BEKASI, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada 2023 dengan total nilai mencapai Rp 4,7 miliar.

Tersangka tersebut adalah Ahmad Zarkasih, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, dan MAR, mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi.

Kuasa hukum Zarkasih dan MAR, Yogi Gumilar, menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Yogi saat dikonfirmasi pada Jumat (16/5/2025).

Yogi menambahkan, timnya akan menghargai setiap langkah hukum yang diambil oleh kejaksaan dalam mengungkap kasus ini.

"Terkait dengan hasil dan lain sebagainya, kami lihat saja nanti di persidangannya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejari Kota Bekasi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Zarkasih dan MAR setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (15/5/2025) sore.

Selain keduanya, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus ini, M, juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, Kamis malam.

Setelah penetapan tersangka, ketiga orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ucap Ryan.

Meskipun telah ada tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih terus mendalami dugaan korupsi yang melibatkan Dispora Kota Bekasi.

"Kami masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebelumnya menemukan adanya kelebihan pengadaan sejumlah alat olahraga pada tahap 1 dan tahap 2, yang totalnya mencapai Rp 4,7 miliar.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi untuk memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga, yang wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BEKASI, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih langsung ditahan di Lapas Bulak Kapal usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat olahraga.

Selain itu, kejaksaan juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M sebagai tersangka. Keduanya juga langsung ditahan.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, Kamis (15/5/2025) malam.

Ketiganya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Bekasi sejak Kamis sore.

Penetapan ketiganya didukung dengan alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Ryan.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di lingkungan Dispora Kota Bekasi.

"Kita masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan alat-alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi periode 2023.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga.

Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Republik Indonesia (RI) Yusril Ihza Mahendra, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru yang telah memberikan perhatian atas tumbuh kembangnya syiar Islam di Provinsi Sumsel.

"Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tanpa setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang telah memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja-kerja seperti ini apabila dijalani dengan ikhlas tentu dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan secara virtual pada pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030 di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

Yusril mengatakan ia pun ambil bagian dalam mendirikan badan hukum Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1997 bersama rekan-rekan yang lainnya.

"Semua mereka adalah peletak dasar bagi berdirinya BKPRMI sekarang yang masih ada maupun yang sudah pulang ya tetap mempunyai satu keinginan bahwa BKPRMI tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak dan generasi muda Islam dan mendekatkan mereka kepada masjid sebagai pusat kegiatan umat yang ada di lingkungan kita masing-masing dari desa desa dan kampung sampai di kota-kota besar di seluruh tanah air," ucap Yusril.

Atas dilantiknya kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030, secara khusus Yusril menyampaikan ucapan selamat dan tetap berharap organisasi ini lebih memasifkan kegiatan dakwah di tengah masyarakat.

"Semoga kegiatan ini akan menambah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain dan kerjasama yang baik antara ormas-ormas Islam dalam menyampaikan dakwah Islam, itu sangatlah penting untuk kemajuan dan kemaslahatan bagi kita bersama ," tegas Yusril.

Sementara itu Gubernur Herman Deru dalam arahannya memberikan apresiasi, dan dukungan penuh kepada BKPRMI Sumsel dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.

"BKPRMI Sumsel memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas. Saya yakin dengan pengurus baru ini, BKPRMI Sumsel akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan," ujar Herman Deru.

Ia berharap agar BKPRMI Sumsel dapat menjadi wadah bagi pemuda dan remaja masjid untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan nasionalisme.

"Pemuda dan remaja masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya percaya BKPRMI Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia," tambah Herman Deru.

Herman Deru mengatakan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Sebanyak 60% penduduknya adalah penduduk produktif. Namun demikian bonus demografi berupa jumlah penduduk ini jika tidak dibarengi antara kuantitas dan kualitas ini akan menjadi musibah. Oleh sebab itu, kata Herman, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Kita jangan menjadi lemah hanya karena sesuatu yang terjadi di lapangan. Dengan ketulusan yang ada di kita semua, maka jumlah guru mengaji akan merata. Begitu pula dengan pemerataan jumlah rumah tahfidz di seluruh daerah harus merata," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok mengucapkan syukur ia bisa hadir menjadi saksi pada pelantikan dan pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel. Oleh karenanya ia berpesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik bahwa tanggung jawab para ustadz-ustadzah ada di pundak para pengurus DPW BKPRMI Sumsel.

