Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan atau food estate skala internasional oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bukan realitas yang mudah.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan, pada kenyataannya kondisi di lapangan bertolak belakang dengan harapan presiden terpilih tersebut.

“Kenyataannya, produksi pangan khususnya beras terus menurun. Kami di KSP sudah lihat, sumbernya adalah karena penurunan luas panen,” ujarnya dalam diskusi Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan, dikutip Minggu (6/10/2024).

Edy menuturkan, luas panen komoditas pangan, khususnya beras, berkurang karena sawah yang juga berkurang. Alhasil, ketika produktivtias stagnan, maka luas tanam dan luas panen akan berimplikasi dengan penurunan produksi pangan.

Secara kumulatif, Indonesia masih mencatatkan surplus produksi beras. Bahkan, Indonesia masih tercatat sebagai produsen utama beras. Namun, kebutuhan dalam negeri untuk beras juga cukup tinggi.

Edy memaparkan kebutuhan nasional per tahunnya sekitar 30 juta ton beras. Sementara produksi di kisaran 31 juta ton. Alhasil, surplus yang terbentuk sangat tipis. “Tetapi semakin lama surplus berkurang. Kalau tidak ditangani, Indonesia akan masuk dalam era defisit beras,” tuturnya.

Bukan hanya beras,Edy mendorong pemerintah juga untuk mendorong produksi bawang putih dan kedelai. Mengingat, kebutuhan akan bahan-bahan tersebut cukup tinggi, seperti halnya kedelai untuk pembuatan tahu dan tempe.

Dalam paparannya, Edy menjabatkan sepanjang 2018-2023 alias era Presiden Joko Widodo luas panen padi turun rata-rata 0,2 juta hektare (ha) per tahun. Lantas produksi pagi mengikuti tren penurunan tersebut, sebesar 1 juta ton per tahun.

Edy mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2018 sebesar 11,4 juta ha. Pada lima tahun kemudian atau pada 2023, luas panen susut menjadi 10,2 juta ha.

Seiring dengan penyusutan lahan, pada periode yang sama produksi padi juga turun dari 59,2 juta ton menjadi 54 juta ton. “Ini jadi tantangan tersendiri, bukan hanya beras, tapi bawang putih dan kedelai,” lanjutnya.

Padahal, mengacu Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran, lumbung pangan menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Prabowo dan Gibran menginginkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan guna mencapai swasembada pangan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Untuk tahun pertama pemerintahannya, petahana dalam APBN 2025 telah menganggarkan Rp15 triliun untuk lumbung pangan nasional daerah dan desa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) blak-blakan adanya masalah serius di sektor komoditas beras nasional.

Deputi III KSP, Edy Priyono mengakui, bahwa produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Produksi beras pada Januari - April 2024 tercatat sebanyak 10,27 juta ton mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton.

"Ini penurunan yang sangat besar, implikasinya surplus pada Januari-April jauh berkurang, dari sebelumnya 2,82 juta ton menjadi 0,67 juta ton [tahun ini]. Kemungkinan kita bulan depan akan mulai defisit," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024).

Dia membeberkan bahwa produksi beras yang anjlok pada tahun ini tak lepas dari adanya penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari - April 2023, luas panen padi tercatat mencapai 4,2 juta ton, sedangkan luas panen tahun ini di periode yang sama hanya 3,5 juta ton.

"Ada penurunan [luas panen] 0,7 juta hektare, ini penurunan yang sangat besar, karena hanya terjadi dalam waktu satu tahun," jelasnya,

Di sisi lain, kata Edy, kondisi perberasan nasional semakin diperburuk dengan adanya penurunan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 28,4 juta keluarga tani secara nasional. Jumlah keluarga tani itu turun dibandingkan kondisi pada 2019 sebanyak 33,1 juta rumah tangga petani.

"Jadi kita sudah lihat bahwa kita ada masalah serius di sini. KSP sudah mengirimkan memo [catatan] kepada Presiden," tuturnya.

Selain itu, kondisi harga beras juga diprediksi bakal bergejolak lagi dalam waktu dekat. Edy menyebut, hasil penelusuran mereka di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), para pedagang menduga akan ada kenaikan harga beras di bulan mendatang.

Dengan begitu, Edy mengusulkan sejumlah strategi menanggulangi persoalan beras untuk jangka panjang. Mulai dari menahan laju alihfungsi lahan produktif dengan memberikan insentif bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan dan waduk. Mempertahankan keberlanjutan lahan produktif, kata Edy, lebih mudah dibandingkan harus mencetak sawah baru.

"Kelihatannya kita sudah sepakat bahwa sebaiknya kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran yang melakukan upaya penanggulan di sisi hilir, kita juga sebisa mungkin menanggulanginya dari sisi hulu," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (20/6/2024), Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 hingga Rp51,6 triliun, di antaranya bakal digunakan untuk program cetak 1 juta hektare sawah ala Prabowo.

Adapun, pagu indikatif Kementan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp8.06 triliun dianggap sangat minim. Atas kondisi pagu anggaran yang minim itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun mengusulkan tambahan anggaran belanja kepada pemerintah sebesar Rp51,6 triliun yang terdiri dari Rp26,64 triliun untuk program Kementan, dan Rp25 triliun lainnya untuk mendukung program Prabowo dalam mencetak sawah satu juta hektare yang dinamai Asta Cita.

"Dengan demikian total pagu anggaran Kementan nanti menjadi Rp59,7 triliun," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Kamis (20/6/2024).

Dalam paparannya, Amran mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun empat program kerja untuk tahun depan, antara lain program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industri; program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan program dukungan manajemen.