Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara (Sumut) karena diduga melecehkan tahanan kasus narkoba berinisial L (21).

Dua polisi tersebut yakni AKP SS selaku Kasat Tahti Polres Asahan dan IPDA S selaku Kanit Satres Narkoba Polres Asahan.

"Kami membuat laporan pengaduan atas terjadinya dugaan perbuatan asusila dan atau pelecehan yang dialami oleh klien kami yang terjadi pada saat klien kami masih ditahan pada RTP Polres Asahan," kata Alamsyah selaku kuasa hukum dari L, Kamis (15/5).

Alamsyah menyebutkan kejadian bermula saat L ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan pada 18 Februari 2025 dalam kasus narkotika sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/11/2025/Narkoba.

"Satres Narkoba Asahan melakukan penahanan terhadap klien kami di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Asahan. Namun klien kami yang berstatus sebagai tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak bermoral yang diduga dilakukan oleh AKP SS dan IPDA S," ujarnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani saat dikonfirmasi mengaku akan melakukan pengecekan kasus itu.

Menjelaskan laporan kliennya, Alamsyah mengatakan AKP SS disebut memberikan izin kepada L untuk menggunakan ponsel selama ditahan. Namun, AKP SS secara langsung mendatangi L agar bisa dibawa ke ruangannya untuk melayani hasratnya. Namun, kata Alamsyah, L menolaknya.

"AKP SS mengizinkan klien kami untuk memegang handphone dengan alasan untuk membantunya agar bisa berkomunikasi. Ternyata ada maksud lain, AKP SS mengajak L ke ruangannya, dan klien kami menolak," ucapnya.

Tak sampai di situ, AKP SS juga disebut melakukan chat whatsApp dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas dilakukan seorang perwira Polri. Dia kembali merayu L untuk melakukan hubungan tak senonoh.

"Setelah klien kami menolak, AKP SS malah mengirim pesan WhatsApp yang tidak sopan. Kami memiliki bukti percakapan yang dikirimkan AKP SS kepada klien kami," ungkapnya.

Sementara itu, IPDA S juga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap L. IPDA S menjanjikan akan membantu perkara L. Lalu selanjutnya berulang kali sering membawa L ke ruangannya. Di sana L malah mendapatkan perlakuan tak pantas.

"IPDA S berulang kali sering mengebon klien kami dari ruangan RTP Polres Asahan untuk dibawa ke ruangannya. Dan setibanya di ruangannya IPDA S dua kali mencium klien kami pada hari dan jam yang berbeda," urainya.

Akibat perbuatan AKP SS dan IPDA S, korban L merasa ketakutan dan tertekan. Hingga akhirnya setelah dipindahkan penahanannya ke Lapas Labuhan Ruku Kabupaten Batubara barulah L menceritakan kejadian itu.

"Klien kami sangat merasa ketakutan dan tertekan namun tidak berani menceritakannya kepada kami selaku kuasa hukumnya. Setelah penahanannya dipindahkan barulah klien kami menceritakan semua perbuatan AKP SS dan IPDA S," terangnya.

Alamsyah menegaskan perbuatan kedua anggota Polres Asahan itu tidak bermoral yang dapat merusak citra institusi Polri. Oleh karena itu, dia meminta agar Kapolda Sumut memeriksa AKP SS dan IPDA S.

"Perbuatan kedua polisi ini yang melakukan pelecehan terhadap tahanan seorang wanita telah merusak citra institusi Polri. Maka kami memohon kepada Bapak Kabid Propam Polda Sumut agar dapat melakukan pemeriksaan kepada AKP SS dan IPDA S," tegasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim program wajib militer bagi siswa nakal di Jabar merupakan salah satu antisipasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan para pelajar.

Menurutnya, kenakalan pelajar berpengaruh ke banyak pihak, termasuk orang tua pelajar dan masyarakat luas. Sehingga, program wajib militer ini diyakini jadi salah satu cara melindungi hak asasi masyarakat.

"Mereka [pelajar] menghabiskan uang orang tuanya, orang tuanya dalam keadaan dan susah, miskin, tidak ada yang menangani," kata Dedi di Dodik Bela Negara, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/5).

