JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.

Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.



Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.

Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) terus berjuang secara berkelanjutan untuk mengubah image penjara dari yang suram jadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar Marselina Budiningsih menyatakan, perubahan image yang dilakukan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

?Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," ujar Marselina, Selasa (6/5/2025).



Hal tersebut, lanjut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektare yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," katanya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada 14 Mei 2025," tuturnya

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.

Jakarta -

Hari Bhakti Pemasyarakatan jatuh pada tanggal 27 April dan tahun ini merupakan peringatan ke-61. Hari ini sudah diperingati sejak tahun 1964.

Apa tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025? Berikut ulasannya.

Tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025

Dilansir situs Ditjen Pemasyarakatan, Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025 mengusung tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Hari Bhakti Pemasyarakatan dijadikan sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Asal-usul Istilah Pemasyarakatan

Istilah "Pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1963 melalui pidato "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Prof. Sahardjo, S.H selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Sistem Pemasyarakatan dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

(kny/imk)

PASURUAN, KOMPAS.com - Suasana pagi di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman tampak berbeda pada Selasa (8/4/2025).

Ratusan motor terparkir rapi di sisi selatan halaman Lapas. Sementara di teras Lapas atau area tunggu, ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) tampak sabar menunggu panggilan antrean kunjungan.

Bahkan sebagian anak-anak pun terlihat duduk di lantai.

Siti Juwariyah, warga Blora, Jawa Tengah mengaku datang sekitar pukul 07.05 WIB dengan harapan dapat bertemu suaminya yang tengah menjalani hukuman penjara di Lapas IIB Kota Pasuruan.

Dalam momen lebaran tahun ini dia berharap bisa bertemu dengan suaminya untuk melepas rindu berkumpul di hari fitri.

"Karena saya belum tentu bisa datang tiap minggu, saya kangen sama suami karena selama di pemondokan (Lapas) tidak tidak bisa berkomunikasi. Apalagi saya kan jauh," katanya dengan nada lirih, Selasa (08/04/2025).

Untuk datang ke Lapas ia tidak dapat membawakan macam-macam makanan. Sebab, hanya makanan olahan rumahan yang bisa masuk lapas.

"Saya bawakan sayur dan nasi saja. Tadi saya beli di area warung di Pasuruan. Semoga tahun ini sudah bisa keluar," ujarnya singkat dan tidak berkenan menyebutkan kasus yang sedang menjerat suaminya.

Sementara itu Ahmad Zubaidi, warga Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, harus kecewa. Ia mengurungkan rencana menemui SY, sahabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Pasalnya, lamanya antrean masuk membuat ia harus pulang kembali ke rumah.

"Saya antrian nomor 99 dan sudah lebih dari satu jam menunggu panggilan. Hari ini luar biasa antriannya," ujar Zubaidi, Selasa (08/04/2025).

Ia menceritakan untuk kunjungan ke Lapas IIB Pasuruan prosedurnya memang sangat ketat di musim lebaran.

Selain harus antre panjang, barang bawaan pun diperiksa sipir di beberapa pintu.

Pertama, pengunjung harus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrean. Kedua, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa pengunjung.

Ketiga, pengunjung harus menitipkan barang pribadinya seperti handphone atau dompet. Keempat, jam kunjungannya dibatasi.

"Nah untuk musim Lebaran ini ngantrenya panjang. Barang bawaan saya tadi kan banyak, akhirnya saya berikan ke keluarga dan saya pulang," katanya sambil kecewa.

Sementara itu Humas Lapas IIB Pasuruan, Taufiqul Hidayatullah menjelaskan untuk jam dan hari kunjungan bagi tahanan pada hari Lebaran memang ramai.

Jika hari biasa dalam seminggu hanya dibuka 2 hari yakni hari Selasa dan Kamis maka untuk lebaran, dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dengan durasi 20 menit setiap pengunjung untuk menemui tahanan.

"Memang jumlah pengunjung yang datang di Lapas saat Lebaran sangat ramai. Maka kami atur durasinya agar tidak sampai menumpuk," ujarnya, Rabu (09/04/2025).

Selain durasi dan penambahan hari, keamanan pun diperketat dengan menambah personil penjagaan.

