Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah memberikan perlindungan kepada seorang WNI, Aditya Wahyu Harsono, yang ditangkap aparat Amerika Serikat (AS). Yusril mengatakan perlindungan itu pasti diberikan kepada WNI tanpa syarat.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang nggak salah," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Lihat juga Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan 'Green Card' alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan 'Green Card' seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

"Bahkan dengan visa pelajarnya yang dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap berada di AS selagi petisi imigrasinya diproses," kata Gad dalam email kepada media AS, Star Tribune.

Siapa Aditya Harsono?

Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

Bagaimana rekam jejak Aditya?

Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

• Tiga WNI 'diproses hukum' di AS dan satu lainnya dideportasi imbas kebijakan Trump Rizal Mallarangeng keluhkan pemulangan anaknya dari AS
• Sebelas kematian warga kulit hitam yang memicu gelombang protes besar di Amerika Serikat
• 'Apa yang kamu pikirkan ketika lututmu menindih leher kakakku?' Pembunuh George Floyd dipenjara 22 tahun

Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

Mengapa Aditya ditangkap?

Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

"Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama," kata Peyton, istri Aditya.

Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan," kata Gad.

Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang "berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda."

Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

"Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami," tulis Peyton dalam situs GoFundme.

"Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya."

• Donald Trump jadi presiden lagi, apakah diaspora Indonesia di AS perlu khawatir?
• Pertanyaan sederhana yang mengungkap rasisme di Amerika Serikat
• Vonis persidangan kasus George Floyd dan titik balik sejarah AS dalam 'rasisme sistemik'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Senin (11/11) menunjuk sejumlah loyalis untuk pemerintahan barunya, termasuk memilih penasihat lamanya, Stephen Miller, sebagai wakil kepala kebijakan.

Penunjukan ini menunjukkan sikap tegas pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal.

Ajudan lama ditunjuk sebagai Kepala Kebijakan

Miller adalah salah satu ajudan terlama Trump sejak kampanye pertamanya menuju Gedung Putih.

Ia berperan penting dalam banyak keputusan kebijakan Trump sebelumnya, termasuk kebijakan pada 2018 yang memisahkan ribuan keluarga imigran sebagai program pencegahan.

Setelah meninggalkan Gedung Putih usai masa jabatan pertama Trump, Miller menjabat sebagai presiden dari America First Legal, sebuah organisasi konservatif yang menantang pemerintahan Biden, media, universitas, dan kelompok lainnya terkait isu kebebasan berpendapat dan keamanan nasional.

"Ini adalah pilihan fantastis lainnya oleh presiden," kata Wakil Presiden terpilih JD Vance di media sosial.

Waltz ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional

Trump memilih Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasionalnya, menurut sumber dari kantor berita Associated Press dan Reuters.

Waltz, seorang anggota kongres Republik tiga periode dan Green Beret, atau anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS, baru saja memenangkan pemilihan ulang pekan lalu.

Dia pernah menjabat sebagai ketua Subkomite Angkatan Bersenjata DPR tentang Kesiapan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri serta Komite Intelijen DPR.

Sebagai pendukung setia Trump, Waltz telah mengkritik aktivitas Cina di Asia-Pasifik dan menyuarakan perlunya AS bersiap untuk kemungkinan konflik.

Penunjukannya tidak memerlukan persetujuan Senat.

Mantan bos ICE jadi 'Czar Perbatasan' berikutnya

Trump juga mengumumkan penunjukan mantan penjabat direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) sebagai "czar perbatasan," posisi yang tidak memerlukan persetujuan Senat.

"Saya senang mengumumkan bahwa mantan direktur ICE, dan pendukung kuat kontrol perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas perbatasan negara kita," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa Homan "akan bertanggung jawab atas semua deportasi imigran ilegal kembali ke negara asal mereka."

Homan pernah menjabat sebagai penjabat direktur ICE dari 2017 hingga 2018.

Berbicara di Konferensi Konservatisme Nasional di Washington awal tahun ini, Homan berjanji akan menjalankan "operasi deportasi terbesar yang pernah dilihat negara ini" jika Trump terpilih lagi.

Loyalis Trump wakili AS di PBB

Trump juga memilih anggota kongres New York, Elise Stefanik, sebagai duta besar AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Stefanik duduk di kursi kongres sejak 2014, dan dalam beberapa tahun berikutnya, ia menjadi salah satu sekutu paling setia Trump di DPR, membelanya secara tegas selama dua kali sidang pemakzulan serta empat dakwaan kriminalnya.

Stefanik memiliki pengalaman minimal di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi ia merupakan pendukung vokal Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

"Elise adalah pejuang yang sangat kuat, tangguh, dan cerdas dengan semangat 'America First'," kata Trump dalam pernyataannya pada Senin (11/11).

Ini adalah penunjukan pertama Trump yang memerlukan konfirmasi Senat.

rs/pkp (AP, AFP)