"Ini kami ingin tangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya."

"Satu HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka. Itu terlanggar HAM-nya."

"HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam. Itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM," ia menegaskan.

Dedi kemudian menampik ada permasalahan dalam keterlibatan TNI untuk memberikan pengajaran terhadap program wajib militer siswa. Menurut, banyak daerah di Indonesia, yang pengajarnya merupakan anggota TNI.

"Nah kemudian yang berikutnya adalah, persoalan TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah, banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP," katanya.

Hal itu disampaikan setelah Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat.

Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike. (csr)

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengakhiri polemik pagar laut ilegal di berbagai daerah hingga tuntas.

"Simple, saya percaya pada kebijakan Pemerintahan Pak Prabowo yang tegas untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Haedar ditemui di Museum Muhammadiyah, Kompleks Kampus UAD, Bantul, DIY, Senin (3/2).

"Setelah diusut tuntas, lalu (dipastikan) bahwa itu ilegal ya tindak saja secara hukum, termasuk para pelakunya," sambungnya.

Haedar meyakini, penanganan secara tegas oleh pemerintah akan menghadirkan ketenteraman buat masyarakat, bahwa hukum masih ditegakkan selain demi keberlangsungan terhadap lingkungan itu sendiri.

"Saya yakin dengan ini kemudian ada ketenteraman di masyarakat bahwa hukum itu tegak, dan lebih penting dari itu kita rawat sumber daya alam kita agar dirawat secara sah, bertanggungjawab, berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan dan kesinambungan sesuai dengan SDGs," ujar Haedar.

Temuan pagar laut di sejumlah wilayah belakangan tengah menjadi sorotan. Diawali temuan di Tangerang, Banten, kasus serupa juga ditemukan di Jakarta (DKI Jakarta), Bekasi (Jawa Barat), hingga Sidoarjo (Jawa Timur).

Bukan hanya itu, belakangan kasus itu pun merembet ke temuan keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) hingga sertifikat hak milik (SHM) yang terdaftar di wilayah perairan atau laut, termasuk di area pagar laut Tangerang tersebut.

PP Muhammadiyah  melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) ormas tersebut, bersama koalisi masyarakat sipil telah mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kementerian di bawahnya, Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan investigasi kasus pagar laut hingga tuntas.

Mantan Menteri ATR/BPN itu mengatakan kasus tersebut saat ini sedang diinvestigasi. Langkah itu dilakukan agar tidak ada siapapun yang bertindak sewenang-wenang.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN yang kini dipimpin menteri Nusron Wahid telah mencabut setidaknya 50 SHGB di wilayah pagar laut yang ditemukan di Tangerang. Nusron menyebut pencabutan SHGB di wilayah laut itu dilakukan karena tak sesuai perundang-undangan.

Selain itu, Nusron telah mencopot 6 pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang buntut kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang.

Nusron mengatakan keputusan itu dibuat setelah audit investigatif di internal kementerian. Dia berkata sanksi berat dijatuhkan kepada pejabat-pejabat yang terlibat.

Teranyar, koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) di dalam pagar laut pesisir Tangerang ke KPK.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri.

"Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri," kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).

Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

"DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini," ujarnya.

Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung.

"Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut," jelasnya.

Sementara ini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengejar ketiga DPO tersebut dalam kasus pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

Dalam kasus ini, Polres Gowa telah menangkap dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kemudian menetapkan 3 orang sebagai DPO yang diduga sebagai otak dan penyandang dana dari jaringan uang palsu tersebut.

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri.

"Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri," kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).

Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

"DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini," ujarnya.

Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung.

"Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut," jelasnya.

Sementara ini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengejar ketiga DPO tersebut dalam kasus pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

Dalam kasus ini, Polres Gowa telah menangkap dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kemudian menetapkan 3 orang sebagai DPO yang diduga sebagai otak dan penyandang dana dari jaringan uang palsu tersebut.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, ke Jakarta pada Minggu (15/12) malam.

Tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terpantau tiba di lapas Yogyakarta sekitar pukul 22.45 WIB dan membawa Mary Jane masuk ke dalam mobil guna dibawa ke Jakarta.

