JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Sandeep mengungkap Prabowo menyampaikan duka cita atas serangan terorisme yang terjadi. Di mana dalam serangan tersebut telah menewaskan puluhan warga sipil.

?Saya diundang Pak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan rasa prihatin, serta pandangannya atas serangan teroris di India,? kata Sandeep.

Sandeep juga turut menjelaskan kejadian sebenarnya dari kasus terorisme ini kepada Prabowo. Diakuinya, Prabowo terkejut dengan apa yang dia sampaikan.

?Dia sangat terkejut atas serangan mengerikan tersebut, betapa turis tak bersalah tewas secara kejam hanya karena agama mereka,? ujarnya.

Selain membahas soal aksi terorisme di Kashmir, Sandeep juga menyebut pertemuan ini membahas mengenai tindak lanjut dari kunjungan kerja Prabowo ke India pada Januari lalu. Dalam kunker tersebut, Prabowo bertemu sejumlah pengusaha di India untuk mengajak berinvestasi di Indonesia.

?Kami melakukan tindak lanjuti mengenai kunjungannya ke India, banyak area yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat yang lebih besar terhadap kerja sama India-Indonesia,? tuturnya. ?Kami membicarakan isu perdagangan, kami membicarakan Danantara, berbagai topik dibahas. Tadi pertemuan yang cukup detail,? jelas Sandeep.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin, 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

?Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,? ujarnya saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia?Malaysia pada 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

?Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia?Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,? tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

?Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,? ujarnya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan sepakat untuk saling memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Erdogan dan delegasi baik dari Indonesia maupun dari Turki di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

"Indonesia dan Turki akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerja sama intelijen, dan kontra terorisme," kata Prabowo dalam pernyataannya.

"Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerja sama di industri pertahanan," sambungnya.



Prabowo menyebut bahwa kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Turki berjalan dengan sangat baik.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menemui para pimpinan perusahaan-perusahaan industri pertahanan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul.

"Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang membantu pertolongan tersebut. Dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik," kata Prabowo.

Dalam pertemuan bilateral, Prabowo juga meminta kepada Erdogan untuk memberikan dukungan untuk joint venture dengan beberapa perusahaan Turki.

'Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki," kata Prabowo.

"Dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki, yang ternama Roketsan, Aselsan, Havelsan juga dengan Baykar. Dan kita ingin serius untuk ikut serta dalam program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki," tandasnya.

Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menjajaki penguatan kerja sama di bidang hukum dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat menerima kunjungan di Jakarta, Kamis (14/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Beberapa prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum," kata Supratman dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

"Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi," ucap Dominic dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani berbagai kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, Dominic berharap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Di akhir pertemuan, ia menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional bermarkas di Paris, Prancis, yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Menanggapi permintaan Dubes Inggris, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun," ucap Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024