KOMPAS.com -BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerja sama dalam pertukaran data dan informasi, serta kolaborasi program untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (24/4/2025), dan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan antar lembaga negara guna memperluas cakupan serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, mengatakan bahwa pihaknya memiliki berbagai layanan mulai dari administrasi hukum hingga kekayaan intelektual yang dapat bersinergi dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Supratman, integrasi data antara kedua institusi berpotensi mempercepat peningkatan cakupan peserta JKN sebesar dua persen, sekaligus menjaga kestabilan angka kepesertaan.

"Kemudian yang kedua juga terkait dengan kolaborasi program, karena tentu BPJS punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang tentu bisa memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat, pentingnya gotong royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat," ujar Supratman, seperti ditulis oleh Antara, Kamis.

Ia menambahkan, dari sisi kerja sama hukum, pihaknya juga menawarkan dukungan dengan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di BPJS Kesehatan guna mengurusi urusan parlemen.

Hal ini mengingat topik seputar BPJS Kesehatan dan JKN kerap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Jadi sekarang rata-rata, kementerian-kementerian yang ada sekarang, alhamdulillah untuk kepala biro hukumnya hampir semuanya sekarang rata-rata dari Kementerian Hukum. Kita bisa support, supaya proses harmonisasi dalam setiap kali ada produk perundang-undangan yang akan dilahirkan itu bisa lebih cepat," katanya.

Senada dengan Supratman, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan setiap tahun masuk dalam Prolegnas, sehingga kolaborasi di bidang hukum menjadi krusial.

Lebih jauh, Ghufron menekankan bahwa BPJS Kesehatan memiliki amanah dari Undang-Undang Dasar untuk membangun sistem jaminan sosial nasional yang inklusif.

Ia menambahkan bahwa pihaknya mengemban tugas dari Undang-Undang Dasar, yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Ia juga mencontohkan bahwa kerja sama ini dapat membantu BPJS Kesehatan dalam melindungi hak kekayaan intelektual atas karya-karya promosi mereka, seperti lagu dan buku yang telah diciptakan.

Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.

"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa diperlukan pula penetapan kriteria terkait dengan pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana.

"Bantuan medis yang dimaksud juga kalau ini tidak masuk dalam penjaminan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), jadi masuk ke penjaminan siapa? Sehingga ini perlu kejelasan," ujar Lily.

Diketahui, sejauh ini terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pendanaan APBD korban tindak pidana kekerasan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah (Jateng) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, seorang keluarga korban tindak penusukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan ketidakmampuan keluarga tersebut dalam membayar biaya pengobatan korban yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rapat tersebut lantas digelar untuk mencari jalan keluar atas beragam persoalan seperti itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025