Sesaat sebelum memasuki mobil yang membawanya ke Jakarta, Mary Jane terlihat tak bisa menyembunyikan kebahagiannya bakal meninggalkan Lapas Yogyakarta untuk kembali ke negara asalnya, Filipina.

Mary Jane pada Minggu malam dijemput oleh tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk dibawa ke Jakarta via perjalanan darat menggunakan mobil.

"Ya, bahagia banget. Terima kasih," kata kata Mary Jane menggunakan Bahasa Indonesia.

Di tengah momen pamitan itu, ekspresi Mary Jane nampak haru. Ia terlihat sampai menitikkan air mata.

"Terima kasih banyak, mohon doanya. Tuhan memberkati semua," ungkapnya.

Mary Jane juga mengungkap pesan Romo Bernhard Kieser yang jadi pendamping rohaninya selama dirinya menjalani masa pidana.

"Ya, Romo Kieser bilang dia jaga kesehatan ya. Selamat Hari Natal," kata Mary Jane.

Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sohibur Rachman mengatakan, Mary Jane sementara waktu akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah dipindah dari Yogyakarta.

Sohibur mengatakan Mary Jane untuk sementara waktu akan menghuni Lapas Pondok Bambu sampai dokumen atau administrasi sebagai persyaratan kembali ke negara asal, Filipina selesai diurus.

"Kami (menempuh) perjalanan darat karena secepat mungkin besok kami harus sudah membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk (Mary Jane) kembali ke negaranya di Filipina," terangnya.

Sebelumnya Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina yang ditargetkan sebelum natal tahun ini, dilakukan melalui diskresi Presiden RI Prabowo Subianto. Diskresi itu dilakukan, karena Indonesia masih belum punya hukum yang mengatur tentang pemindahan napi (transfer of prisoner) ke negara asal.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, Pemerintah Prabowo baru memindahkan lima terpidana kasus narkoba jaringan Bali Nine kembali ke negara asalnya, Australia pada akhir pekan lalu. Sama seperti Mary Jane, pemindahan narapidana itu pun dilakukan atas dasar diskresi Prabowo selaku presiden.

Sebelumnya Prabowo dan PM Australia Anthony Albanese menyepakati pemindahan napi tersisa Bali Nine itu di sela KTT Apec di Peru bulan lalu.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, ke Jakarta pada Minggu (15/12) malam.

Mary Jane sementara waktu akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah dipindah dari Yogyakarta pada Minggu malam.

Mary Jane pada Minggu malam dijemput dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY oleh tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dibawa ke Jakarta via perjalanan darat.

"Sementara ini kami tempatkan di Lapas Perempuan Jakarta, Lapas Pondok Bambu," kata Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sohibur Rachman di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, Minggu malam.

Sohibur mengatakan Mary Jane untuk sementara waktu akan menghuni Lapas Pondok Bambu sampai dokumen atau administrasi sebagai persyaratan kembali ke negara asal, Filipina selesai diurus.

"Kami (menempuh) perjalanan darat karena secepat mungkin besok kami harus sudah membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk (Mary Jane) kembali ke negaranya di Filipina," terangnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina yang ditargetkan sebelum natal tahun ini dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, Pemerintah Prabowo baru memindahkan lima terpidana kasus narkoba jaringan Bali Nine kembali ke negara asalnya, Australia pada akhir pekan lalu. Sama seperti Mary Jane, pemindahan narapidana itu pun dilakukan atas dasar diskresi Prabowo selaku presiden.

Sebelumnya Prabowo dan PM Australia Anthony Albanese menyepakati pemindahan napi tersisa Bali Nine itu di sela KTT Apec di Peru bulan lalu.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aries memastikan individu penyandang disabilitas tak serta merta terbebas dari tanggung jawab atau akibat-akibat hukum dari perbuatannya.  

Pernyataan Albert ini merupakan respons atas kasus IWAS alias Agus (21), pria difabel tersangka dugaan pelecehan seksual di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terang dia, proses hukum pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Ia menuturkan ada ragam penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan atau penyandang disabilitas sensorik yang dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Albert Aries mengatakan ada beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan pemerintah dan aparat.

