Komisi antirasuah akhirnya menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi karena perkara dugaan gratifikasi. Praktisi hukum, pemberi dan penerima sama-sama bersalah.

Ini karena kedua belah pihak dinilai sama-sama punya andil hingga terjadinya perkara suap-menyuap tersebut.

"Menurut saya, kasus dugaan gratifikasi antara pemberi dan penerima harus diusut semua," kata praktisi hukum di Situbondo, Supriyono, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, sejauh ini KPK hanya melakukan pemeriksaan saksi-saksi yakni sejumlah pengusaha atau kontraktor yang diduga terlibat dalam perkara gratifikasi tersebut.

"Mestinya KPK juga mengungkap, bahkan menetapkan pihak penyuap atau pemberi hadiah itu," tegasnya.

Sehingga, tambahnya, ada rasa keadilan di masyarakat. Karena akan lucu jika penerima gratifikasi atau suap dibidik, tapi pemberinya dibiarkan.

Lebih jauh akademisi dan juga advokat ini menguraikan, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12 ayat (1) menyatakan, setiap orang menerima gratifikasi dapat dipidana.

Sedangkan di Pasal 12B ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dipidana.

"Undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa penerima hadiah baik berupa uang ataupun barang dan pemberi atau penyuap dapat dikenakan sanksi pidana," beber Supriyono.

Sebagaimana diberitakan, KPK menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kadis PUPP Eko Pringgo Jati, terhitung sejak Selasa (21/1/2025).

Keduanya disangka terlibat dugaan gratifikasi dan penyimpangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat beberapa kurun silam.

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (21/1), mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi hingga anggota Kabinet Merah Putih telah serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. KPK tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) atas dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024.

Selain Karna, penyidik KPK juga melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati (EPJ) yang bersama Karna Suswandi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

2. Menko Yusril: Pemerintah masih pelajari wacana pulangkan Hambali

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Komisi III minta Polda Jabar usut dugaan salah tangkap di Tasik

Komisi III DPR RI meminta meminta Kabid Propam Polda Jawa Barat dan Dirreskrimum Polda Jawa Barat agar mengusut tuntas dugaan kasus salah tangkap yang menimpa empat orang anak di bawah umur oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya kemungkinan akan memanggil Kapolres Tasikmalaya Kota untuk menjelaskan terkait kasus dugaan salah tangkap itu. Adapun kasus itu diadukan oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang membawa kuasa hukum anak-anak di bawah umur tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

4. Menteri Imipas sebut WN China selipkan uang di paspor sudah diamankan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: Seluruh anggota Kabinet Merah Putih sudah lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 123 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan saat ini Kabinet Merah Putih beranggotakan 124 orang, sedangkan satu orang lainnya baru dilantik 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN terhadap yang bersangkutan adalah 6 Maret 2025.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025