Jika hari biasa hanya melibatkan 7-8 sipir, pada jam kunjungan saat Lebaran menjadi 15 personel.

"Karena kami juga harus menjaga keamanan di Lapas maka personel harus ditambahkan. Termasuk kami juga dibantu dari unsur TNI Polri setiap hari 4 personel," katanya.

Khusus untuk barang bawaan, para sipir harus memeriksa secara detail agar tidak membahayakan terhadap lingkungan Lapas. Terutama pada barang atau makanan yang terbungkus.

"Semua barang makanan harus melewati pemeriksaan Xray dan pemeriksaan manual. Karena kami juga menghindari barang-barang terlarang masuk ke Lapas seperti barang yang terbuat dari logam dan narkoba," tegasnya.

Saat ini kondisi kondisi Lapas IIB Pasuruan sudah melebihi kapasitas ideal. Sebab, jumlah penghuni tahanan atau napi sudah mencapai 850 orang, sedangkan jumlah ideal maksimal 350 orang.

PASURUAN, KOMPAS.com - Suasana pagi di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman tampak berbeda pada Selasa (8/4/2025).

Ratusan motor terparkir rapi di sisi selatan halaman Lapas. Sementara di teras Lapas atau area tunggu, ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) tampak sabar menunggu panggilan antrean kunjungan.

Bahkan sebagian anak-anak pun terlihat duduk di lantai.

Siti Juwariyah, warga Blora, Jawa Tengah mengaku datang sekitar pukul 07.05 WIB dengan harapan dapat bertemu suaminya yang tengah menjalani hukuman penjara di Lapas IIB Kota Pasuruan.

Dalam momen lebaran tahun ini dia berharap bisa bertemu dengan suaminya untuk melepas rindu berkumpul di hari fitri.

"Karena saya belum tentu bisa datang tiap minggu, saya kangen sama suami karena selama di pemondokan (Lapas) tidak tidak bisa berkomunikasi. Apalagi saya kan jauh," katanya dengan nada lirih, Selasa (08/04/2025).

Untuk datang ke Lapas ia tidak dapat membawakan macam-macam makanan. Sebab, hanya makanan olahan rumahan yang bisa masuk lapas.

"Saya bawakan sayur dan nasi saja. Tadi saya beli di area warung di Pasuruan. Semoga tahun ini sudah bisa keluar," ujarnya singkat dan tidak berkenan menyebutkan kasus yang sedang menjerat suaminya.

Sementara itu Ahmad Zubaidi, warga Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, harus kecewa. Ia mengurungkan rencana menemui SY, sahabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Pasalnya, lamanya antrean masuk membuat ia harus pulang kembali ke rumah.

"Saya antrian nomor 99 dan sudah lebih dari satu jam menunggu panggilan. Hari ini luar biasa antriannya," ujar Zubaidi, Selasa (08/04/2025).

Ia menceritakan untuk kunjungan ke Lapas IIB Pasuruan prosedurnya memang sangat ketat di musim lebaran.

Selain harus antre panjang, barang bawaan pun diperiksa sipir di beberapa pintu.

Pertama, pengunjung harus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrean. Kedua, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa pengunjung.

Ketiga, pengunjung harus menitipkan barang pribadinya seperti handphone atau dompet. Keempat, jam kunjungannya dibatasi.

"Nah untuk musim Lebaran ini ngantrenya panjang. Barang bawaan saya tadi kan banyak, akhirnya saya berikan ke keluarga dan saya pulang," katanya sambil kecewa.

Sementara itu Humas Lapas IIB Pasuruan, Taufiqul Hidayatullah menjelaskan untuk jam dan hari kunjungan bagi tahanan pada hari Lebaran memang ramai.

Jika hari biasa dalam seminggu hanya dibuka 2 hari yakni hari Selasa dan Kamis maka untuk lebaran, dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dengan durasi 20 menit setiap pengunjung untuk menemui tahanan.

"Memang jumlah pengunjung yang datang di Lapas saat Lebaran sangat ramai. Maka kami atur durasinya agar tidak sampai menumpuk," ujarnya, Rabu (09/04/2025).

