REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah. Sedangkan, dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa (8/4/2025).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah. Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga. Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.

Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

Selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025, layanan permohonan visa akan tutup sementara. Sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara, masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau segera menyelesaikan permohonannya.

Dilansir detikNews, berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Video: Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu

Video: Cerita WNI Urus VISA Kerja ke Jepang, Salah Satunya Buat #KaburAjaDulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI mengecam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang memvonis bebas polisi terdakwa pencabulan anak di Kabupaten Keerom, Papua.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, putusan tersebut menunjukkan belum seriusnya penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Padahal, penindakan terhadap kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Keputusan hukum tersebut juga telah mencederai keadilan dan tidak pro terhadap hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat hak-hak anak,” ujar Hugo, saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/2025).

Hugo mengatakan, pengadilan seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih adil bagi korban.

Selain itu, status terdakwa selaku anggota Polri juga patut menjadi pertimbangan majelis hakim, mengingat polisi seharusnya melindungi rakyat.

“Di saat terdakwa telah mencoreng citra institusi kepolisian karena perilakunya, pengadilan pun ikut tidak berpihak kepada korban lewat proses peradilan yang penuh ketidakadilan,” ungkap Andreas.

Politikus PDI-P itu meminta Komnas HAM untuk turut mengawal kasus pencabulan anak oleh polisi di Kabupaten Keerom, Papua tersebut. Sebab, pihak keluarga korban saat ini sedang mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap pelaku.

“Keputusan pihak keluarga ini menunjukkan adanya dugaan ketidakberesan atau ketidakwajaran dalam proses peradilan,” kata Andreas

“Kami berharap Komnas HAM ikut terlibat mengawal kasus ini demi memastikan hak-hak korban benar-benar terakomodir,” sambung dia.

Dia pun mengingatkan bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari negara juga dijamin dalam UU HAM.

“Dalam UU ini diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui serta dilindungi oleh hukum,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang polisi berpangkat Brigadir Dua dengan inisial AFH divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada 20 Januari 2025 dalam kasus pencabulan anak di Papua pada 2022.

Kuasa hukum korban mengaku keberatan dan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim pengacara juga akan mengirim surat ke Komisi Yudisial, pada Senin (17/03), sebagai upaya untuk mencari keadilan.

“Yang kita takutkan, pelakunya sudah bertugas lagi di kesatuannya. Pelakunya sering lewat di depan rumahnya. Kita khawatir kalau korban tidak sengaja melihat pelaku lalu lalang traumanya kembali," kata Kuasa Hukum Korban, Dede Gustiawan Pagundun.

Tuduhan pencabulan terhadap korban mengemuka di Kabupaten Keerom, Papua, pada 2022. Saat itu, korban berusia lima tahun.

Korban kemudian bercerita kepada kakaknya. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Papua pada 2023.

"Enam bulan kemudian pelakunya baru ditahan," kata Dede.

Kasus ini sempat diselesaikan oleh keluarga korban dan keluarga terdakwa yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian Polres Keerom.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dimulai pada 2024, kemudian hakim memberikan putusan pada Januari 2025.

Majelis hakim, yang terdiri dari Hakim Ketua Zaka Talpatty, Hakim Anggota Korneles Waroi, dan Hakim Anggota Ronald Lauterboom menjatuhkan vonis bebas pada 20 Januari.

Dede Gustiawan Pagundun, menuding hakim tidak melihat secara jernih fakta-fakta di persidangan. Hakim, sambungnya, hanya menyandarkan putusan pada ketiadaan saksi ketika dugaan perbuatan dilakukan.

"Tapi, pengakuan korban tidak dipertimbangkan hakim," ujar dia.

Hal yang juga diabaikan hakim, kata Dede, adalah keberadaan surat kesepakatan yang dibuat antara pelaku dan keluarga korban di Polres Keerom, tempat terduga pelaku bertugas.

Surat kesepakatan itu antara lain memuat kesediaan terdakwa untuk membayarkan uang sebesar Rp 80 juta kepada keluarga korban untuk biaya pengobatan.

"Surat kesepakatan itu adalah bukti pencabulan itu," klaim Dede.

"(Mana ada) orang yang tidak melakukan tindakan (pencabulan), tapi memberikan uang Rp80 juta? Tidak masuk akal," sebut Dede lagi.

"Masa ada orang ada buat surat kesepakatan kalau orangnya tidak bersalah?" kilahnya.

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Jumat (7/3) setelah pengadilan mengabulkan permohonannya untuk membatalkan penangkapannya.

