BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas menggelar diskusi bertajuk Obras Santer (Obrolan Santai Anti Terorisme) di Aula Kantor Baznas Banyumas, Kamis (13/3/2025). Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Baznas Banyumas dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Terorisme guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangkal paham radikal.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat, dan dihadiri oleh puluhan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Para peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang pola penyebaran ideologi terorisme serta strategi pencegahan yang bisa diterapkan di lingkungan masing-masing.

Nungky menegaskan bahwa upaya menangkal radikalisme bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Banyumas, Khasanatul Mufidah, mengungkapkan bahwa kerja sama antara Baznas dan Densus 88 bermula dari kasus permohonan bantuan pendidikan ke Afghanistan yang dianggap tidak lazim. Sebagai lembaga yang berpegang pada prinsip 3A (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI), Baznas melibatkan Densus 88 untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap dalam koridor keamanan nasional.

"Dari kerja sama itu, akhirnya lahir kegiatan seperti Obras Santer ini. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan bahaya radikalisme dan bersama-sama menangkal paham terorisme," ujar Khasanatul.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para tokoh masyarakat serta kerja sama yang telah lama terjalin dengan Densus 88.

Diskusi ini dipandu oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Banyumas, Eko Heru Surono, dengan menghadirkan narasumber dari Densus 88 Satwil Jawa Tengah serta seorang mantan narapidana teroris (napiter) yang berbagi pengalaman tentang proses deradikalisasi.

Editor : Arbi Anugrah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/12/2024) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024. Sidang uji materi ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola zakat di Indonesia.

Kuasa hukum para Pemohon, Evi Risna Yanti mengungkapkan bahaya sentralisasi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurut dia, tidak seharusnya Baznas menjadi regulator sekaligus operator dalam pengelolaan dana zakat.

"Bahaya banget, kalau menurut kami sangat berbahaya. Berbahayanya karena Baznas itu dikasih fungsi yang tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai operator yang sama-sama mengumpulkan," ujar Evi kepada Republika usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Sidang ini melibatkan saksi ahli dari berbagai kalangan, termasuk Heru Susetyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan aktivis HAM, serta peneliti senior dari lembaga IDEAS, Yusuf Wibisono.

Kedua saksi ahli ini juga memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan zakat yang menurut mereka berdampak diskriminatif dan merugikan masyarakat sipil.

Heru Susetyo dan Yusuf Wibisono mengungkapkan bahwa UU No. 23/2011 telah menciptakan diskriminasi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sipil.

Menurut Yusuf, undang-undang ini memberikan keistimewaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai operator utama pengelolaan zakat, sementara LAZ dihadapkan pada berbagai hambatan untuk mendapatkan izin operasi.

"Syarat-syarat perizinan yang ketat, termasuk rekomendasi dari Baznas dianggap sebagai instrumen efektif untuk mematikan pertumbuhan LAZ independen," ujar Yusuf di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).