Selain durasi dan penambahan hari, keamanan pun diperketat dengan menambah personil penjagaan.

Jika hari biasa hanya melibatkan 7-8 sipir, pada jam kunjungan saat Lebaran menjadi 15 personel.

"Karena kami juga harus menjaga keamanan di Lapas maka personel harus ditambahkan. Termasuk kami juga dibantu dari unsur TNI Polri setiap hari 4 personel," katanya.

Khusus untuk barang bawaan, para sipir harus memeriksa secara detail agar tidak membahayakan terhadap lingkungan Lapas. Terutama pada barang atau makanan yang terbungkus.

"Semua barang makanan harus melewati pemeriksaan Xray dan pemeriksaan manual. Karena kami juga menghindari barang-barang terlarang masuk ke Lapas seperti barang yang terbuat dari logam dan narkoba," tegasnya.

Saat ini kondisi kondisi Lapas IIB Pasuruan sudah melebihi kapasitas ideal. Sebab, jumlah penghuni tahanan atau napi sudah mencapai 850 orang, sedangkan jumlah ideal maksimal 350 orang.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemanan ( Kemenko Polkam ) memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur.

?Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,? jelas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto saat meninjau lokasi di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Dalam kunjungan ini, tim Kemenko Polkam melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran, memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

?Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah cukup bagus, terbukti mekanisme dan tata kelolanya dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan faktor keamanan, tapi bisa tetap dekat dengan masyarakat para pengunjung lapas yang akan menengok keluarganya,? ungkapnya.

Eko Dono menyampaikan harapannya layanan publik seperti yang dilaksanakan oleh Lapas Cipinang dapat ditiru di tempat lain.

?Hal ini perlu ditiru di tempat lain, bahwa bentuk pelayanan publik yang totalitas menjadi komitmen pemerintah untuk hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nya. Kami berharap mudah-mudahan layanan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya kepada kita semua bahwa kita ada untuk melayani masyarakat,? tambahnya.

Kepala Lapas Cipinang Wachid Wibowo, menegaskan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kemenko Polkam menjadi bagian dari strategi dalam menyelenggarakan layanan kunjungan yang optimal.

"Kami ingin memastikan Warga Binaan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarganya dalam suasana yang aman dan tertib. Kehadiran Tim Siaga Pemantauan Kemenko Polkam ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang humanis dan berkualitas," ungkap Wachid

Dengan pemantauan langsung dari Kemenko Polkam, Lapas Cipinang memastikan layanan kunjungan Idulfitri berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur pemasyarakatan. Langkah ini sejalan dengan prinsip ?Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat bagi Masyarakat? di mana setiap kebijakan tidak hanya berfokus pada pembinaan Warga Binaan, tetapi juga berdampak positif bagi keluarga mereka dan masyarakat luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 574 warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo mengatakan dari 574 warga binaan pemasyarakatan tersebut, 12 di antaranya langsung dinyatakan bebas.

"Untuk total 1.911 orang, tahanan 1.220 orang dan narapidana 691 orang," kata Wahyu Trah Utomo dikutip dari Antara, Selasa (1/4/2025).

Wahyu mengatakan dari 691 narapidana yang beragama Islam sebanyak 610 orang. Sedangkan dari 1.220 tahanan 1.090 di antaranya merupakan warga beragama Islam.

Menurut dia, dari jumlah tersebut yang memenuhi persyaratan mendapatkan remisi sebanyak 574 warga binaan dan 12 di antaranya langsung bebas setelah memperoleh remisi Idul Fitri.

"Yang mendapatkan bebas per tanggal 31 Maret 2025 sebanyak 12 orang setelah menerima remisi," ujarnya.

Wahyu berharap dengan adanya remisi itu sebagai stimulus bagi warga binaan pemasyarakatan untuk berkelakuan baik dan berperan aktif dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat.

Selain itu, terdapat 36 orang yang tidak bisa di usulkan untuk mendapatkan remisi karena masih menunggu SK remisi akibat keterlambatan administrasi.

Untuk remisi yang diperoleh, kata Wahyu beragam, ada yang mendapat remisi 15 hari sebanyak 264 orang, satu bulan 307 orang dan satu bulan 15 hari tiga orang.