Aparat menangkap Yoon terkait pemeriksaan dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan dengan pemberlakuan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (7/3), Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Presiden berusia 64 tahun itu telah mendekam di balik jeruji sejak ditangkap pada Januari lalu atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Israel telah membebaskan 183 tahanan Palestina pada Sabtu (8/2), sebagai bagian dari pertukaran kelima dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Menurut pernyataan dari Layanan Penjara Israel yang dikutip AFP, 183 tahanan yang mereka sebut sebagai "teroris" dipindahkan dari beberapa penjara yang tersebar di seluruh negara, sebelum dibebaskan dan dikirimkan ke wilayah Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Gaza.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Namun, pembebasan ini juga memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat internasional, dengan beberapa pihak mengkritik langkah Israel, sementara yang lain menilai langkah ini sebagai langkah positif untuk mempercepat proses perdamaian.

Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah menghasilkan beberapa putaran pertukaran tahanan, dan meskipun ada peningkatan ketegangan, para pihak yang terlibat tetap berusaha mencari jalan keluar bagi konflik yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut.

Sebelumnya ada tujuh tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel hari ini, tiba di Ramallah.

Ketujuh tahanan tersebut yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan.

"Semua tahanan yang dibebaskan hari ini memerlukan perawatan medis, pengobatan, dan pemeriksaan akibat kekejaman yang mereka alami selama beberapa bulan terakhir. Ada tujuh orang yang dipindahkan ke rumah sakit," kata Abdullah al-Zaghari, Kepala Klub Tahanan Palestina kepada AFP.

Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi bahwa tujuh tahanan tersebut telah dirawat di rumah sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA —Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (31/1) merilis daftar nama 183 tahanan Palestina di penjara Israel yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu (1/2/2025). Pembebasan tahanan Palestina tersebut sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Informasi Tahanan yang dikelola Hamas mengemukakan bahwa mereka yang akan dibebaskan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 54 orang yang menjalani hukuman jangka panjang, dan 111 warga Palestina dari Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023.

Menurut pernyataan tersebut, sebanyak 54 dari tahanan yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah anggota Fatah, delapan orang anggota Hamas, enam orang terafiliasi dengan Jihad Islam, dua orang dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan dua dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP).

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa tujuh tahanan akan dideportasi setelah dibebaskan dari penjara Israel.Sebelumnya pada Jumat pagi, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengumumkan nama tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu.

"Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam telah memutuskan untuk membebaskan tawanan Israel berikut pada Sabtu, 1 Februari 2025: Ofer Calderon, Keith Samuel Siegel, dan Yarden Bibas," kata Juru Bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubeida.

Di bawah tahap pertama kesepakatan, yang akan berlangsung selama 42 hari, sebanyal 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700-2.000 tahanan Palestina.

Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand di Gaza pada Kamis, sementara Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. Ini merupakan pertukaran ketiga sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari.

Perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kantor Media Tawanan Palestina, yang berafiliasi dengan Hamas, merilis daftar 110 tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel pada Kamis.

Di antara nama-nama para tahanan tersebut, terdapat 32 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 48 orang dengan masa hukuman yang lama, serta 30 anak di bawah umur, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.

Berdasarkan daftar yang dirilis Rabu dan telah ditinjau oleh Anadolu, dari 32 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 17 di antaranya akan dideportasi ke luar Palestina, bersama tiga tahanan lain yang menjalani masa hukuman yang lama.

Sebelumnya, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, Abu Obaida, mengumumkan bahwa tiga warga Israel, Arbel Yehud, Agam Berger, dan Gadi Moshe Mozes, akan dibebaskan pada Kamis.

Kantor Pemimpin Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu (29/1) malam mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima daftar tawanan yang akan dibebaskan dari Gaza pada Kamis.

Menurut laporan Radio Militer Israel, lima warga negara Thailand dan tiga warga Israel, termasuk Yehud, akan dibebaskan pada hari yang sama tersebut.

Israel menggunakan kasus Yehud sebagai alasan untuk menunda kepulangan warga Palestina yang mengungsi ke wilayah utara Gaza selama akhir pekan lalu.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Sejauh ini, tujuh tawanan Israel, termasuk empat tentara, telah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran dengan 290 tahanan Palestina sejak kesepakatan tersebut diberlakukan.

