PALOPO, iNewsLutra.id – Sejumlah masyarakat dan mantan warga binaan menggeruduk Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Palopo. Senin, (17/2/2024). Mereka memprotes kebijakan yang melarang pembesuk membawa makanan dan kebutuhan lain dalam kemasan pabrik.

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya menghidupkan kantin lapas. Namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut justru merugikan narapidana karena harga barang di kantin lapas jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar. Kondisi ini semakin diperparah dengan larangan membawa kebutuhan pribadi dalam kemasan pabrik.

Aksi protes ini bertujuan menyuarakan aspirasi warga binaan yang merasa terbebani dengan aturan tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi adu mulut antara perwakilan masyarakat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas (Kalapas) Palopo.

Mereka bahkan menduga Kalapas Kota Palopo memperoleh keuntungan dari pengelolaan kantin yang mematok harga tinggi dari umumnya.

"Kami mendapat informasi ada sogokan dari pengelola kantin dan Kalapas menerima Rp20 juta per bulan," ujar Syamsiar Syam, yang akrab disapa Manohara.

Selain itu, Syamsiar juga menyoroti dugaan bisnis alat tes urine di dalam lapas yang dianggap merugikan narapidana. Menurutnya, alat tersebut seharusnya gratis atau bisa dibeli dari luar, tetapi kenyataannya warga binaan harus membeli melalui pihak lapas dengan harga lebih tinggi.

Syamsiar meminta Menteri Hukum dan HAM serta Presiden RI segera menindaklanjuti dugaan praktik bisnis di Lapas Kelas IIA Palopo. Ia bahkan mendesak pencopotan Kalapas Palopo.

"Kami berharap Kalapas Palopo segera dicopot," tegasnya.

Salah satu warga binaan berinisial HBR yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan kesaksian bahwa kebutuhan dasar seperti sampo dan sabun tidak lagi tersedia.

"Dulu memang ada pembagian, tapi sudah lama tidak ada lagi. Kebutuhan dasar sebenarnya tidak terpenuhi," katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kalapas Kelas IIA Palopo, Erwan Prasetyo, membantah menerima keuntungan dari pengelolaan kantin lapas.

"Itu tidak benar," tegas Erwan saat ditemui tim iNews setelah menerima aspirasi masyarakat.

Ia juga membantah adanya bisnis alat tes urine, meskipun mengakui bahwa harga alat tersebut di dalam lapas lebih mahal dibandingkan harga di luar.

Saat disinggung mengenai dugaan keberadaan agen bank di dalam lapas yang menjadi alat transaksi bagi warga binaan, Erwan mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kalau soal itu saya tidak tahu. Kalau transaksi melalui BRI, mungkin bisa dilakukan langsung lewat bank," ujarnya.

Hingga kini, polemik terkait kebijakan kantin dan dugaan bisnis di dalam Lapas Kelas IIA Palopo masih menjadi sorotan.

Editor : Nasruddin