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 14.799 warga binaan pemasyarakatan di Jatim mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446H/ 2025 Masehi.

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim Kadiyono dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mengatakan bahwa sebelumnya jajaran lapas atau rutan di Jatim mengusulkan jumlah yang sama dengan menggunakan sistem otomatis melalui sistem database pemasyarakatan (SDP).

"Alhamdulillah, antara pengusulan dan realisasi remisi jumlahnya sama, hal ini menunjukkan kualitas semakin baik dan efektif. Warga binaan juga bisa melihat langsung melalui layanan self service yang ada di setiap lapas secara gratis," kata Kadiyono.

Jika dirinci, kata dia, sebanyak 14.643 warga binaan mendapatkan Remisi Khusus I (pengurangan sebagian). Sedangkan yang masuk kategori Remisi Khusus II (bisa langsung bebas) adalah 156 orang.

"Remisi yang diberikan paling singkat 15 hari, dan paling lama 2 bulan," urai Kadiyono.

Dengan pemberian remisi ini, Kadiyono menjelaskan ada potensi penghematan uang negara sebesar Rp9,6 miliar.

"Penghematan itu berasal dari biaya bahan makanan yang rata-rata setiap orang dianggarkan sebesar Rp20 ribu," kata Kadiyono.

Ia mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) bagi narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) khusus bagi anak binaan yang beragama Islam. Penerima RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah berjumlah 156.312 orang.

Dari jumlah ini, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan memperoleh RK I dan PMP I, yang berarti pengurangan sebagian masa pidana mereka. Sementara itu, 928 orang yang terdiri dari 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung dibebaskan setelah menerima RK II dan PMP II.

Kadiyono mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

"Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator narapidana dan anak binaan telah mampu menaati peraturan di lembaga pemasyarakatan rumah tahanan negara atau lembaga pembinaan khusus anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik," ujarnya.

Kadiyono berharap pemberian remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi narapidana dan anak binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina warga binaan serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak -

Sebanyak 2.973 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kalimantan Barat (Kalbar) diusulkan mendapatkan remisi khusus pada Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M ini. Dari jumlah tersebut, 36 warga binaan berkesempatan langsung bebas dari tahanan.

Warga binaan yang bebas ini paling banyak berasal dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2A Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Kalbar Teguh Wibowo mengatakan, saat ini jumlah warga binaan di wilayahnya melebihi 7.500 orang.

Maka dari itu, pengajuan remisi diberlakukan untuk hampir 3 ribu warga binaan. Teguh memastikan pengajuan ini telah melalui seleksi ketat sesuai persyaratan yang berlaku.

"Warga binaan yang bisa diusulkan harus memenuhi syarat administratif dan substantif," kata Teguh kepada wartawan, Rabu (26/3/2025)

Teguh melanjutkan warga binaan yang diusulkan mendapat remisi wajib mengikuti program pembinaan-pembinaan yang ada di rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas), tidak masuk dalam register F serta tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana.

"Jika terbukti melanggar aturan dalam tahun berjalan, mereka tidak akan mendapatkan remisi," tegasnya.

Teguh juga mengingatkan agar warga binaan yang bebas setelah menerima remisi dapat segera menyesuaikan diri di tengah masyarakat.

"Memang butuh waktu agar masyarakat kembali percaya. Wajar jika masih ada yang ragu, tapi harapan kami mereka bisa menunjukkan perubahan positif dan berperilaku baik. Sehingga bisa diterima kembali dengan baik oleh lingkungan sekitar," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak Irwan menerangkan sebanyak 343 warga binaan telah diusulkan pihaknya untuk mendapat remisi khusus Idulfitri. Warga binaan yang mendapat remisi langsung bebas sebanyak 34 orang.

"Mudah-mudahan pada saat Idulfitri nanti, SK remisi ini sudah dapat diterima warga binaan," ucap Irwan.

Irwan berharap warga binaan yang mendapat remisi pengurangan masa tahanan dan khusus yang mendapat remisi langsung bebas dapat kembali dan diterima masyarakat.

"Yang paling penting tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya," tutupnya.

(des/des)

JAKARTA - Sebanyak 45 dari 52 narapidana yang kabur di Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh telah kembali ke lapas diantarkan oleh keluarganya. Namun, masih ada 7 tahanan yang belum kembali ke lapas.

"Dari 52 yang meninggalkan Lapas Kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," ujar Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Apriyanti, Sabtu (15/3/2025).

Ditjenpas Kemenkumham menyampaikan terima kasihnya pada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya, Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim, hingga semua unsur Forkopimda yang telah banyak membantu mencari warga binaan yang kabur tersebut.

"Alhamdulillah satu persatu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," kata Rika lagi.

Sekadar diketahui, sebanyak 52 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh pada Senin, 10 Maret 2025 lalu. Saat ini, sudah sebanyak 45 narapidana kembali, masih ada 7 narapidana yang masih belum kembali.

ACEH - Direktur Jenderal Pemasyarakatan ( Dirjenpas ) Mashudi mengunjungi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane. Dalam kunjungannya tersebut, Mashudi berencana merelokasi Lapas Kutacane.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga Binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," serunya saat berbicara di hadapan ratusan Warga Binaan, Rabu (12/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mashudi berdialog dan berinteraksi langsung dengan Warga Binaan yang berkumpul di lapangan. Mashudi menyatakan sudah mendengar semua permasalahan yang terjadi dan keluhan Warga Binaan serta berjanji akan menindaklanjutinya.

"Kami mohon dukungannya untuk Bapak Bupati, anggota Dewan (Komisi XIII DPR) dan semua pihak yang terkait," ucap Mashudi.

Ajakan Mashudi mendapatkan respons Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk menjalani masa pidana dengan baik, Bupati juga menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar memperoleh kondisi yang lebih layak. "Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane," ujar Bupati Aceh Tenggara.

Untuk penganggaran pembangunan baru Lapas Kutacane, Bupati dan Dirjenpas pun mendorong dukungan Komisi XIII DPR yang saat itu juga hadir langsung, yaitu Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang merupakan putra daerah Aceh.

Selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tenggara juga turut hadir dalam dialog dan interaksi tersebut.

Kunjungan ini merupakan langkah cepat dan tindak lanjut atas peristiwa pelarian yang dilakukan Warga Binaan pada Senin 10 Maret 2025 sore.

"Update terakhir dari 52 Warga Binaan yang melarikan diri, 21 orang di antaranya sudah tertangkap kembali dan menyerahkan diri, bahkan ada keluarganya yang langsung mengantarkan mereka kembalil ke Lapas. Tinggal 31 orang yang diharapkan segera kembali," ucap Mashudi.

?Kami selaku Satuan Kerja Rupbasan Kelas I Jakarta Timur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas DK Jakarta mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh pimpinan dalam membawa Pemasyarakatan ke arah yang lebih baik kedepannya,? katanya.

Solo -

Sebanyak 49 narapidana (napi) di Lapas Kutacane, Aceh kabur dari dalam lapas. Setelah dilakukan pengejaran, sebanyak 14 napi berhasil ditangkap dan sisanya 35 masih dalam pengejaran.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang melarikan diri 49 orang, tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran," kata Kabag Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti kepada wartawan, Selasa (11/3/2025) dilansir detikNews.

Aksi para napi tersebut terjadi Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Para napi itu kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Rika mengatakan, kondisi Lapas Kutacane sudah mulai kondusif sejak pukul 21.00 WIB. Kalapas Kutacane juga sudah memasuki blok untuk berinteraksi langsung dengan narapidana.

Ia menyampaikan, peristiwa itu ditangani pihak lapas, kepolisian serta TNI, dan Pemda setempat. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry juga hadir langsung dalam dialog dengan para napi. Usai kejadian itu, tidak ada perubahan dalam hal pelayanan makan para napi. Kegiatan itu masih tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," ucap Rika.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 50 tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Sebanyak 12 tahanan dari napi yang kabur tersebut telah berhasil ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto dilansir detikSumut, Selasa (11/3).

Yan mengatakan Lapas Kutacane memiliki total 369 tahanan. Tim gabungan masih turun melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur.

(apl/aku)