Di antaranya pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan pada lembaga penegak hukum (Pasal 29).

Sebelum memeriksa penyandang disabilitas, kata dia, penegak hukum wajib meminta pertimbangan atau saran, antara lain dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, atau dari pekerja sosial mengenai kondisi psikososial (Pasal 30).

Lembaga penegak hukum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, misalnya Unit Layanan Disabilitas pada Rutan atau Lapas (Pasal 36-37).

"Namun demikian, tidak semua penyandang disabilitas dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana," kata Albert Aries saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (10/12).

"Mengingat ketentuan Pasal 38 KUHP baru mengatur keadaan 'kurang mampu bertanggungjawab' bagi setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan," lanjut dia.

Sementara itu, Albert Aries menjelaskan bagi disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai tindakan sebagai keadaan "tidak mampu bertanggungjawab" (Pasal 39 KUHP baru).

Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Agus menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir.

Kasus ini mencuat saat salah seorang mahasiswi di Kota Mataram berinisial MA melaporkan Agus ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.

Agus saat ini sudah berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban lain mulai bersuara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Nunung berharap kasus dugaan pelecehan seksual oleh Agus terhadap belasan perempuan termasuk anak-anak itu segera tuntas diusut aparat penegak hukum. Para korban Agus, tegas dia, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan (tindak pidana), tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," kata Nunung.

Komisi XIII DPR mengingatkan payung hukum yang menjadi dasar dalam pemindahan narapidana (transfer of prisoner) di tengah rencana pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menggolkan rencana pemindahan napi narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum hari raya natal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemindahan napi yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asal.

Menurutnya harus ada aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

"Bahwa ada niat atau keinginan melakukan pemindahan transfer of prisoner adalah satu hal yang berkaitan dengan keinginan dan niat baik pemerintah kemudian juga menyangkut hubungan diplomasi. Mungkin ada kesepakatan yang sudah dibuat antara pemerintah," ujar Andreas saat bersama rombongan Komisi XIII DPR kunker ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (6/12).

"Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati. Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," lanjut politikus PDIP itu.

Dia pun merespons keinginan pemerintahan Prabowo agar Mary Jane bisa dipindahkan sebelum hari raya natal pada 25 Desember tahun ini ke Filipina. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru selama belum ada payung hukumnya.

"Kalau sebelum Natal itu kan keinginan, tetapi keinginan itu juga harus didasari oleh aturan yang melandasi itu. Kalau tidak kita melanggar hukum kita sendiri," jelasnya.

Selain Mary Jane, pemerintahan Prabowo juga menyepakati pemindahan lima napi narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa ke Australia. Serupa Mary Jane, lagi-lagi Andreas mengingatkan agar pemerintahan Prabowo menunggu payung hukum yang menjadi dasar transfer of prisoner itu ada dulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Kita membuat itu aturan main itu dan tidak harus buru-buru juga," ujarnya.

Komisi XIII DPR RI merupakan komisi baru di DPR Ri yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Penanggulangan Terorisme. PAda periode sebelumnya bidang itu dipegang Komisi III DPR.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan perihal payung hukum yang akan menjadi dasar transfer of prisoner, termasuk untuk Mary Jane dan Bali Nine, dibicarakan dalam pertemuan pihaknya dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.

"Kita akan bahas sekarang sama Pak Wamen. Dan jadi good political will kan. Harus kita ingin bersambung, walaupun kita belum punya aturan turunannya," kata Wily.

"Tapi setidak-tidaknya ini adalah prinsip, bagaimana ini bukan dibebaskan. Tapi ini dipindahkan saja ke negara asalnya untuk dilanjutkan tahanannya itu," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, yang nantinya akan dibahas dalam meeting adalah soal dasar hukum pemindahan narapidana antara Pemerintah Australia, Filipina dan Indonesia.

"Yang (dibahas) aturan turunannya jadi bagaimana aturan (transfer of prisoner)," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendramenandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Velosoke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam konferensi pers.

Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan. Hanya saja, Yusril menargetkan Mary Jane bisa dipulangkan pada 20 Desember mendatang.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya, sih, ya kalau bisa sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ujar Yusril.