Dalam tahap pertama perjanjian tersebut, sebanyak 33 tawanan Israel direncanakan akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, serta kehancuran besar-besaran yang memicu krisis kemanusiaan parah. Ribuan lansia dan anak-anak menjadi korban dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

PONTIANAK, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengeklaim telah menemukan 21 fakta hukum yang menjadi alasan membebaskan terdakwa Yu Hao (49) dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin yang merugikan negara Rp 1,020 triliun.

Humas Pengadilan Tinggi Pontianak Johanis Hehamony mengatakan, 21 fakta hukum tersebut di antaranya adalah hasil penyelidikan dan observasi Tim PPNS Dirjen Minerba Kementerian ESDM beserta PPNS Bareskrim Poiri di lokasi tambang dan dalam terowongan tambang bawah tanah PT Sultan Rafii Mandiri, tidak ditemukan adanya kegiatan penambangan.

“Serta tidak ditemukan barang bukti berupa butiran emas dan terdakwa Yu Hao tidak sedang berada di dalam terowongan tambang bawah tanah tetapi bertemu dengan Tim PPNS Minerba di luar site,” kata Johanis kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Johanis menjelaskan, sebelum perkara ini terjadi, telah ada sengketa batas Wilayah Izin Usaha Pertambanagn (WIUP) antara PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) dan PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) yang sama-sama bergerak di bidang pertambangan mineral emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabuapten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Terdakwa Yu Hao adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dengan status karyawan resmi PT Sultan Rafli Mandiri dengan jabatan Maintenance Reliability Specialist.

Kemudian, pada September 2021, PT Bukit Belawan Tujuh melaporkan PT Sultan Raffi Mandiri ke Bareskrim Polri, dengan tuduhan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri melakukan penambangan tanpa izin dengan menambang melewati WIUP sejauh 500 meter di kedalaman 200 meter di bawah tanah.

“PT Sultan Raffi Mandiri juga dituduh melakukan pencurian batu yang memiliki kandungan emas di wilayah PT Bukit Belawan Tujuh,” ucap Johanis.

Pengajuan gugatan perdata

Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik PPNS Dirjen Mineral dan Batubara Kemnterian ESDA melalui Bareksrim Mabes Polri melakukan penyidikan dan menjadikan PT Sultan Rafli Mandiri dan Direkturnya Muhammad Pamar Lubis sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang.

Di mana, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menyatakan terdakwa Muhammad Pamar Lubis, Direktur PT Sultan Rafi Mandiri dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan akhimya dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.

Selain laporan polisi tersebut, lanjut Johanis, PT Bukit Belawan Tujuh telah pula mengajukan gugatan perdata tuduhan melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah masuk sejauh 500 meter.

Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 12 Februari 2022.

“Setelah proses persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan tidak terbukti dan menolak gugatan PT Bukit Belawan Tujuh untuk seluruhnya, yang telah berkekuatan hukum tetap,” ungkap dia.

Sebelum gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan diputus, PT Bukit Belawan Tujuh juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada 8 September 2022, untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan PT Sultan Rafli Mandiri.

“Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap,” jelas dia.

Johanis melanjutkan, setelah PT Sultan Rafii Mandiri dan Direkturnya Muhammad Pamar Lubis terbukti tidak bersalah, pihaknya melakukan penambangan kembali, dengan memperhatikan pemeliharaan dan perawatan lubang bukaan tambang bawah tanah.

Hal ini untuk memastikan kelayakan operasional kegiatan penambangan.

“Dalam rangka persiapan tersebut, dilakukan rapat pada 24 Februari 2024, dipimpin terdakwa Yu Hao yang dihadiri oleh Kepala Teknik Tambang PT Sultan Rafli Mandiri Taufik Zulhaji Sam beserta para staf,” ujar Johanis.

Larangan kegiatan penambangan

Hasil rapat menyimpulkan bahwa kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan sebelum adanya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024-2026 dari Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jika ada penambangan bukan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang PT Sultan Rafli Mandiri,” sebut Johanis.

Bahwa sebelum melakukan kegiatan maintenance dalam terowongan bawah tanah, yang masih berstatus police line dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa Yu Hao selaku penanggung jawab perawatan terowongan terlebih dahulu telah meminta izin secara lisan kepada kepolisian.

“Sudah diizinkan, sehingga police line dibuka dan kegiatan perawatan dalam terowongan bawah tanah dimulai,” ujar Johanis.

Selanjutnya, sejak dimulainya perawatan terowongan hingga 7 Mei 2024, terdakwa Yu Hao dilaporkan Direktur PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) Dedy Rahmat kepada Korwas PPNS Mabes Polri dan PPNS Dirjen Minerrba Kemeterian ESDM.

