Komisi antirasuah akhirnya menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi karena perkara dugaan gratifikasi. Praktisi hukum, pemberi dan penerima sama-sama bersalah.

Ini karena kedua belah pihak dinilai sama-sama punya andil hingga terjadinya perkara suap-menyuap tersebut.

"Menurut saya, kasus dugaan gratifikasi antara pemberi dan penerima harus diusut semua," kata praktisi hukum di Situbondo, Supriyono, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, sejauh ini KPK hanya melakukan pemeriksaan saksi-saksi yakni sejumlah pengusaha atau kontraktor yang diduga terlibat dalam perkara gratifikasi tersebut.

"Mestinya KPK juga mengungkap, bahkan menetapkan pihak penyuap atau pemberi hadiah itu," tegasnya.

Sehingga, tambahnya, ada rasa keadilan di masyarakat. Karena akan lucu jika penerima gratifikasi atau suap dibidik, tapi pemberinya dibiarkan.

Lebih jauh akademisi dan juga advokat ini menguraikan, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12 ayat (1) menyatakan, setiap orang menerima gratifikasi dapat dipidana.

Sedangkan di Pasal 12B ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dipidana.

"Undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa penerima hadiah baik berupa uang ataupun barang dan pemberi atau penyuap dapat dikenakan sanksi pidana," beber Supriyono.

Sebagaimana diberitakan, KPK menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kadis PUPP Eko Pringgo Jati, terhitung sejak Selasa (21/1/2025).

Keduanya disangka terlibat dugaan gratifikasi dan penyimpangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat beberapa kurun silam.

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN