kasasinya ditolak, terpidana harus menjalani hukuman sesuai putusan di tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi. Di tingkat Pengadilan Tinggi itu, Maryoto dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 19.355.875 subsidair 1 bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menangkap buronan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006, Maryoto. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap di tempat pelariannya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Maryoto ditangkap petugas Kejaksaan pada Rabu (5/3) di wilayah Kota Bandar Lampung. Maryoto telah menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Boyolali selama 16 tahun.

"16 tahun pelarian, akhirnya dipaksa pulang," kata Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, kemarin.

Yogi menjelaskan, Maryoto merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003 -2006. Terpidana saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teras. Di tahun 2003 -2006, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa.

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, lanjut dia, menyatakan Maryoto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim PN Boyolali menjatuhkan pidana kepada Maryoto pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dan denda Rp 75 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 37 juta.

"Tapi karena putusan ini, Maryoto mengajukan upaya hukum, banding. Kemudian di Pengadilan Tinggi (PT), diputus pada tanggal 20 Januari 2009, itu jadi putusannya naik menjadi 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan, kemudian uang penggantinya turun (menjadi) Rp 19.350.000 subsidair 1 bulan kurungan," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Yogi, atas putusan banding di Pengadilan Tinggi ini, Maryoto melakukan upaya hukum lagi yakni kasasi. Putusan kasasi turun di tahun 2009 dan Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi dari Maryoto.

"Sehingga yang dipakai putusan Pengadilan (Tinggi) itu yang kita laksanakan," imbuh dia.

Setelah adanya putusan kasasi itu, Kejaksaan Negeri Boyolali hendak melakukan eksekusi terhadap terpidana, yang sebelumnya tidak ditahan. Namun ternyata, terpidana tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya terpidana diketahui berdomisili di Lampung dan ditangkap di sana.

(apl/ams)

Muaro Jambi -

Zulkarnain alias Zul, tahanan yang kabur di Polres Muaro Jambi ditangkap. Tersangka kasus pencurian bersenjata api itu ditangkap setelah sebulan menjadi buronan polisi.

Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama mengatakan Zul diamankan di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.

"Pelaku ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Muaro Jambi dan Polsek Jaluko," kata Hanafi, Selasa (25/2/2025.

Penangkapan Zul ini diawali saat petugas menerima informasi tentang keberadaan tahanan kabur tersebut sedang berada di Desa Tantan. Mendapatkan informasi tersebut, tim gabungan langsung menyusun rencana penangkapan dan memetakan rumah yang diduga tempat Zul bersembunyi.

Saat polisi menggerebek rumah tersebut, ternyata benar, ada Zul yang selama ini bersembunyi pasca kabur dari sel tahanan Polres Muaro Jambi.

"Tim gabungan mengamankan tahanan kabur atas nama Zul tanpa perlawanan," ujarnya.

Saat ini, tersangka Zul telah diamankan di Polres Muaro Jambi. Dia telah ditahan kembali oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya diberitakan, Zulkarnain alias Zul (26), tahanan titipan di Polres Muaro Jambi kabur. Dia kabur dengan merusak plafon sel tahanan.

Kasi Humas Polres Muaro Jambi AKP Saaludin mengkonfirmasi kronologi kejadian tersebut. Dia menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, pada Minggu (26/1/2025).

"Kejadian tahanan kabur dari sel Polres pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 diketahui sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara memanjat dek (plafon) dan merusak besi di atas dek," katanya, Selasa (28/1/2025).

Setelah merusak plafon tanpa diketahui oleh petugas yang berjaga. Tahanan tersebut kabur melalui arah belakang Polres Muaro Jambi.

"Keluar melalui belakang Polres Muaro Jambi," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Zulkarnain merupakan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan senjata api (senpi). Zulkarnain merupakan warga RT 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi.

"Saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim," pungkasnya.

(csb/csb)

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar 31 tahun lalu sosokEddy Tansil, yang menjadi ‘legenda’ buronan kelas kakap hingga saat ini, resmi ditetapkan sebagai tahanan oleh Kejaksaan Agung.

Pria kelahiran Makassar, 2 Februari 1953, itu ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam kasuskredit macetGolden Key Group diBank Pembangunan Indonesia(Bapindo). Eddy yang menjabat sebagai Presiden Direktur Golden Key Group menjadi tersangka bersama dengan Maman Suparman, mantan wakil kepala Bapindo cabang utama Jakarta.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut dokumen ekstradisi buronan kasus E-KTP Paulus Tannos selesai pada pekan depan. Diketahui, saat ini Paulus Tannos masih berada di Singapura.

Supratmen menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menyiapkan seluruh dokumen ekstradisi tersebut.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Supratman menegaskan tidak ada kendala dalam penyiapan dokumen ekstradisi Paulus Tannos tersebut. Supratman menegaskan, ada sejumlah mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam menaikkan hal ini. "Begitu selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Menkum tegaskan Paulus Tannos masih berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi XIII: Ekstradisi Tannos teratasi meski ada paspor Guinea-Bissau

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meyakini ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin akan teratasi meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Hal tersebut, kata dia, lantaran hubungan diplomatik yang erat antara RI dan Singapura.

"Seperti dikatakan Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), soal kewarganegaraan Paulus dan yang katanya visa diplomatik dari negara Guinea-Bissau, saya kira akan mudah teratasi dengan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura," kata Willy kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi XIII minta pemerintah koordinasi percepat ekstrasidisi Tannos

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

"Sekarang tinggal percepatan prosesnya. Di dalam negeri segera koordinasi lintas K/L terkait, jangan saling lempar 'bola' tanggung jawab," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Jenazah korban tewas akibat penembakan aparat Malaysia tiba di Riau

Jenazah Basri yang merupakan korban tewas dalam penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tiba di Terminal Cargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

Sepupu korban bernama Azrai mengatakan bahwa pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari ini juga.

"Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini, jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis," katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Anggota DPR: Amnesti bagi KKB upaya baru ciptakan perdamaian di Papua

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan. Namun, dia memastikan status kewarganegaraan Tannos masih WNI.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan," kata Supratman dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Namun, kata dia, sampai saat ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pelepasan kewarganegaraan.



"Dan oleh Dirjen AHU sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen. Tetapi sampai dengan hari ini dokumen yang diminta itu, itu tidak pernah yang bersangkutan sampaikan. Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia," jelasnya.

Terkait Paulus Tannos yang mengaku memiliki paspor-paspor diplomatik dari negara Guinea-Bissau, Supratman menekankan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP masih berstatus WNI. "Buat kita status kewarganegaraan ini udah klir," katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. "Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat," katanya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. Dia memastikan pria bernama lengkap Tjhin Thian Po itu masih warga negara Indonesia (WNI).

?Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat,? kata Andi dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan pada prinsipnya menganut sistem kewarganegaraan tunggal atau satu kewarganegaraan. Paulus Tannos, kata Andi, sudah dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan.



Namun tidak selesai karena dokumennya kurang lengkap. "Namun demikian bahwa berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," kata Andi.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan tetapi sampai saat ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," sambungnya.

Andi menegaskan bahwa hingga saat ini status kewarganegaraan Paulus Tannos masih warga negara Indonesia (WNI). "Karena itu status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," tegasnya.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan," tandasnya.