Bahwa berdasarkan tersebut, Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri langsung turun ke lokasi tambang untuk melakukan observasi dan masuk ke dalam terowongan tambang bawah tanah yang terdapat lokasi pengolahan emas.

Setelah melanjutkan penelusuran terowongan sepanjang 1.000 meter, mendengar suara orang sedang melakukan kegiatan memahat.

Setelah ditelusuri ditemukan alat pemecah batu, sisa material dan 3 unit mesin penghalus material grinder serta setengah karung berisi batu ore.

“Tapi pada waktu itu terdakwa Yu Hao tidak ada di terowongan, namun menurut pekerja mereka bekerja atas perintah dan dikordinir oleh Yu Hao,” jelas Johanis.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pontianak mengabulkan permohonan banding terdakwa Yu Hao (49) dalam kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima, Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.

Majelis hakim juga memutuskan bahwa terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Sebagai konsekuensinya, Yu Hao dibebaskan dari semua dakwaan dan tahanan.

Pengadilan Negeri Ketapang awalnya memutuskan terdakwa Yu Hao bersalah dan divonis hukuman 3,5 tahun dan denda Rp 30 miliar.

Terdakwa warga negara China ini melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 50 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan.

Diberitakan aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan sejumlah WNA China yang dikoordinir YH itu membuat negara mengalami kerugian sangat besar.

Menurut taksiran Kementerian ESDM, nilai kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal itu mencapai Rp 1,020 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Tim PPNS Ditjen Minerba sendiri telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh YH dan komplotannya.

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala PPNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditemukan sejumlah bukti kegiatan penambangan bijih emas di lokasi tambang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang saat ini sedang dalam proses pemeliharaan.

IUP tersebut adalah milik dua perusahaan emas yakni PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume total tunnel adalah 4.467,2 m3.

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik dan koli untuk melebur emas.

Ditemukan pula cetakan bullion grafit, blower, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori. Barang bukti dititipkan di Polres Ketapang karena alasan mobilisasi.

Di samping itu ada beberapa barang bukti yang masih dalam perjalanan karena terkendala masalah administrasi penerbangan.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel).

Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore atau bullion emas.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade).

Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Fakta lainnya juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini.

Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Terdakwa YH sebagai penanggungjawab dari semua kegiatan yang ada di tunnel, di mana sebanyak lebih dari 80 TKA China dan dibantu beberapa warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan, house keeping, dan katering.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen Impias), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi dengan total Rp 9 triliun, atau 150 persen dari angka target, yakni Rp 6 triliun. Sumber PNBP terbesar di Imigrasi berasal dari layanan visa Rp 5,03 triliun, layanan paspor Rp 2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya Rp 1,4 triliun.

"Di bandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39%. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8%) dan dari layanan paspor (18,5%)," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025). Besaran PNBP ini disebut tertinggi sepanjang sejarah Keimigrasian.

Menteri Agus menjelaskan kenaikan PNBP ini salah satunya didorong oleh kebijakan Visa on Arrival (VoA atau visa kunjungan saat kedatangan). Visa on Arrival saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu. Sebelumnya banyak dari negara subjek Visa on Arrival merupakan subjek bebas visa kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari.

Menteri Agus kemudian menjelaskan Imigrasi mengembangkan digitalisasi layanan secara berkelanjutan. Hal tersebut membuat business process berjalan lebih efektif dan efisien. Dia mengapresiasi kinerja seluruh Ditjen Imigrasi dan jajaran atas capaian ini.

Menteri Agus mengatakan apresiasi diberikan kepada jajaran yang telah bekerja keras, sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan. Ia menegaskan komitmen Kemen Imipas untuk memberikan layanan Imigrasi yang prima kepada masyarakat, bahkan di hari libur.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor," kata Menteri Agus.

Ia lalu bicara soal digitalisasi layanan keimigrasian, di mana inovasi dilakukan di segala lini. Serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti kebijakan Bebas Visa Kunjungan berkontribusi besar dalam tingginya capaian PNBP kali ini.

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sambung Menteri Agus, Ditjen Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara dan memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Guard and Guide, selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang." pungkas dia.

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II B Purwodadi beragama Nasrani mendapatkan remisi khusus Natal 2024.

Menurut Kalapas Deny Fajariyanto melalui Humas Lapas Kelas II B Purwodadi, Grobogan, Mela Windarto, untuk pemberian remisi khusus Natal 2024 dilaksanakan secara serentak melalui zoom.