"BKPRMI ini organisasi yang sudah berdiri sejak 48 tahun. Dari hasil berkeliling di Indonesia, di tahun 2025 ini masih kami menjumpai para guru mengaji yang gajinya hanya 50 ribu saja. Padahal mereka bekerja dengan ikhlas. Saya mengajak semua untuk membantu para guru ngaji ini. Mari angkat nasib para guru ngaji ini dengan program sejuta cinta untuk guru mengaji," ujarnya.

Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel masa bakti 2025-2030, Firdaus mengatakan pelantikan ini merupakan kali kedua dilantik untuk masa jabatan yang kedua.

"Pelantikan hari ini sepuluh kali lipat wibawanya dibanding pelantikan saya yang pertama. Ada satu kata yang saya pegang dari arahan pak Gubernur pada saat itu, yakni tentang masalah keumatan dan program yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua", ucapnya.

Ia juga menjelaskan, secara kasat mata yang bisa dilihat dari hasil kerja BKPRMI adalah adanya TK/TPA di Sumsel. Saat ini ada 2.500 TPA yang di upgrade menjadi TPA Hafidz.

"Guru mengaji dan seluruh anggota BKPRMI se-Sumsel berjumlah 26.207 orang. Mereka inilah yang berperan memberantas buta aksara Al Quran. Selain itu BKPRMI Sumsel mendapat juara ke-6 Fasi tingkat nasional di Bekasi. Kemudian terdapat 29 badan usaha masjid dan ada 300 juta rupiah donasi untuk Palestina," ungkapnya.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan DPD BKPRMI se-Sumsel, dan juga launching gerbang tahfidz yang ditandai dengan pemukulan rebana.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda Sumatera Selatan.

Lihat juga Video: Gubernur-Kapolda Sumsel Temui Massa Aksi May Day, Terima Tuntutan Buruh

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus wanita berinisial WD (21) dibunuh di kamar kos bilangan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial MA dihadirkan dalam konferensi pers tersebut.

Konferensi pers digelar di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025). Pelaku tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Pelaku terlihat digiring oleh polisi menuju tempat konferensi pers. Saat digiring, pelaku terlihat mengenakan masker.

Polisi mengikat kedua tangan tersangka menggunakan kabel ties. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut pelaku.

Tersangka terlihat mengenakan masker. Dia terus-menerus menunduk selama konferensi pers digelar.

Kronologi Pembunuhan

Peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (26/4) pukul 18.14 WIB. Saat itu pria terduga pelaku menghubungi saksi DN untuk memesan kamar dan menginap selama 8 jam.

Pada pukul 20.30 WIB, korban WD datang bersama pelaku ke tempat kos tersebut. Pelaku lalu melakukan pembayaran sewa kamar sebesar Rp 135 ribu kepada saksi DN.

"Korban datang bersama seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor matik hitam, kemudian bertemu dengan saksi DN. Lalu laki-laki tersebut membayar sewa kamar sebesar Rp 135 ribu," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Selasa (29/4).

Abdul Rahim mengatakan pelaku berulang kali ke luar kamar untuk mengecek kendaraannya. Pada pukul 22.01 WIB, korban sempat menghubungi saksi DN untuk membeli makan.

"Sekitar jam 01.11 WIB, korban menghubungi Saksi DN untuk menanyakan check out kamar, kemudian Saksi DN menjawab 'untuk check out sekitar jam 04.30 WIB," ujarnya.

Hingga keesokan harinya, pada Minggu (27/4) pukul 15.00 WIB, saksi DN hendak membersihkan kamar yang disewa korban dan pelaku. Saat itu saksi melihat kaki di atas kasur.

"Saksi membuka kamar nomor 18, kemudian melihat kaki di atas kasur, kemudian dipanggil 'mbak... mbak...'. Kemudian Saksi DN memanggil Saksi C untuk memastikan check out jam berapa. Kemudian Saksi C masuk ke dalam kamar untuk mengecek korban," jelasnya.

Saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Saat dicek, didapati luka sayatan pada leher dan perut korban.

"Dari hasil tim identifikasi Polres Metro Bekasi, ditemukan luka sayatan di lengan tangan kiri, luka sayatan di bagian leher, dan luka di bagian perut. Selanjutnya korban di bawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian BUMN melalui PT Bio Farma (Persero) kembali menyalurkan bantuan bagi mitra deradikalisasi di Kota Bekasi. Penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk alat kerja dan beasiswa pendidikan dengan total nilai sebesar Rp66.750.000 yang diserahkan kepada 22 penerima.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT, Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di 5 provinsi dan 26 kota/kabupaten dan ke depan akan terus diperluas melibatkan lebih banyak daerah serta pemangku kepentingan lokal.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan, jika kemarin di 5 provinsi 26 kota/kabupaten kedepan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah," ujar Tejo dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE). Ia menambahkan bahwa sinergi antar kementerian, lembaga, dan BUMN sudah berjalan baik dan kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Kegiatan ini didasari dengan surat keputusan Menko Polkam, seiring waktu kegiatan ini dirasa bertumbuh berkembang, berjalan dengan baik dan cakupannya lebih luas sehingga kegiatan ini ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE," imbuhnya.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. dr. Hj. Sri Enny Mainiarti, MKM., menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antara BNPT dan PT Bio Farma dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia menyebut kegiatan ini sebagai contoh nyata bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, BUMN, dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial melalui pendidikan dan pengembangan ekonomi.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," tutur Sri.

Sri Enny juga berharap bantuan ini bukan hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga mampu membangkitkan semangat untuk bangkit, mandiri, dan bersatu membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

"Melalui kegiatan seperti ini kita perkuat persatuan, kita kuatkan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tutupnya.

'Lihat juga Video Mendiktisaintek Beri Beasiswa untuk Dosen Gegara Lulus Doktor Baru 25%'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.

"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.

Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.

Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.

Lokasi Immigration Lounge di Mal

Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:

• Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
• Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
• Percepatan paspor: Rp 1.000.000

Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.

1. Jakarta

• Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Mall Taman Anggrek, Lantai LG
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Senayan City, Lantai 6
  * Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB

2. Jawa Barat

• Grand Metropolitan Mall, Bekasi
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

3. Jawa Timur

• Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
  * Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB
• Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.

Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.

Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antarlembaga.

"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," kata Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud di Cikarang, Selasa.

Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.

Mahmud mengaku prihatin banyak warga binaan yang masih berusia di bawah umur. Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meski sedang menjalani masa hukuman.

"Saya berharap melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan formal di lapas ini, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan pendidikan yang baik sehingga nanti bisa kembali diterima dengan baik di lingkungan," ucapnya.

Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.

"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi bersama Lapas Cikarang dalam waktu dekat melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama terhadap program ini.

MUI berharap warga binaan tidak hanya mendapatkan pembinaan spiritual melainkan juga bekal pendidikan formal yang memadai sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.

"Kolaborasi antara MUI dan Lapas Cikarang ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Proses hukum terkait dugaan penganiayaan yang menimpa Sutiyono, seorang petugas keamanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terus berlanjut.

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, Sabtu (29/3/2025), ketika Sutiyono menegur seorang pengunjung yang parkir sembarangan dengan kendaraan berknalpot bising, sehingga menghalangi akses ambulans di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menyampaikan bahwa pengunjung yang ditegur tersebut tidak terima dan kemudian melakukan tindakan kekerasan.

Rekan kuasa hukum lainnya, Stein Siahaan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap keluarga pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau inisiatif untuk meminta maaf selama korban dirawat di rumah sakit.

Pihak rumah sakit telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti-bukti lain kepada kepolisian.

Saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota tengah menindaklanjuti laporan yang diterima pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Dugaan Penganiayaan Satpam Bantah Kabur

Di tengah proses hukum ini, Tanto Surioto, ayah dari terduga pelaku AF, memberikan klarifikasi.

