Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2025 sebagai Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance.

Division Head Compliance and Risk Management Division BRI Insurance dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan, penghargaan itu merupakan wujud kepercayaan berbagai pihak sekaligus upaya perusahaan untuk menjadi partner terpercaya dalam memberikan solusi perlindungan.

Proses seleksi penghargaan itu dilakukan oleh dewan juri independen yang terdiri dari lima profesional dengan latar belakang beragam. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.

Adapun penilaian terhadap BRI Insurance mencakup kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi.

Sebelumnya, BRI Insurance (BRINS) membukukan laba bersih senilai Rp702 miliar sepanjang tahun 2024, meningkat 45,36 persen dibandingkan tahun 2023 (Rp483 miliar).

BRI Insurance meningkatkan premi brutonya ke angka Rp3,90 triliun atau tumbuh sebesar 18,25 persen dibandingkan 2023 (Rp3,30 triliun) secara tahunan (yoy).

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, salah satu langkah yang ia tempuh bersama jajarannya dalam meningkatkan kinerja keuangan perseroan adalah melalui komitmen, yakni berkontribusi menjaga ketahanan sekaligus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan portofolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 BRINS, forum juga menyetujui usulan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Perseroan Keuangan tahun buku 2025 yaitu Ernst and Young Global (EY).

Agenda lain dalam RUPST ini adalah pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2025-2029, serta pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.Per-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN.

Hal ini diharapkan agar BRI Insurance dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus beradaptasi dengan perubahan global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) nelayan seperti yang dipromosikan oleh Konvensi ILO 188 dan sejalan dengan misi Asta Cita Prabowo-Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Peneliti Senior BRIN, Tri Nuke Pudjiastuti dalam acara Peluncuran Hasil Survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)-BRIN tentang Pekerjaan Layak di Sektor Perikanan Laut di Jakarta, Selasa.

“Meratifikasi Konvensi 188 dan Protokol 2014 tentang konvensi kerja paksa ini menjadi bagian yang penting bagi Indonesia guna menyelaraskan hukum nasional dan standar ketenagakerjaan internasional, memperkuat upaya dan meningkatkan kondisi kerjaan nelayan serta memerangi kerja paksa,” kata Tri.

Konvensi ILO No. 188 adalah Konvensi tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pekerja di sektor perikanan, termasuk kondisi kerja yang layak, keselamatan di kapal, dan perlindungan sosial.

Sedangkan Protokol 2014 tentang Perikanan, berfungsi sebagai pelengkap dan penguatan terhadap Konvensi 188.

Tri menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan besar di dunia dan memiliki garis pantai yang terpanjang keempat, sehingga sektor perikanan memegang peranan penting.

Kendati demikian, penangkapan ikan di laut merupakan salah satu profesi yang paling berbahaya, dan berbagai risiko berpotensi terjadi. Bukan hanya cuaca, tetapi juga pembajakan, eksploitasi, kerja paksa, perdagangan orang, pelecehan dan sebagainya.

Indonesia, lanjutnya, telah memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pekerjaan layak di sektor perikanan, yang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat mereka bekerja, termasuk memerangi kerja paksa dan pekerjaan anak dengan meratifikasi berbagai Konvensi ILO.

Namun, tantangan di sektor perikanan tetap tinggi karena yurisdiksi yang tumpang tindih, kesulitan dalam menegakkan peraturan ketenagakerjaan, khususnya untuk armada penangkapan ikan skala kecil dan peradaran jauh. Untuk itu, meratifikasi Konvensi 188 dan Protokol 2014 tentang konvensi kerja paksa ini menjadi bagian yang penting bagi Indonesia.

“Sayangnya pengaturan dan pengawasan serta pelindungan kepada mereka terlihat belum mencukupi. Bukan tidak ada, sudah ada, dan itu kerja luar biasa antara KKP (Kementarian Kelautan dan Perikanan) maupun Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) maupun dari berbagai pihak. Tetapi masih belum cukup, mungkin juga karena luasnya,” ucapnya.

Peneliti itu menyampaikan bahwa hasil survei BRIN bersama ILO yang menemukan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja awak kapal perikanan, termasuk kerja paksa, menjadi kekuatan dasar dalam menyusun peraturan baru dan menjadi koridor implementasi di lapangan.

Apalagi, Presiden Prabowo mempunyai misi untuk memperkokoh HAM, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, hingga penguatan sumber daya manusia, yang tercantum dalam delapan misi Asta Cita.

“Hasil (survei) menunjukkan adanya kesenjangan dan inkonsistensi legislasi dengan standar internasional dalam hal status pekerjaan, pendapatan, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, jaminan sosial, dan prevalensi pekerja anak dan pekerja paksa. Padahal kita semua tahu, delapan misi atau Asta Cita Presiden Prabowo jelas terkait dengan penegakan HAM,” tuturnya.

"Apa yang menjadi kebijakan Presiden kita bukan sekedar wacana, tetapi haruslah diimplementasikan. Dalam situasi yang saat ini yang tidak mudah, tantangan yang tidak gampang, maka penting mempertimbangkan kembali reformasi hukum dan politik, serta bagaimana mengimplementasikannya di Indonesia yang ditujukan untuk menghapuskan kerja paksa di sektor perikanan," tambahnya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024