"Acaranya serentak se-Indonesia dipusatkan di Lapas Perempuan Bandung, Jawa Barat dengan Menteri Imigrari dan Pemasyarakatan (Imipas)," jelas Mela Windarto, ketika dihubungi Selasa (31/12/2024).

Untuk diketahui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melalui Direktorat Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Natal 2024 dan pengurangan masa pidana (PMP).

Remisi khusus Natal 2024 tersebut diberikan oleh Kemen Imipas kepada 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik. 

Dari jumlah tersebut 15.807 narapidana memperoleh remisi khusus (RK), rinciannya 15.691 menerima RK I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 116 mendapatkan RK II (langsung bebas).

Menurut Mela, Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Nasrani  di Lapas kelas II B Purwodadi ada 8 orang dengan status narapidana 5 orang dan 3 orang berstatus tahanan.

"Yang menerima remisi khusus Natal (RKN) 2024 ada 5 narapidana, terdiri dari kasus narkotika 2 orang, kasus pencurian 2 orang dan 1 orang kasus penipuan," ujarnya.

Penyerahan remisi khusus Natal 2024 lanjut Mela, diserahkan langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II B Purwodadi Deny Fajariyanto bersamaan penyerahan RKN se-Indonesia melalui zoom.

Dari 5 narapidana yang menerima RKN I (pengurangan sebagian masa pidana) sambung Mela, 1 napi menerima RKN 1 sebesar 15 bulan, dan 3 narapidana menerima pengurangan masa pidana 1 bulan.

"Satu lagi menerima RKN II atau langsung bebas setelah menerima remisi 1 bulan, yakni atas nama Didik Kurniadi napi kasus pencurian, bebas pada 25 Desember 2024," kata Mela.(*)

Editor : Arif F

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa paham ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah ekonomi Pancasila.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan (planned economy).

"Kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila," kata Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncakan planned economy," ujar dia.

Prabowo menuturkan, Indonesia tidak menganut paham ekonomi pasar bebas atau neoliberal yang berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu dan tidak boleh direncanakan.

Ia mengatakan, dengan sistem ekonomi pasar bebas, negara hanya ditempatkan sebagai regulator, sedangkan ekonomi didorong sepenuhnya oleh pasar.

Menurut Prabowo, para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem seperti itu, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan, pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab," kata Prabowo.

Ia menuturkan, dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah harus mengelola ekonomi serta menjaga seluruh kekayaan bangsa Indonesia.

Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila ini sudah dianut sejak masa Presiden Pertama, Soekarno.

Saat menjabat, Presiden Soekarno membuat rencana pembangunan semester delapan tahun.

Sementara itu, Presiden kedua, Soeharto, melanjutkan rencana pembangunan lima tahun.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yg terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi, asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," ujar Prabowo.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 15.976 narapidana dan anak binaan dapat remisi khusus dan pengurangan masa pidana dalam peringatan hari Raya Natal 2024. Dari belasan ribu narapidana tersebut, 119 orang bebas saat Natal 2024.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan tahanan termasuk pengurangan masa tahanan kepada mereka yang beragama Nasrani, kebetulan hari ini hari Natal dan kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Lapas Perempuan Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/12/2024).

Narapidana yang mendapatkan remisi ini terdiri dari remisi khusus I (pengurangan sebagian) sebanyak 15.691 orang, Remisi Khusus II (langsung bebas) sebanyak 116 orang.

Sementara itu, total anak binaan yang dapat pengurangan masa pidana sebanyak 169 orang, dengan rincian untuk pengurangan masa pidana khusus I (pengurangan sebagian) sebanyak 166 orang, dan pengurangan masa pidana khusus II (langsung bebas) 3 orang.

Agus berharap mereka yang dapat remisi dapat menjadi contoh bagi warga binaan lain apabila mereka berkelakuan baik, beprestasi, dan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

"Mereka akan mendapatkan hak mereka karena ini hak mereka yang diatur oleh undang-undang, pada saat lebaran kepada yang beragama islam juga akan mendapatkan hal yang sama," ucapnya.

Dari belasan ribu orang tersebut sebanyak 119 orang bebas di hari Natal ini.

"Ini mudah-mudahan menjadi pemicu agar berkelakuan baik dan mengikuti seluruh program, sekaligus bisa mengingatkan kepada mereka, ada 119 bebas. Diingatkan mereka bisa kembali ke masyarakat, tidak ketemu lagi dengan kita di sini," ucapnya.