Ia menolak keras tuduhan yang menyudutkan dirinya dan anaknya, serta menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak akurat beredar di publik.

Tanto menegaskan bahwa keluarganya telah menunjukkan niat baik setelah insiden dengan mengadakan mediasi bersama pihak korban, yang dihadiri oleh istri dan kakak korban, komandan satpam rumah sakit, dan anggota Binmaspol.

Dalam mediasi itu, Tanto mengungkapkan kesediaan untuk membantu biaya pengobatan Sutiyono dan memberikan nomor ponsel serta identitas kepada pihak berwenang.

Sayangnya, informasi yang beredar menyatakan sebaliknya.

Tanto juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa anaknya melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan AF ke Pontianak adalah untuk mengantar jenazah kakeknya yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, Tanto menegaskan bahwa insiden tersebut hanya merupakan cekcok biasa tanpa ada tindakan kekerasan.

Ia meyakini bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian akan membuktikan pernyataannya.

Meskipun demikian, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami kesaksian dari berbagai pihak terkait insiden tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/12/06094871/disebut-kabur-usai-buat-satpam-rs-mitra-keluarga-bekasi-kritis-ternyata

BEKASI, KOMPAS.com - Proses hukum terkait dugaan penganiayaan yang menimpa Sutiyono, seorang petugas keamanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terus berlanjut.

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, Sabtu (29/3/2025), ketika Sutiyono menegur seorang pengunjung yang parkir sembarangan dengan kendaraan berknalpot bising, sehingga menghalangi akses ambulans di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menyampaikan bahwa pengunjung yang ditegur tersebut tidak terima dan kemudian melakukan tindakan kekerasan.

Rekan kuasa hukum lainnya, Stein Siahaan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap keluarga pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau inisiatif untuk meminta maaf selama korban dirawat di rumah sakit.

Pihak rumah sakit telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti-bukti lain kepada kepolisian.

Saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota tengah menindaklanjuti laporan yang diterima pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Dugaan Penganiayaan Satpam Bantah Kabur

Di tengah proses hukum ini, Tanto Surioto, ayah dari terduga pelaku AF, memberikan klarifikasi.

Ia menolak keras tuduhan yang menyudutkan dirinya dan anaknya, serta menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak akurat beredar di publik.

Tanto menegaskan bahwa keluarganya telah menunjukkan niat baik setelah insiden dengan mengadakan mediasi bersama pihak korban, yang dihadiri oleh istri dan kakak korban, komandan satpam rumah sakit, dan anggota Binmaspol.

Dalam mediasi itu, Tanto mengungkapkan kesediaan untuk membantu biaya pengobatan Sutiyono dan memberikan nomor ponsel serta identitas kepada pihak berwenang.

Sayangnya, informasi yang beredar menyatakan sebaliknya.

Tanto juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa anaknya melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan AF ke Pontianak adalah untuk mengantar jenazah kakeknya yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, Tanto menegaskan bahwa insiden tersebut hanya merupakan cekcok biasa tanpa ada tindakan kekerasan.

Ia meyakini bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian akan membuktikan pernyataannya.

Meskipun demikian, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami kesaksian dari berbagai pihak terkait insiden tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/12/06094871/disebut-kabur-usai-buat-satpam-rs-mitra-keluarga-bekasi-kritis-ternyata

Subadria Nuka selaku kuasa hukum Sutiyono (39), satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang dianiaya hingga kejang mengaku kliennya diintimidasi pihak tersangka AFET. Korban diintimidasi agar tidak melakukan tindakan macam-macam usai dianiaya tersangka.

"Kemarin ada dugaan, duga intimidasi yang dilontarkan kata-kata pada saat mediasi, katanya menyampaikan, ada kata-kata menurut klien kami, ada kata-kata 'jangan macam-macam kamu, kalian orang miskin'," kata Subadria menirukan perkataan kliennya saat ditemui wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Berdasarkan cerita kliennya, Subadria menjelaskan bahwa pihak tersangka AFET mengaku akan menggerakkan ormas apabila korban mengambil tindakan. Ancaman tersebut membuat korban takut untuk pulang dari rumah sakit.

