Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen Impias), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi dengan total Rp 9 triliun, atau 150 persen dari angka target, yakni Rp 6 triliun. Sumber PNBP terbesar di Imigrasi berasal dari layanan visa Rp 5,03 triliun, layanan paspor Rp 2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya Rp 1,4 triliun.

"Di bandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39%. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8%) dan dari layanan paspor (18,5%)," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025). Besaran PNBP ini disebut tertinggi sepanjang sejarah Keimigrasian.

Menteri Agus menjelaskan kenaikan PNBP ini salah satunya didorong oleh kebijakan Visa on Arrival (VoA atau visa kunjungan saat kedatangan). Visa on Arrival saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu. Sebelumnya banyak dari negara subjek Visa on Arrival merupakan subjek bebas visa kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari.

Menteri Agus kemudian menjelaskan Imigrasi mengembangkan digitalisasi layanan secara berkelanjutan. Hal tersebut membuat business process berjalan lebih efektif dan efisien. Dia mengapresiasi kinerja seluruh Ditjen Imigrasi dan jajaran atas capaian ini.

Menteri Agus mengatakan apresiasi diberikan kepada jajaran yang telah bekerja keras, sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan. Ia menegaskan komitmen Kemen Imipas untuk memberikan layanan Imigrasi yang prima kepada masyarakat, bahkan di hari libur.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor," kata Menteri Agus.

Ia lalu bicara soal digitalisasi layanan keimigrasian, di mana inovasi dilakukan di segala lini. Serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti kebijakan Bebas Visa Kunjungan berkontribusi besar dalam tingginya capaian PNBP kali ini.

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sambung Menteri Agus, Ditjen Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara dan memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Guard and Guide, selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang." pungkas dia.

Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka mencegah warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali setelah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil mengamankan 12 orang perempuan warga negara Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di daerah Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Menurut Yuldi, saat ini Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kerap menerima laporan masyarakat mengenai WNA yang berulah. Ia menegaskan, pihaknya tidak ragu untuk melakukan penindakan apabila betul-betul ditemukan pelanggaran.

"Saat ini memang kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan kita sedang melakukan lidik terhadap laporan tersebut; dan apabila memang benar ditemukan sesuai dengan laporan akan kita lakukan penindakan," ujarnya.

Yuldi mengakui bahwa pengawasan terhadap WNA membutuhkan upaya ekstra. Ia mencontohkan, 12 warga Vietnam yang diamankan tersebut semula menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Soalnya mereka ‘kan datang tujuannya untuk wisata. Kita kan, mana kita tahu dia mau datang ke sini untuk bekerja seks komersial atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita untuk memantaunya itu agak sulit karena penyalahgunaannya begitu sudah sampai di sini. Kalau kita terlalu strict (ketat), nanti jarang ada wisatawan yang datang ke sini," ucapnya.

Namun begitu, Yuldi memastikan bahwa Ditjen Imigrasi akan melakukan peningkatan pengawasan, salah satunya dimulai saat WNA mengajukan visa sebelum berkunjung ke Indonesia.

"Mungkin lebih pada saat mereka mengajukan visa, ya. Lebih detail lagi dilihat mereka di sini tujuannya apa dan mereka latar belakang pendidikannya apa. Mungkin dari situ nanti akan kita lakukan lebih detail lagi," ucap Yuldi.

Diketahui, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga menjadi PSK berkedok ladies companion (LC) di daerah Jakarta Utara, Kamis (12/12).

Ke-12 warga negara Vietnam itu terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, mereka akan dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024