"Saya bisa menggerakkan FBR se-bekasi, saya juga punya pegangan orang Polda'. Nah jadi kata-kata itulah yang membuat klien kami sampai hari ini kalau boleh jujur, dia mau pulang pun sebenarnya takut," ujarnya.

Subadria juga mengatakan korbannya mengalami dua kali koma. Pertama, terjadi usai korban tidak sadarkan diri karena dianiaya tersangka. Lalu, berselang tujuh hari setelah dipulangkan, korban kembali dirawat di rumah sakit lantaran kembali tidak sadarkan diri

"Perlu teman-teman ketahui semua, ini sempat pulang hari ke-6 atau ke-7, itu sempat pulang ke rumah sebenarnya. Tapi setelah 2 hari kemudian, koma lagi, masuk ICU lagi, dirawat lagi di RS. Artinya ini 2 kali koma," tutur Subadria.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka AFET, M Syafrie Noor, membantah adanya intimidasi tersebut. Syafrie mengatakan sudah mengonfirmasi kepada kliennya dan mengaku tidak melakukan intimidasi kepada korban.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu, klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada," tutur Syafrie saat ditemui di Polres Metro Bekasi Kota pada waktu yang berbeda.

Diketahui AFET melakukan penganiayaan dengan mendorong hingga membanting korban S. Atas tindakan tersebut korban S sempat kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit.

Kini AFET telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat. AFET terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BEKASI, KOMPAS.com — Malam di Bandara Soekarno-Hatta yang biasanya dipenuhi lalu lalang penumpang, berubah jadi sunyi bagi seorang remaja berinisial AFET.

Di ujung terminal, langkahnya terhenti bukan karena kelelahan, tapi karena jerat hukum yang akhirnya menjemput.

AFET, remaja yang diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Sutiyono (39), ditangkap polisi pada Kamis (10/4/2025) pukul 23.30 WIB.

Penangkapan berlangsung di bandara, mengakhiri pelarian singkatnya dari tanggung jawab atas tindak kekerasan yang membuat korban nyaris kehilangan nyawa.

"Terlapor inisial AFET sudah kami amankan di bandara hari Kamis pukul 23.30 WIB," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Binsar Hatorangan Sianturi, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

Pasca penangkapan, AFET langsung digiring ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Selanjutnya kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan," imbuhnya.

Tak ada lagi kata-kata besar, tak ada arogansi yang tersisa. Yang ada hanya remaja yang kini duduk diam menghadapi konsekuensi dari tindakan nekatnya.

Berawal dari knalpot brong ke ICU

Peristiwa bermula pada Sabtu malam (29/3/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, saat Sutiyono tengah bertugas menjaga ketertiban di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.

Ia menegur seorang pengunjung yang datang dengan mobil berknalpot brong dan memarkir kendaraan sembarangan, menghalangi jalur ambulans.

Teguran itu berujung petaka. Pengunjung yang ternyata adalah AFET, tak terima diingatkan. Ia naik pitam dan melampiaskan amarah pada Sutiyono.

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” jelas kuasa hukum korban, Subadria Nuka.

Pelaku kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis

Akibatnya, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

Ia berjuang di bawah pengawasan medis, sementara pihak keluarga menunggu keajaiban di balik dinding rumah sakit.

Tak ada maaf dari pelaku

Lebih menyakitkan, selama korban terbaring di ruang perawatan, tak ada niat baik dari pihak pelaku.

"Setelah empat hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf,” kata Stein Siahaan, kuasa hukum korban.

Perlakuan itu memperkuat tekad keluarga korban dan kuasa hukumnya untuk menempuh jalur hukum.

Laporan pun resmi dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat juga menunjukkan dukungan penuh terhadap proses hukum.

Mereka menyerahkan rekaman CCTV dan bukti pendukung lainnya untuk memperkuat kasus.

“Rumah sakit sudah merespons, tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Semua bukti yang diperlukan akan disediakan oleh pihak rumah sakit,” ujar Subadria.

Kini, AFET harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Larissa Huda)